Pengamat: KIM Plus Gejala Oligarki Politik yang Lahir dari Oligarki Bisnis
Jum'at, 09 Agustus 2024 - 15:43 WIB
loading...
Guru Besar Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Didin S Damanhuri menyebut Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus merupakan gejala oligarki politik. Foto/SINDOnews/Jonathan Simanjuntak
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Didin S Damanhuri menyebut Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus merupakan gejala oligarki politik. Munculnya oligarki politik ini menurutnya bisa berdampak pada ekonomi rakyat.
"KIM Plus ini boleh dibilang gejala oligarki politik, jadi politik hanya merupakan convern dan kepentingan sekelompok kecil. Tapi di Indonesia ini kan gejala oligarki politik itu bukan yang original terbentuknya oligarki politik. Oligarki politik ini muncul karena di belakang itu ada oligarki bisnis," ujar Didin dalam diskusi daring bertajuk Rencana Jahat KIM Plus Bagi Rakyat Jakarta, Jumat (9/8/2024).
Baca juga: Kans PKS Gabung KIM Plus, Prabowo: Insya Allah dalam Waktu Dekat
Didin menjelaskan sistem politik bernarasi untuk kepentingan rakyat ini bisa dikaitkan dengan ekonomi. Misalnya saja, selama sepuluh tahun ke belakang pemerintah kerap menggunakan sistem politik serupa dengan menambahkan wacana bahwa hal ini bertujuan kepentingan rakyat.
Namun, alih-alih kepentingan rakyat terpenuhi, pemerataan ekonomi malah tidak tercapai. Pasalnya, kata dia, berdasarkan berbagai survei, pertumbuhan ekonomi justru malah dinikmati masyarakat yang ekonominya berada pada kalangan atas.
"Sepuluh tahun terakhir ini yang menikmati pertumbuhan lima persen itu adalah kelompok super kaya, ini akibat dari sistem politik yang memang makin tidak peduli kepada rakyat, meninggalkan rakyat," jelasnya.
Oleh sebab itu, Didin menyebut elite-elite politik harus segera meluruskan sistem politik dan arah pemerataan ekonomi yang sudah salah arah. Sebab masalah ekonomi nasional akan semakin parah dirasakan masyarakat apabila nanti terjadi krisis ekonomi global.
Baca juga: Bergabung dengan KIM Plus Langkah Paling Realistis PKS Pilgub di Jakarta
"Jadi tafsirnya fenomena politik yang machiavellian sekaligus legalistic otorotarian bukan hanya merusak ketatanegaraan tapi juga telah memiskinkan kelompok 50 persen penduduk terbawah yang ini menjadi sumbu yang sangat gampang ketika krisis ekonomi global juga nanti bertautan dengan problem ekonomi nasional kita," tutupnya.
"KIM Plus ini boleh dibilang gejala oligarki politik, jadi politik hanya merupakan convern dan kepentingan sekelompok kecil. Tapi di Indonesia ini kan gejala oligarki politik itu bukan yang original terbentuknya oligarki politik. Oligarki politik ini muncul karena di belakang itu ada oligarki bisnis," ujar Didin dalam diskusi daring bertajuk Rencana Jahat KIM Plus Bagi Rakyat Jakarta, Jumat (9/8/2024).
Baca juga: Kans PKS Gabung KIM Plus, Prabowo: Insya Allah dalam Waktu Dekat
Didin menjelaskan sistem politik bernarasi untuk kepentingan rakyat ini bisa dikaitkan dengan ekonomi. Misalnya saja, selama sepuluh tahun ke belakang pemerintah kerap menggunakan sistem politik serupa dengan menambahkan wacana bahwa hal ini bertujuan kepentingan rakyat.
Namun, alih-alih kepentingan rakyat terpenuhi, pemerataan ekonomi malah tidak tercapai. Pasalnya, kata dia, berdasarkan berbagai survei, pertumbuhan ekonomi justru malah dinikmati masyarakat yang ekonominya berada pada kalangan atas.
"Sepuluh tahun terakhir ini yang menikmati pertumbuhan lima persen itu adalah kelompok super kaya, ini akibat dari sistem politik yang memang makin tidak peduli kepada rakyat, meninggalkan rakyat," jelasnya.
Oleh sebab itu, Didin menyebut elite-elite politik harus segera meluruskan sistem politik dan arah pemerataan ekonomi yang sudah salah arah. Sebab masalah ekonomi nasional akan semakin parah dirasakan masyarakat apabila nanti terjadi krisis ekonomi global.
Baca juga: Bergabung dengan KIM Plus Langkah Paling Realistis PKS Pilgub di Jakarta
"Jadi tafsirnya fenomena politik yang machiavellian sekaligus legalistic otorotarian bukan hanya merusak ketatanegaraan tapi juga telah memiskinkan kelompok 50 persen penduduk terbawah yang ini menjadi sumbu yang sangat gampang ketika krisis ekonomi global juga nanti bertautan dengan problem ekonomi nasional kita," tutupnya.
(kri)
Lihat Juga :
