Kemendagri Minta Pemda Cek Kenaikan Insidentil Komoditas Tertentu
Senin, 12 Agustus 2024 - 18:40 WIB
loading...
Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung SBP, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (12/8/2024). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan perlunya mengecek setiap hari berbagai komoditas yang mengalami kenaikan insidentil. Kenaikan insidentil yang dimaksud adalah ketika suatu komoditas tertentu di suatu daerah mengalami kenaikan harga, sedangkan daerah lain yang berdekatan tidak mengalami kenaikan.
"Inilah tugas daripada teman-teman di daerah yang naik (harganya) ini ada apa, kok naik sendirian, tetangganya tidak naik. Ini yang harus bekerja keras mengecek setiap hari ini begini," kata Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (12/8/2024).
Tomsi memberikan contoh, di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, terjadi kenaikan harga pada komoditas cabai rawit, cabai merah, dan beras. Sementara itu, daerah lain yang berdekatan dengan Kabupaten Banyuasin seperti Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Palembang tidak mengalami kenaikan harga. Berdasarkan data tersebut, selain mengecek harga, Kabupaten Banyuasin perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) terdekat untuk mencegah inflasi.
"Jadi harus dilihat apakah kenaikan itu regional karena situasi atau karena insidentil. Ini yang dikenal dengan kenaikan insidentil di kabupaten tertentu," katanya.
Hal tersebut berlaku pula untuk daerah lain dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang tinggi. Untuk tingkat kabupaten/kota, Tomsi memberikan atensi kepada 10 daerah dengan IPH tinggi periode minggu II Agustus 2024. Pemda tersebut terdiri dari Kabupaten Bone Bolango (3,76%), Sumbawa Barat (3,17%), Lamongan (2,76%), Bangka Tengah (2,27%), Deiyai (2,21%), Banyuasin (1,91%), Pringsewu (1,82%), Teluk Wondama (1,82%), Keerom (1,81%), dan Lumajang (1,81%).
"Inilah tugas daripada teman-teman di daerah yang naik (harganya) ini ada apa, kok naik sendirian, tetangganya tidak naik. Ini yang harus bekerja keras mengecek setiap hari ini begini," kata Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (12/8/2024).
Tomsi memberikan contoh, di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, terjadi kenaikan harga pada komoditas cabai rawit, cabai merah, dan beras. Sementara itu, daerah lain yang berdekatan dengan Kabupaten Banyuasin seperti Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Palembang tidak mengalami kenaikan harga. Berdasarkan data tersebut, selain mengecek harga, Kabupaten Banyuasin perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) terdekat untuk mencegah inflasi.
"Jadi harus dilihat apakah kenaikan itu regional karena situasi atau karena insidentil. Ini yang dikenal dengan kenaikan insidentil di kabupaten tertentu," katanya.
Hal tersebut berlaku pula untuk daerah lain dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang tinggi. Untuk tingkat kabupaten/kota, Tomsi memberikan atensi kepada 10 daerah dengan IPH tinggi periode minggu II Agustus 2024. Pemda tersebut terdiri dari Kabupaten Bone Bolango (3,76%), Sumbawa Barat (3,17%), Lamongan (2,76%), Bangka Tengah (2,27%), Deiyai (2,21%), Banyuasin (1,91%), Pringsewu (1,82%), Teluk Wondama (1,82%), Keerom (1,81%), dan Lumajang (1,81%).
Lihat Juga :
