Survei, Satryo Soemantri Brodjonegoro Jadi Menteri dengan Penilaian Terburuk
Jum'at, 07 Februari 2025 - 12:24 WIB
loading...
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mendapat penilaian paling buruk berdasarkan hasil survei temuan riset Indonesia Social Insight (IDSIGHT). Foto/Dok SindoNews/Refi Sandi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mendapat penilaian paling buruk berdasarkan hasil survei temuan riset Indonesia Social Insight (IDSIGHT). Penilaian negatif dari publik kepada Satryo mencapai 78,8 %.
Hanya 6,0 % yang menilai positif dan 15,2 % netral. “Dari 55 nama menteri/kepala badan yang masuk dalam penilaian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mendapat penilaian paling buruk,” kata Direktur Komunikasi IDSIGHT Johan Santosa, Jumat (7/2/2025).
Dia mengungkapkan, dalam proses transisi pemecahan dan pembentukan kementerian baru, nama Satryo Soemantri Brodjonegoro menyedot perhatian publik ketika terjadi demonstrasi aparatur sipil negara (ASN) kementerian menudingnya sebagai figur pemimpin yang arogan dan semena-mena memecat bawahan.
Baca juga: Usai Rapat di DPR, Menteri Satryo Brodjonegoro Kabur Ditanya Masalah Kemendikti Saintek
Pada saat bersamaan kalangan dosen berstatus ASN menuntut janji pemerintah untuk mencairkan tunjangan kinerja (tukin) yang sudah tertahan selama bertahun-tahun. “Rentetan masalah tersebut memberikan penilaian buruk yang paling tinggi dari publik (78,8%),” kata Johan.
Di urutan kedua dengan penilaian terburuk adalah Budi Arie Setiadi. Maraknya judi online menjadi keresahan publik selama beberapa tahun terakhir, hingga aparat kepolisian melakukan bersih-bersih dengan menangkap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Komdigi) yang membiarkan situs-situ judi online (judol) tidak terblokir.
Meskipun sudah tidak lagi menjabat dan berganti posisi di Kementerian Koperasi, tetapi figur Budi Arie Setiadi dinilai bertanggung jawab atas peredaran judol. “Posisinya sebagai ketua umum relawan Projo menambah tingginya penilaian buruk (71,6%) dari kalangan yang sejak awal memang kontra terhadap garis politik Jokowi,” ujar Johan.
Baca juga: Satryo Brodjonegoro Bikin Gaduh, Prabowo Layak Mencopot
Adapun nama-nama lain yang mendapat penilaian buruk antara lain Menteri HAM Natalius Pigai (68,5%), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (65,2%), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (57,8%), dan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait (55,2%).
Dia menuturkan, kontroversi sejak awal menjabat menteri memberikan persepsi negatif dari publik, ditambah sejumlah isu seperti maraknya penyelewengan dan tidak tepat sasarannya penggunaan dana desa serta tanda tanya publik soal program 3 juta rumah.
“Hal yang sama dialami oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (54,6%) yang sempat menentang pembongkaran pagar laut di Tangerang,” ujar Johan.
Baca juga: Riwayat Pendidikan Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro yang Didemo Pegawainya Sendiri
Selanjutnya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo (53,6%), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (52,3%), dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (51,7%). Belakangan nama Widiyanti Putri disebut-sebut sebagai menteri dengan kekayaan yang fantastis dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia melanjutkan, kontroversi di dunia olahraga dan karut-marut persoalan lingkungan memberi penilaian buruk, sekaligus menjadi tantangan bagi Prabowo-Gibran dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjaga kepercayaan publik. “Muncul desakan publik agar dilakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri yang dinilai buruk, atau setidaknya Presiden Prabowo melakukan evaluasi secara terbuka atas kinerja para menterinya,” tuturnya.
Baca juga: Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
Sekadar diketahui, Indonesia Social Insight (IDSIGHT) melakukan riset dengan mencuplik konten media sosial yang dibuat pada pertengahan Januari 2025, dengan pertimbangan hampir semua kementerian/badan telah selesai dengan penataan organisasi dan para menteri/kepala badan telah banyak melakukan aktivitas publik, lebih-lebih bagi nama-nama baru yang kurang dikenali umum.
Riset dilakukan dengan pengumpulan data dari 4 platform media sosial, yaitu Instagram, Twitter/X, Facebook Fanpage, dan TikTok. Keempat platform tersebut paling banyak digunakan dan menjadi favorit oleh masyarakat Indonesia dari rentang usia 14-64 tahun berdasarkan laporan Data Digital Indonesia 2024 yang dirilis oleh We Are Social.
Data mencakup konten dari akun resmi media sosial yang dimiliki menteri/kepala badan, atau akun yang dibuat oleh komunitas fanbase yang aktif membagikan konten pejabat bersangkutan. Jika tidak tersedia, data diambil dari konten kementerian/badan.
Lebih lanjut dia mengatakan, pengukuran kinerja dilakukan dengan analisis sentimen yang memberikan nilai positif, netral, dan negatif terhadap tanggapan publik terhadap konten/postingan yang dibuat tersebut. Analisis dibantu dengan mesin in-depth social media analytics yang bisa membaca isi percakapan dengan memahami emosi manusia.
Meskipun tidak menggambarkan keseluruhan populasi, penggunaan media sosial di Indonesia memiliki jangkauan yang sangat luas dan mencerminkan beragam opini publik. Dengan mengombinasikan persepsi yang terbentuk dari 4 platform dengan karakteristik pengguna yang berbeda-beda, diasumsikan bisa didapatkan gambaran yang lebih objektif.
Hanya 6,0 % yang menilai positif dan 15,2 % netral. “Dari 55 nama menteri/kepala badan yang masuk dalam penilaian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mendapat penilaian paling buruk,” kata Direktur Komunikasi IDSIGHT Johan Santosa, Jumat (7/2/2025).
Dia mengungkapkan, dalam proses transisi pemecahan dan pembentukan kementerian baru, nama Satryo Soemantri Brodjonegoro menyedot perhatian publik ketika terjadi demonstrasi aparatur sipil negara (ASN) kementerian menudingnya sebagai figur pemimpin yang arogan dan semena-mena memecat bawahan.
Baca juga: Usai Rapat di DPR, Menteri Satryo Brodjonegoro Kabur Ditanya Masalah Kemendikti Saintek
Pada saat bersamaan kalangan dosen berstatus ASN menuntut janji pemerintah untuk mencairkan tunjangan kinerja (tukin) yang sudah tertahan selama bertahun-tahun. “Rentetan masalah tersebut memberikan penilaian buruk yang paling tinggi dari publik (78,8%),” kata Johan.
Di urutan kedua dengan penilaian terburuk adalah Budi Arie Setiadi. Maraknya judi online menjadi keresahan publik selama beberapa tahun terakhir, hingga aparat kepolisian melakukan bersih-bersih dengan menangkap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Komdigi) yang membiarkan situs-situ judi online (judol) tidak terblokir.
Meskipun sudah tidak lagi menjabat dan berganti posisi di Kementerian Koperasi, tetapi figur Budi Arie Setiadi dinilai bertanggung jawab atas peredaran judol. “Posisinya sebagai ketua umum relawan Projo menambah tingginya penilaian buruk (71,6%) dari kalangan yang sejak awal memang kontra terhadap garis politik Jokowi,” ujar Johan.
Baca juga: Satryo Brodjonegoro Bikin Gaduh, Prabowo Layak Mencopot
Adapun nama-nama lain yang mendapat penilaian buruk antara lain Menteri HAM Natalius Pigai (68,5%), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (65,2%), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (57,8%), dan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait (55,2%).
Dia menuturkan, kontroversi sejak awal menjabat menteri memberikan persepsi negatif dari publik, ditambah sejumlah isu seperti maraknya penyelewengan dan tidak tepat sasarannya penggunaan dana desa serta tanda tanya publik soal program 3 juta rumah.
“Hal yang sama dialami oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (54,6%) yang sempat menentang pembongkaran pagar laut di Tangerang,” ujar Johan.
Baca juga: Riwayat Pendidikan Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro yang Didemo Pegawainya Sendiri
Selanjutnya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo (53,6%), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (52,3%), dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (51,7%). Belakangan nama Widiyanti Putri disebut-sebut sebagai menteri dengan kekayaan yang fantastis dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia melanjutkan, kontroversi di dunia olahraga dan karut-marut persoalan lingkungan memberi penilaian buruk, sekaligus menjadi tantangan bagi Prabowo-Gibran dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjaga kepercayaan publik. “Muncul desakan publik agar dilakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri yang dinilai buruk, atau setidaknya Presiden Prabowo melakukan evaluasi secara terbuka atas kinerja para menterinya,” tuturnya.
Baca juga: Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
Sekadar diketahui, Indonesia Social Insight (IDSIGHT) melakukan riset dengan mencuplik konten media sosial yang dibuat pada pertengahan Januari 2025, dengan pertimbangan hampir semua kementerian/badan telah selesai dengan penataan organisasi dan para menteri/kepala badan telah banyak melakukan aktivitas publik, lebih-lebih bagi nama-nama baru yang kurang dikenali umum.
Riset dilakukan dengan pengumpulan data dari 4 platform media sosial, yaitu Instagram, Twitter/X, Facebook Fanpage, dan TikTok. Keempat platform tersebut paling banyak digunakan dan menjadi favorit oleh masyarakat Indonesia dari rentang usia 14-64 tahun berdasarkan laporan Data Digital Indonesia 2024 yang dirilis oleh We Are Social.
Data mencakup konten dari akun resmi media sosial yang dimiliki menteri/kepala badan, atau akun yang dibuat oleh komunitas fanbase yang aktif membagikan konten pejabat bersangkutan. Jika tidak tersedia, data diambil dari konten kementerian/badan.
Lebih lanjut dia mengatakan, pengukuran kinerja dilakukan dengan analisis sentimen yang memberikan nilai positif, netral, dan negatif terhadap tanggapan publik terhadap konten/postingan yang dibuat tersebut. Analisis dibantu dengan mesin in-depth social media analytics yang bisa membaca isi percakapan dengan memahami emosi manusia.
Meskipun tidak menggambarkan keseluruhan populasi, penggunaan media sosial di Indonesia memiliki jangkauan yang sangat luas dan mencerminkan beragam opini publik. Dengan mengombinasikan persepsi yang terbentuk dari 4 platform dengan karakteristik pengguna yang berbeda-beda, diasumsikan bisa didapatkan gambaran yang lebih objektif.
(rca)
Lihat Juga :
