Mendagri-Menteri P2Ml Sepakat Perkuat Perlindungan PMI dan Cegah TPPO
Kamis, 14 November 2024 - 19:35 WIB
loading...
Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding usai bertemu membahas perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jakarta, Kamis (14/11/2024). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membahas perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Pertemuan di Kantor Kemendagri, Jakarta ini menghasilkan beberapa kesepakatan penting.
Baca juga: Kisah Pilu Munirah TKI asal Karawang yang 12 Tahun Disiksa di Arab Saudi
Di antaranya, memperkuat perlindungan PMI dan mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Karding menyampaikan, Mendagri Tito sangat antusias dan mendukung upaya perlindungan PMI. Salah satu kesepakatan yang disetujui adalah mempercepat layanan satu atap bagi calon PMI agar proses administrasi menjadi lebih mudah dan cepat.
"Kami ingin layanan bagi PMI tidak ribet dan panjang. Nanti ada mal pelayanan publik atau sistem terpadu untuk mempermudah mereka," ujar Karding, Kamis (14/11/2024).
Selain itu juga menyoroti tingginya biaya pelatihan bagi calon PMI. Ia berharap agar pemerintah daerah memberikan keringanan biaya untuk pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah.
Baca juga: Kisah Pilu Mariana, TKI Lombok Timur yang Bekerja di Suriah Tanpa Gaji 4 Tahun
"Kami ingin ada kebijakan bersama untuk meringankan beban calon PMI, terutama di daerah kantong PMI," katanya.
Karding menekankan perlunya dukungan dari perangkat desa untuk mengawasi calon PMI, memastikan mereka diberangkatkan melalui jalur resmi.
"Pemerintah desa harus peduli pada warganya yang ingin bekerja di luar negeri, dan mengawasi agar tidak ada yang terjebak dalam jalur ilegal," tambahnya.
Sementara itu, Tito Karnavian menilai perlindungan PMI bukan hanya soal ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut martabat bangsa. Selain menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah energi, PMI juga membantu mengurangi pengangguran di dalam negeri.
“Kami di Kemendagri berkomitmen melindungi PMI dari rekrutmen hingga penempatan di luar negeri. Jangan sampai ada lembaga yang tak terdaftar namun tetap bisa mengirim PMI secara ilegal," ujar Tito.
Mantan Kapolri ini meminta pemerintah daerah untuk memastikan semua lembaga penyalur PMI sudah terdaftar di Kementerian P2MI untuk mencegah TPPO.
Rencananya, pada 25 November 2024, Kemendagri dan Kementerian P2MI akan menandatangani MoU untuk memperjelas teknis pengawasan dan perlindungan PMI, khususnya di daerah-daerah kantong migran.
Setelah Pilkada, Kemendagri berencana mengundang kepala daerah secara langsung untuk mengoordinasikan perlindungan PMI secara lebih efektif.
"Dengan kolaborasi lintas kementerian dan pengawasan dari tingkat desa hingga pusat, pemerintah berharap upaya ini dapat memperkuat perlindungan bagi PMI dan menekan kasus TPPO," ujarnya.
Pertemuan di Kantor Kemendagri, Jakarta ini menghasilkan beberapa kesepakatan penting.
Baca juga: Kisah Pilu Munirah TKI asal Karawang yang 12 Tahun Disiksa di Arab Saudi
Di antaranya, memperkuat perlindungan PMI dan mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Karding menyampaikan, Mendagri Tito sangat antusias dan mendukung upaya perlindungan PMI. Salah satu kesepakatan yang disetujui adalah mempercepat layanan satu atap bagi calon PMI agar proses administrasi menjadi lebih mudah dan cepat.
"Kami ingin layanan bagi PMI tidak ribet dan panjang. Nanti ada mal pelayanan publik atau sistem terpadu untuk mempermudah mereka," ujar Karding, Kamis (14/11/2024).
Selain itu juga menyoroti tingginya biaya pelatihan bagi calon PMI. Ia berharap agar pemerintah daerah memberikan keringanan biaya untuk pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah.
Baca juga: Kisah Pilu Mariana, TKI Lombok Timur yang Bekerja di Suriah Tanpa Gaji 4 Tahun
"Kami ingin ada kebijakan bersama untuk meringankan beban calon PMI, terutama di daerah kantong PMI," katanya.
Karding menekankan perlunya dukungan dari perangkat desa untuk mengawasi calon PMI, memastikan mereka diberangkatkan melalui jalur resmi.
"Pemerintah desa harus peduli pada warganya yang ingin bekerja di luar negeri, dan mengawasi agar tidak ada yang terjebak dalam jalur ilegal," tambahnya.
Sementara itu, Tito Karnavian menilai perlindungan PMI bukan hanya soal ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut martabat bangsa. Selain menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah energi, PMI juga membantu mengurangi pengangguran di dalam negeri.
“Kami di Kemendagri berkomitmen melindungi PMI dari rekrutmen hingga penempatan di luar negeri. Jangan sampai ada lembaga yang tak terdaftar namun tetap bisa mengirim PMI secara ilegal," ujar Tito.
Mantan Kapolri ini meminta pemerintah daerah untuk memastikan semua lembaga penyalur PMI sudah terdaftar di Kementerian P2MI untuk mencegah TPPO.
Rencananya, pada 25 November 2024, Kemendagri dan Kementerian P2MI akan menandatangani MoU untuk memperjelas teknis pengawasan dan perlindungan PMI, khususnya di daerah-daerah kantong migran.
Setelah Pilkada, Kemendagri berencana mengundang kepala daerah secara langsung untuk mengoordinasikan perlindungan PMI secara lebih efektif.
"Dengan kolaborasi lintas kementerian dan pengawasan dari tingkat desa hingga pusat, pemerintah berharap upaya ini dapat memperkuat perlindungan bagi PMI dan menekan kasus TPPO," ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
