Partai Perindo: Politik Uang adalah Duri dalam Demokrasi
Senin, 12 Agustus 2024 - 14:11 WIB
loading...
Waketum I DPP Partai Perindo, Manik Marganamahendra ikut buka suara perihal isu politik uang jelang Pilkada 2024. Dia menyebut politik uang adalah duri dalam demokrasi. Foto/SINDOnews TV
A
A
A
JAKARTA - Waketum I DPP Partai Perindo , Manik Marganamahendra ikut buka suara perihal isu politik uang jelang Pilkada 2024. Dia menyebut politik uang adalah duri dalam demokrasi.
"Politik uang di masyarakat akan terus meningkatkan ongkos/biaya politik yang harus disiapkan oleh politisi-politisi di Indonesia," ujarnya kepada SINDOnews, Minggu (11/8/2024).
Baca juga: Perindo Apresiasi KLHK Beri Surat Peringatan ke 90 Perusahaan Terindikasi Pembakar Hutan dan Lahan
Menurutnya, sekalipun bukanlah hal baru, politik uang ini tidak boleh terus menerus dinormalisasi. Pasalnya, politik uang akan berdampak secara sistemik pada proses pemerintahan ke depan.
"Kerugian masyarakat menerima politik uang adalah kebijakan publik selama 5 tahun ke depan tidak diprioritaskan atas kebutuhan masyarakat tapi beban ongkos politik selama kampanye sebelumnya," tegasnya.
Manik menekankan apabila Indonesia mau lebih maju maka hari ini seharusnya kerja politik gagasan lah yang jadi jawabannya. Sebab menurutnya, politik gagasan juga tidak bisa dilakukan satu arah.
"Bukan hanya masyarakat yang menuntut gagasan tapi juga politisi yang mengakomodir gagasan. Begitu pun sebaliknya, saat politisi hadir dengan gagasan harapannya masyarakat juga memberikan insentif pada mereka yang mengusung gagasan dan memberikan disinsentif pada mereka yang menggunakan politik uang," terang Manik.
Manik juga menambahkan apalagi mengingat ke depan, Jakarta bukan lagi menjadi Ibu Kota Negara melainkan kota perekonomian.
Baca juga: 98 Kombes Pol Dimutasi Kapolri Akhir Juli 2024, Ini Daftar Namanya
"Hal ini juga semestinya didukung dengan sistem pemerintahan yang proporsional, tidak korup juga disertai dengan dukungan masyarakat yang semakin maju," tutup Manik.
"Politik uang di masyarakat akan terus meningkatkan ongkos/biaya politik yang harus disiapkan oleh politisi-politisi di Indonesia," ujarnya kepada SINDOnews, Minggu (11/8/2024).
Baca juga: Perindo Apresiasi KLHK Beri Surat Peringatan ke 90 Perusahaan Terindikasi Pembakar Hutan dan Lahan
Menurutnya, sekalipun bukanlah hal baru, politik uang ini tidak boleh terus menerus dinormalisasi. Pasalnya, politik uang akan berdampak secara sistemik pada proses pemerintahan ke depan.
"Kerugian masyarakat menerima politik uang adalah kebijakan publik selama 5 tahun ke depan tidak diprioritaskan atas kebutuhan masyarakat tapi beban ongkos politik selama kampanye sebelumnya," tegasnya.
Manik menekankan apabila Indonesia mau lebih maju maka hari ini seharusnya kerja politik gagasan lah yang jadi jawabannya. Sebab menurutnya, politik gagasan juga tidak bisa dilakukan satu arah.
"Bukan hanya masyarakat yang menuntut gagasan tapi juga politisi yang mengakomodir gagasan. Begitu pun sebaliknya, saat politisi hadir dengan gagasan harapannya masyarakat juga memberikan insentif pada mereka yang mengusung gagasan dan memberikan disinsentif pada mereka yang menggunakan politik uang," terang Manik.
Manik juga menambahkan apalagi mengingat ke depan, Jakarta bukan lagi menjadi Ibu Kota Negara melainkan kota perekonomian.
Baca juga: 98 Kombes Pol Dimutasi Kapolri Akhir Juli 2024, Ini Daftar Namanya
"Hal ini juga semestinya didukung dengan sistem pemerintahan yang proporsional, tidak korup juga disertai dengan dukungan masyarakat yang semakin maju," tutup Manik.
(kri)
Lihat Juga :
