Kasus Pagar Laut Bekasi Naik ke Penyidikan
Jum'at, 28 Februari 2025 - 16:26 WIB
loading...
Polri menetapkan kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik (SHM) di wilayah pagar laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat naik ke tahap penyidikan. Foto/Ade Suhardi
A
A
A
BEKASI - Polri menetapkan kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik (SHM) di wilayah pagar laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat naik ke tahap penyidikan. Penyidik Bareskrim Polri telah melaksanakan gelar perkara kemarin.
“Kemarin sore penyidik dan beberapa penyidik madya maupun penyidik utama Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) telah melaksanakan gelar perkara,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2025).
"Gelar perkara, kami semua sepakat meningkatkan status LP/B/64/2/2025 SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 7 Februari 2025 tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan," sambungnya.
Baca juga: Kades Kohod Ditahan, Warga Gelar Syukuran Cukur Gundul
Sebelumnya, Polri telah memeriksa sebanyak 25 saksi guna mengusut kasus tersebut, yang berasal dari kementerian, lembaga dan instansi perangkat desa, Kepala Desa Segarajaya Abdul Rosyid, hingga masyarakat Desa Segarajaya.
"Terhadap perkembangan proses penyidikan di Bekasi terkait 93 sertifikat hak milik, kami sudah memproses dan memeriksa 25 orang saksi," kata Djuhandani Rahardjo Puro kepada wartawan, Selasa (25/2/2025).
Sebagai informasi, sebanyak 93 sertifikat hak milik (SHM) dipalsukan dalam kasus pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Fakta itu, kata Djuhandani, didapatkan setelah melakukan penyelidikan dengan berbekal laporan polisi (LP) nomor: LP/B/64/2/2025 SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 7 Februari 2025.
Adapun objek pelaporan yakni tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta autentik dan atau penempatan keterangan palsu ke dalam akta autentik juncto turut serta melakukan, membantu melakukan, sebagaimana Pasal 263 KUHP atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP, juncto Pasal 55-56 KUHP.
"Yang mana terkait 93 sertifikat hak milik yang terjadi di Desa Sagarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sekitar tahun 2022," kata Djuhandani di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).
“Kemarin sore penyidik dan beberapa penyidik madya maupun penyidik utama Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) telah melaksanakan gelar perkara,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2025).
"Gelar perkara, kami semua sepakat meningkatkan status LP/B/64/2/2025 SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 7 Februari 2025 tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan," sambungnya.
Baca juga: Kades Kohod Ditahan, Warga Gelar Syukuran Cukur Gundul
Sebelumnya, Polri telah memeriksa sebanyak 25 saksi guna mengusut kasus tersebut, yang berasal dari kementerian, lembaga dan instansi perangkat desa, Kepala Desa Segarajaya Abdul Rosyid, hingga masyarakat Desa Segarajaya.
"Terhadap perkembangan proses penyidikan di Bekasi terkait 93 sertifikat hak milik, kami sudah memproses dan memeriksa 25 orang saksi," kata Djuhandani Rahardjo Puro kepada wartawan, Selasa (25/2/2025).
Sebagai informasi, sebanyak 93 sertifikat hak milik (SHM) dipalsukan dalam kasus pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Fakta itu, kata Djuhandani, didapatkan setelah melakukan penyelidikan dengan berbekal laporan polisi (LP) nomor: LP/B/64/2/2025 SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 7 Februari 2025.
Adapun objek pelaporan yakni tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta autentik dan atau penempatan keterangan palsu ke dalam akta autentik juncto turut serta melakukan, membantu melakukan, sebagaimana Pasal 263 KUHP atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP, juncto Pasal 55-56 KUHP.
"Yang mana terkait 93 sertifikat hak milik yang terjadi di Desa Sagarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sekitar tahun 2022," kata Djuhandani di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).
(rca)
Lihat Juga :
