Penentuan Plt Ketum Dilakukan Musyawarah Mufakat, Golkar: Jangan Dipaksa Voting

JAKARTA - Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan, pemilihan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar dilakukan secara musyawarah mufakat. Pemilihan pimpinan sementara partai berlambang pohon beringin itu tak perlu melalui voting.

"Tidak perlu ada voting dalam pemilihan Plt Ketum pada rapat pleno yang rencana digelar pada Selasa (13/8/2024)," ujar Meutya, Senin (12/8/2024).



Dia menyarankan para Wakil Ketua Umum untuk duduk bersama musyawarah mufakat dalam memilih Plt Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga, rapat pleno dapat berjalan kondusif.

"Kader masih terkaget dengan keputusan Ketum. Jangan dipaksa untuk voting," katanya.

Ketua Komisi I DPR ini mengingatkan menjaga soliditas sangat penting. "Menjaga soliditas amat penting dan agar calon-calon yang akan berkontestasi menjaga cara-cara yang bermartabat," ujarnya.

Sekadar informasi, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa (13/8/2024). Forum itu digelar untuk memilih pengganti sementara Airlangga.

Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Dalam pertimbangannya, dia menyampaikan keputusan mundur untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat.

"Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Airlangga, Minggu (11/8/2024).

Dia menyebut pengunduran terhitung sejak Sabtu (10/8/2024l malam. Selanjutnya, DPP Partai Golkar akan menyiapkan mekanisme organisasi sesuai ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku.

"Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar," katanya.