PDIP Ikuti Langkah Perindo Usung Sitti Rohmi-Musyafirin di Pilkada NTB 2024
loading...
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengikuti langkah Partai Perindo mengusung Sitti Rohmi Djalillah dan Musyafirin di Pilgub Nusa Tenggara Barat (NTB). Foto/Provinsi NTB
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengumumkan sebanyak 13 nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung di Pilkada 2024. Salah satunya, nama yang diumumkan adalah pasangan Sitti Rohmi Djalillah dan Musyafirin di Pilgub Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pembacaan nama-nama calon kepala daerah yang diusung PDIP disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024).
"Perkenankanlah kami melaporkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 305 daerah, tingkat provinsi sebanyak 13 provinsi," ujar Hasto.
Tidak hanya PDIP, duet Rohmi-Firin ini telah diusung sebelumnya oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Rohmi merupakan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023 dan juga Ketua Dewan Pertimbangan DPW NTB Perindo.
Adapun, 13 bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang resmi diusung PDIP untuk Pilkada Serentak 2024 adalah:
1. Provinsi Aceh, Musyakir Manaf
2. Sumatera Utara, Letjen TNI (Purn) Purnawirawan Edy Rahmayadi
3. Riau, Abdul Wahid dan SF Herianto
4. Bengkulu, Helmi Hasan dan Mian
5. Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah dan Musyafirin.
6. Sulawesi Utara, Steven Kandouw.
7. Kalimantan Tengah, Nadalsyah Koyem dan Sigit Yunianto.
8. Kalimantan Timur, Isran Noor dan Hadi Mulyadi
9. Sulawesi Selatan, Ramadhan Pamanta dan Azhar Arsyad
10. Sulawesi Tenggara, Lukman Abu Nawas dan Laode Ida
11. Papua Barat/Bapua Barat Daya, Letjen TNI (Purn) Yopi Ones dan Ibrahim Ugaje
12. Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura dan Mayjen TNI (Purn) Agusto
13. Maluku, Letjen TNI (Purn) Jeffrey A Rahawarin dan Abdul Mukti Keliobas.
Setelah pembacaan, perwakilan calon kepala daerah yang diusung diminta untuk maju untuk menerima penyerahanan Surat Keputusan (SK) dari Megawati Soekarnoputri.
Lihat Juga: Bakal Cakada yang Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat sebagai Kontestan Pilkada Bisa Ajukan Sengketa ke Bawaslu
Pembacaan nama-nama calon kepala daerah yang diusung PDIP disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024).
"Perkenankanlah kami melaporkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 305 daerah, tingkat provinsi sebanyak 13 provinsi," ujar Hasto.
Tidak hanya PDIP, duet Rohmi-Firin ini telah diusung sebelumnya oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Rohmi merupakan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023 dan juga Ketua Dewan Pertimbangan DPW NTB Perindo.
Adapun, 13 bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang resmi diusung PDIP untuk Pilkada Serentak 2024 adalah:
1. Provinsi Aceh, Musyakir Manaf
2. Sumatera Utara, Letjen TNI (Purn) Purnawirawan Edy Rahmayadi
3. Riau, Abdul Wahid dan SF Herianto
4. Bengkulu, Helmi Hasan dan Mian
5. Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah dan Musyafirin.
6. Sulawesi Utara, Steven Kandouw.
7. Kalimantan Tengah, Nadalsyah Koyem dan Sigit Yunianto.
8. Kalimantan Timur, Isran Noor dan Hadi Mulyadi
9. Sulawesi Selatan, Ramadhan Pamanta dan Azhar Arsyad
10. Sulawesi Tenggara, Lukman Abu Nawas dan Laode Ida
11. Papua Barat/Bapua Barat Daya, Letjen TNI (Purn) Yopi Ones dan Ibrahim Ugaje
12. Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura dan Mayjen TNI (Purn) Agusto
13. Maluku, Letjen TNI (Purn) Jeffrey A Rahawarin dan Abdul Mukti Keliobas.
Setelah pembacaan, perwakilan calon kepala daerah yang diusung diminta untuk maju untuk menerima penyerahanan Surat Keputusan (SK) dari Megawati Soekarnoputri.
Lihat Juga: Bakal Cakada yang Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat sebagai Kontestan Pilkada Bisa Ajukan Sengketa ke Bawaslu
(kri)
Explore More