Bupati Pasang Kayu Raih Doktor, Seskab: Bisa Jadi Contoh Kepala Daerah Lainnya

Sabtu, 08 Februari 2020 - 19:11 WIB
Bupati Pasang Kayu Raih Doktor, Seskab: Bisa Jadi Contoh Kepala Daerah Lainnya
Bupati Pasang Kayu Raih Doktor, Seskab: Bisa Jadi Contoh Kepala Daerah Lainnya
A A A
MALANG - Kegigihan Bupati Pasang Kayu, Agus Ambo Djiwa untuk menuntaskan kuliah doktoralnya di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur selama hampir tiga tahun, mendapatkan apresiasi dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.

Pria kelahiran Kediri, yang akrab disapa Mas Pram tersebut, datang menjadi salah satu penguji di sidang disertasi yang digelar di Aula Fakultas Hukum (FH) UB Malang, Sabtu (8/2/2020). (Baca juga: Bupati Pasang Kayu Raih Gelar Doktor Lingkungan Universitas Brawijaya)

Bagi Pramono, kegigihan kepala daerah dalam menempuh pendidikan di tengah kesibukannya memimpin daerahnya, dan melayani masyarakat, adalah teladan yang sangat bagus. "Ini bisa menjadi percontohan bagi kepala daerah lainnya," tuturnya, yang ditemui SINDOnews, seusai jalannya ujian.
Bupati Pasang Kayu Raih Doktor, Seskab: Bisa Jadi Contoh Kepala Daerah Lainnya

Dia bahkan mengungkapkan, akan mencoba membuka ruang kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi di luar negeri, agar para kepala daerah yang memiliki potensi bagus bisa melanjutkan studinya di luar negeri. (Baca juga: Ujian Doktoral, Agus Ambo Djiwa Paparkan Pembangunan Berkelanjutan di Pasangkayu)

"Peningkatan kemampuan para kepala daerah di bidang akademik ini, tentunya bisa mendukung upaya peningkatan kualitas layanan publik dan pengembangan daerahnya, sehingga semakin maju dan menyejahterakan masyarakatnya," ujar Pramono.

Sementara Agus Ambo Djiwa mengaku, sengaja melakukan penelitian terkait Perda No. 1/2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), untuk memastikan implementasinya di masyarakat bisa berjalan dengan baik.

"Ini terkait dengan pembangunan berkelanjutan, dan mitigasi bencana alam. Kami ingin membangun yang tidak merusak, dan bisa untuk generasi yang akan datang. Implementasi kebijakan ini, juga membutuhkan komunikasi yang baik dari tingkat pusat, sampai di tengah masyarakat," tuturnya.
(cip)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7723 seconds (0.1#10.140)