LPOI Sampaikan Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo, Begini Isinya
Rabu, 25 Desember 2024 - 18:03 WIB
loading...
A
A
A
Ketiga, memohon pada Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat implementasi penegakan keadilan, membersihkan negara dari bahaya laten korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Mengarahkan kebijakan pada hal yang lebih populis dan lebih memihak kepada rakyat kecil dengan menurunkan pajak, menurunkan harga-harga sembako, menumbuhkan lapangan kerja dan mempercepat pengentasan kemiskinan.
"Merefocusing anggaran belanja negara untuk pendidikan, sosial dan keagamaan. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional berbasis proyek padat karya dan inovasi dalam negeri. Merajut dan memperkuat solidaritas kebinnekaan serta lebih memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi kehidupan masyarakat," jelasnya.
Keempat, memohon pada Presiden Prabowo untuk mengoptimalkan global muslim market sebagai wahana dan kesempatan bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penetrasi agresif di dunia 'Halal Industry, Halal Certification dan Muslim Digital Ecosystem' yang memungkinkan Indonesia menjadi market leader. Sehingga, mampu memberikan dampak positif terhadap pemasukan negara, serta menguntungkan semua pihak.
"Upaya ini harus dilakukan secara sinergis berbasis pendekatan Government to Government, Business to Business dan People to People," paparnya.
Kelima, memohon pada Presiden Prabowo Subianto untuk lebih memberikan rekognisi, afirmasi, fasilitasi, proteksi dan advokasi kepada para individu-individu pahlawan, organisasi-organisasi keagamaan, organisasi organisasi masyarakat, dan organ-organ strategis lainnya yang telah nyata berkontribusi, berjuang dan berjasa terhadap kemerdekaan dan kemajuanIndonesia.
LPOI menyebut negara harus hadir dalam memberikan pemihakan, perlindungan dan jaminan masa depan dari sisi kesempatan berusaha, keleluasaan berkarya, dukungan finansial, dan regulasi serta pengakuan negara atas jasa-jasa yang telah diberikannya.
Keenam, memohon Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara adil, merata kepada semua pihak dan juga memberikan kesempatan kepada organisasi-organisasi masyarakat dan organisasi organisasi keagamaan yang telah berjasa untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dapat berperan dalam pengelolaan sumber daya alam. Sehingga, kue pembangunan dan potensi sumber daya alam, tidak hanya dinikmati segelintir kelompok elit ekonomi dan elite politik semata.
"Merefocusing anggaran belanja negara untuk pendidikan, sosial dan keagamaan. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional berbasis proyek padat karya dan inovasi dalam negeri. Merajut dan memperkuat solidaritas kebinnekaan serta lebih memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi kehidupan masyarakat," jelasnya.
Keempat, memohon pada Presiden Prabowo untuk mengoptimalkan global muslim market sebagai wahana dan kesempatan bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penetrasi agresif di dunia 'Halal Industry, Halal Certification dan Muslim Digital Ecosystem' yang memungkinkan Indonesia menjadi market leader. Sehingga, mampu memberikan dampak positif terhadap pemasukan negara, serta menguntungkan semua pihak.
"Upaya ini harus dilakukan secara sinergis berbasis pendekatan Government to Government, Business to Business dan People to People," paparnya.
Kelima, memohon pada Presiden Prabowo Subianto untuk lebih memberikan rekognisi, afirmasi, fasilitasi, proteksi dan advokasi kepada para individu-individu pahlawan, organisasi-organisasi keagamaan, organisasi organisasi masyarakat, dan organ-organ strategis lainnya yang telah nyata berkontribusi, berjuang dan berjasa terhadap kemerdekaan dan kemajuanIndonesia.
LPOI menyebut negara harus hadir dalam memberikan pemihakan, perlindungan dan jaminan masa depan dari sisi kesempatan berusaha, keleluasaan berkarya, dukungan finansial, dan regulasi serta pengakuan negara atas jasa-jasa yang telah diberikannya.
Keenam, memohon Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara adil, merata kepada semua pihak dan juga memberikan kesempatan kepada organisasi-organisasi masyarakat dan organisasi organisasi keagamaan yang telah berjasa untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dapat berperan dalam pengelolaan sumber daya alam. Sehingga, kue pembangunan dan potensi sumber daya alam, tidak hanya dinikmati segelintir kelompok elit ekonomi dan elite politik semata.
Lihat Juga :
