Rampai Nusantara Ajak Semua Pihak Jaga Ketenangan selama Ramadan
Kamis, 27 Februari 2025 - 14:23 WIB
loading...
A
A
A
Menurut dia, pemberantasan korupsi mutlak harus dilakukan agar pembangunan dan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah saat ini bisa tercapai. Dia melanjutkan, penegakan hukum yang baik dan political will dari pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi menjadi salah satu modal untuk mendorong sektor ekonomi.
“Itu yang kami lihat saat ini dan semoga selama kepemimpinan beliau (Presiden Prabowo Subianto, red) akan terus konsisten dilakukan ke depannya. Rampai Nusantara mendukung penuh dan akan ikut mengawal kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kepentingan rakyat yang sesungguhnya,” ujarnya.
Semar menyinggung pihak-pihak yang tidak terima dengan upaya pemberantasan korupsi gencar dilakukan pemerintah saat ini sebagai pihak yang selama ini merasa kebal hukum karena memiliki akses kekuasaan dan jabatan tertentu.
"Lho di negara kita ini sudah pernah juga ketua umum partai ditangkap dalam kasus korupsi, diadili, dan terbukti secara hukum ternyata bersalah, kalau menteri tentu lebih banyak lagi, apalagi sekjen partai juga pernah beberapa kali tersangkut masalah korupsi,” imbuhnya.
“Jadi, kalau ramai dikaitkan seolah-olah penegakan hukum dijadikan sebagai alat politik ya mungkin karena lagi terkejut saja atas status barunya, jadi kurang jernih dalam berpikir, lagipula enggak usahlah didramatisir seolah ini peristiwa yang sangat luar biasa karena ini sesungguhnya biasa saja seperti sebelumnya,” tambahnya.
“Itu yang kami lihat saat ini dan semoga selama kepemimpinan beliau (Presiden Prabowo Subianto, red) akan terus konsisten dilakukan ke depannya. Rampai Nusantara mendukung penuh dan akan ikut mengawal kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kepentingan rakyat yang sesungguhnya,” ujarnya.
Semar menyinggung pihak-pihak yang tidak terima dengan upaya pemberantasan korupsi gencar dilakukan pemerintah saat ini sebagai pihak yang selama ini merasa kebal hukum karena memiliki akses kekuasaan dan jabatan tertentu.
"Lho di negara kita ini sudah pernah juga ketua umum partai ditangkap dalam kasus korupsi, diadili, dan terbukti secara hukum ternyata bersalah, kalau menteri tentu lebih banyak lagi, apalagi sekjen partai juga pernah beberapa kali tersangkut masalah korupsi,” imbuhnya.
“Jadi, kalau ramai dikaitkan seolah-olah penegakan hukum dijadikan sebagai alat politik ya mungkin karena lagi terkejut saja atas status barunya, jadi kurang jernih dalam berpikir, lagipula enggak usahlah didramatisir seolah ini peristiwa yang sangat luar biasa karena ini sesungguhnya biasa saja seperti sebelumnya,” tambahnya.
Lihat Juga :