Rekomendasi Pansus Haji DPR Dinilai Banyak Kejanggalan

Rabu, 25 September 2024 - 22:10 WIB
loading...
Rekomendasi Pansus Haji...
Rapat Panitia Khusus Angket Haji DPR, Selasa (24/9/2024). FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A A A
JAKARTA - Sahabat DPR Indonesia mendukung Pansus Haji selama bertujuan untuk kebaikan umat utamanya dalam pelayanan terhadap jamaah calon haji. Sayangnya hal tersebut tidak tercermin dalam kerja Pansus Haji. Pansus Haji DPR sangat politis dan ditengarai ada sentimen pribadi.

"Setelah mencermati kerja-kerja yang dilakukan Pansus Haji DPR, kami menemukan kejanggalan, karena yang dikejar bukan pelayanan haji yang kerap dikeluhkan jemaah calon haji tapi kami duga ada sentimen pribadi yang menyelinap dalam Pansus Haji." kata Koordinator Sahabat DPR Indonesia, Bintang Wahyu Saputra dalam keterangannya di Jakarta dikutip, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, faktor-faktor yang dikeluhkan jamaah calon haji seperti sering terlambatnya pesawat malah luput dari perhatian Pansus Haji. Demikian juga hal lain seperti katering yang dikonsumsi jamaah calon haji.



"Harusnya Pansus Haji panggil Garuda dan minta klarifikasi kenapa pesawatnya sering delay. Panggil Menteri Kesehatan minta laporan Istitha'ah dan tanyakan kenapa penyebab kematian jamaah calon haji," katanya.

Bintang mengatakan, urusan Haji bukan hanya tanggungjawab Kementerian Agama sebagai leading sector tapi juga tanggung jawab kementerian dan institusi terkait lainnya seperti Kementerian Perhubungan dan BUMN terkait.

"Rakyat akan mendukung Pansus Haji jika objektif dan betul-betul berpihak kepada kepentingan umat. Saat ini Pansus Haji DPR tidak melakukan itu yang terlihat justru sentimen negatif sangat personal terhadap Kementerian Agama." ujar Bintang.

Oleh sebab itu jika ingin mendapat dukungan rakyat Pansus Haji harus memanggil pihak-pihak terkait atas dugaan pemalsuan data kependudukan jamaah calo haji.

"Panggil juga Kemenlu atau Konjen Jeddah dan Kemenkum HAM dan Imigrasi atas dugaan merebaknya visa ziarah untuk berhaji. Panggil Kementerian Perdagangan terkait pengadaan makanan bagi jamah calon haji." ucapnya.

"Jangan lupa juga panggil Ormas Islam terkait fatwa keagamaan. Selama pimpinan Kementerian terkait tidak dimintai klarifikasi, maka dugaan Pansus Haji dipenuhi kepentingan polik jadi sulit dibantah," kata Bintang.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
KPK Telusuri Dugaan...
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus Kuota Haji dari Kemenag ke Pansus DPR
Ajukan Tambahan Anggaran...
Ajukan Tambahan Anggaran Rp762 Miliar, KPK: Kami Tidak Muluk-muluk
DPR Desak Negara Tindak...
DPR Desak Negara Tindak Keras Tanpa Kompromi Judi Online dan Teror Pinjol
Dukung Blokir Konten...
Dukung Blokir Konten LGBT di Medsos, DPR: Jika Dibiarkan Menormalisasi Perilaku Menyimpang
MUI Desak Pemerintah-DPR...
MUI Desak Pemerintah-DPR Rumuskan Regulasi Soal LGBT: Harus Lebih Berat dari Perzinaan!
Komisi VI DPR: Kenaikan...
Komisi VI DPR: Kenaikan Harga BBM Dilakukan Tiba-tiba, Kami Belum dapat Informasi
Menhub Minta Tambahan...
Menhub Minta Tambahan Anggaran Rp20 Triliun, Buat Apa?
Polda Metro Jaya Larang...
Polda Metro Jaya Larang Massa Demo Mahasiwa Masuk Jalur VIP Presiden Jerman
Harga BBM Nonsubsidi...
Harga BBM Nonsubsidi Mendadak Naik di Tengah Malam, DPR Bakal Panggil ESDM dan Pertamina
Rekomendasi
Solusi Praktis Pengurusan...
Solusi Praktis Pengurusan Paspor dan Visa untuk Perjalanan Bisnis
Rencana Aksi Lagi di...
Rencana Aksi Lagi di Bundaran HI, Ketua BEM UI Ingin Dobrak Kemacetan Mobilitas Sosial
Sebaik-baikya Puasa...
Sebaik-baikya Puasa Setelah Ramadan, Ternyata Puasa Muharram!
Berita Terkini
PB PMII Serukan Persatuan...
PB PMII Serukan Persatuan Nasional, Kembalikan Intelektualitas Jadi Navigasi Gerakan
Qodari: Stimulus Tarif...
Qodari: Stimulus Tarif Transportasi Dikucurkan saat Libur Sekolah dan Nataru
Kejagung Segel Gudang...
Kejagung Segel Gudang Motor Listrik Milik BGN di Bogor
KPK Telusuri Dugaan...
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus Kuota Haji dari Kemenag ke Pansus DPR
Dharma Pongrekun Gugat...
Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan, Berharap Hakim MK 'Diketuk Hatinya oleh Tuhan'
Prabowo Apresiasi Pelaksanaan...
Prabowo Apresiasi Pelaksanaan Haji 2026, Beri Catatan Ini untuk Tahun Depan
Infografis
10 Negara Menaikkan...
10 Negara Menaikkan Harga BBM Akibat Perang AS-Iran, Banyak Tetangga RI
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved