Bantah Ahok, Basarah Ungkap PDIP Sejak Awal ingin Anies Baswedan Jadi Cagub Jakarta
Minggu, 17 November 2024 - 11:45 WIB
loading...
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan, Anies Baswedan menjadi salah satu figur yang masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta dari partainya. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan, Anies Baswedan menjadi salah satu figur yang masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta dari partainya. Bahkan, ia mengaku, PDIP telah membidik Anies sejak Juni 2024.
Pernyataan itu dilontarkan Basarah sekaligus membantah pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyebut bahwa PDIP tidak pernah memasukkan Anies sebagai calon gubernur usulan PDI Perjuangan pada Pilkada Jakarta 2024.
Mantan Wakil Ketua MPR ini menegaskan, PDIP telah membidik Anies Baswedan untuk dijadikan cagub Jakarta sejak Juni 2024, jauh sebelum Ahok dilantik sebagai pengurus DPP PDI Perjuangan pada 5 Juli 2024.
Baca juga: Pramono Ungkap Pembicaraan saat Bertemu Anies di Pendopo, Ini yang Dibahas
"Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDI Perjuangan untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur," kata Basarah dalam keterangan tertulis, Minggu, (17/11/2024).
Basarah menjelaskan, PDIP menjajaki kerja sama politik dengan PKB lantaran kedua partai tidak dapat mengusung paslon sendiri. Perolehan kursi kedua partai di DPRD DKI Jakarta itu, tidak mencapai 20 persen.
"Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDI Perjuangan belum bisa mengajukan calon sendiri sebab putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,” kata Basarah.
Diketahui, putusan MK Nomor 60/PUU-XXI/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dari semula 25 persen perolehan suara atau 20 persen perolehan kursi di DPRD menjadi hanya antara 6,5 sampai 10 persen perolehan suara tergantung dari jumlah pemilih.
"Putusan MK itu memang mengubah peta politik Pilkada secara nasional, dan PDI Perjuangan pun akhirnya dapat mengusung sendiri pasangan calonnya di Pilkada Jakarta," kata Basarah.
Ia mengatakan, sejumlah pimpinan DPP PDIP juga pernah menyampaikan Anies dilirik untuk dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta. Hal itu seperti diucapkan Ketua DPP PDI Puan Maharani, Sekjen PDIP Hasto Kristyanto.
Bahkan, kata dia, Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah pernah menyebut partainya telah mempertimbangkan mantan Wali Kota Semarang, Hendar Prihadi, untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.
"Pertemuan pasca Putusan MK nomor 60 antara Anies Baswedan dengan saya dan Pak Said Abdullah bahkan telah membicarakan kerja sama ideologis bagaimana mencari titik temu antara pandangan kelompok Islam dengan kaum Nasionalis Soekarnois yang acapkali sering dibenturkan akibat dampak politik desoekarnoisasi di era Orde Baru dulu," kata Basarah.
“Mas Anies bersepakat untuk menjadi jembatan silaturahmi dengan kelompok Islam khususnya para pendukungnya agar tercipta persaudaraan kebangsaan yang kokoh antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois khususnya dengan PDI Perjuangan," imbuhnya.
Kendati tak dicalonkan, Basarah berkata, Anies siap menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasonalis Soekarnois lantaran hal itu adalah kebutuhan dan kepentingan bangsa kita saat ini agar tidak mau diadu domba dan dipecah belah oleh siapa pun juga.
“Dalam pertemuan saya bersama dan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto, Mas Anies Baswedan menegaskan bahwa pilkada bukan sekadar urusan seremonial lima tahunan, tapi tugas menyatukan bangsa Indonesia adalah tugas sejarah yang harus kita kerjakan bersama-sama,” pungkas Basarah.
Pernyataan itu dilontarkan Basarah sekaligus membantah pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyebut bahwa PDIP tidak pernah memasukkan Anies sebagai calon gubernur usulan PDI Perjuangan pada Pilkada Jakarta 2024.
Mantan Wakil Ketua MPR ini menegaskan, PDIP telah membidik Anies Baswedan untuk dijadikan cagub Jakarta sejak Juni 2024, jauh sebelum Ahok dilantik sebagai pengurus DPP PDI Perjuangan pada 5 Juli 2024.
Baca juga: Pramono Ungkap Pembicaraan saat Bertemu Anies di Pendopo, Ini yang Dibahas
"Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDI Perjuangan untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur," kata Basarah dalam keterangan tertulis, Minggu, (17/11/2024).
Basarah menjelaskan, PDIP menjajaki kerja sama politik dengan PKB lantaran kedua partai tidak dapat mengusung paslon sendiri. Perolehan kursi kedua partai di DPRD DKI Jakarta itu, tidak mencapai 20 persen.
"Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDI Perjuangan belum bisa mengajukan calon sendiri sebab putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,” kata Basarah.
Diketahui, putusan MK Nomor 60/PUU-XXI/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dari semula 25 persen perolehan suara atau 20 persen perolehan kursi di DPRD menjadi hanya antara 6,5 sampai 10 persen perolehan suara tergantung dari jumlah pemilih.
"Putusan MK itu memang mengubah peta politik Pilkada secara nasional, dan PDI Perjuangan pun akhirnya dapat mengusung sendiri pasangan calonnya di Pilkada Jakarta," kata Basarah.
Ia mengatakan, sejumlah pimpinan DPP PDIP juga pernah menyampaikan Anies dilirik untuk dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta. Hal itu seperti diucapkan Ketua DPP PDI Puan Maharani, Sekjen PDIP Hasto Kristyanto.
Bahkan, kata dia, Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah pernah menyebut partainya telah mempertimbangkan mantan Wali Kota Semarang, Hendar Prihadi, untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.
"Pertemuan pasca Putusan MK nomor 60 antara Anies Baswedan dengan saya dan Pak Said Abdullah bahkan telah membicarakan kerja sama ideologis bagaimana mencari titik temu antara pandangan kelompok Islam dengan kaum Nasionalis Soekarnois yang acapkali sering dibenturkan akibat dampak politik desoekarnoisasi di era Orde Baru dulu," kata Basarah.
“Mas Anies bersepakat untuk menjadi jembatan silaturahmi dengan kelompok Islam khususnya para pendukungnya agar tercipta persaudaraan kebangsaan yang kokoh antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois khususnya dengan PDI Perjuangan," imbuhnya.
Kendati tak dicalonkan, Basarah berkata, Anies siap menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasonalis Soekarnois lantaran hal itu adalah kebutuhan dan kepentingan bangsa kita saat ini agar tidak mau diadu domba dan dipecah belah oleh siapa pun juga.
“Dalam pertemuan saya bersama dan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto, Mas Anies Baswedan menegaskan bahwa pilkada bukan sekadar urusan seremonial lima tahunan, tapi tugas menyatukan bangsa Indonesia adalah tugas sejarah yang harus kita kerjakan bersama-sama,” pungkas Basarah.
(rca)
Lihat Juga :
