alexametrics

Tentukan Arah Politik, Ramai-ramai Partai Percepat Gelar Munas

loading...
Tentukan Arah Politik, Ramai-ramai Partai Percepat Gelar Munas
Tentukan Arah Politik, Ramai-ramai Partai Percepat Gelar Munas
A+ A-
JAKARTA - Sejumlah partai politik (parpol) ramai-ramai menggelar percepatan musyawarah nasional (munas) pascapemilihan umum. Mereka mencari pemimpin partai yang bisa mengakomodir kepentingan mereka. Direktur Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengungkapkan, selain menjadi evaluasi ketua umum partai politik (ketum parpol), munas juga dianggap sebagai penentuan arah politik lima tahun ke depan.

”Posisi ketua umum itu sangat strategis. Semua distribusi tawar menawar dari partai politik dan presiden ada di tangan ketua umum. Jadi, ini bukan persoalan kabinet saja, tapi persoalannya ada di DPR dan MPR,” ungkap Dedi dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk 'Ngebut Munas Parpol Jelang Kabinet Baru' di d'Consulte Resto&Lounge, Jakarta, kemarin.

Dedi mengatakan, ketum parpol terpilih harus mampu mengakomodir kepentingan kader parpol. Menurutnya, parpol itu punya ritme politis yang bisa ditebak, yakni ketika punya suara terbanyak otomatis menjadi Ketua DPR atau Ketua MPR misalnya. Tapi, begitu masuk ke pemerintahan tidak selamanya demikian.



“Partai Golkar misalnya, karena sudah tidak bisa melihat hilal kepemimpinan di DPR, targetnya adalah di luar DPR. Jadi, ketua umum yang dipilih melalui munas ini akhirnya yang bisa mengakomodir kepentingan mereka,” katanya.

Dia menambahkan, saat ini parpol yang paling merdeka adalah Golkar, karena kadernya punya kebebasan untuk merepresentasikan kepentingan-kepentingannya serta tidak memutuskan sepihak siapa yang akan menjadi pemimpin kader. Bahkan, dia mengamati bahwa Golkar sejak awal berdiri tidak memiliki identitas yang disematkan Golkar sebagai pendukung mendiang Presiden Soeharto meskipun dulu partai itu basis utama pendukung Soeharto.

“Berbeda dengan teman-teman lain, dari PKB misalnya. Meski tidak memiliki sejarah magis, tapi PKB memutuskan Cak Imin (Muhaimin Iskandar) sebagai pemimpin. Sedangkan PPP, 2019 ini bukanlah momentum mereka karena bargaining power PPP berkurang. Jika ada Muktamar baik cepat atau lambat, itu tidak akan terlalu berpengaruh. Sementara untuk PDIP jelas tidak akan ada pergolakan, selain sebagai pendukung utama Presiden, Ibu Megawati pun tetap menjadi pemimpin utama mereka,” jelas Dedi.

Di sisi lain, Politisi Partai Golkar Lawrence Siburian mengungkapkan bahwa Munas Parpol menjadi ajang evaluasi bagi partainya pascapemilu. Sebagian besar kader Golkar menginginkan munas dilakukan sebelum Oktober agar dapat dilakukan evaluasi pascapileg dan Pilpres 2019.

“Kenapa bisa turun suaranya, kenapa tidak bisa meningkat suaranya, apakah salah memilih pemimpin atau salah memenej atau ada persoalan-persoalan lain. Persoalan keuangan yang menyangkut internal misalnya. Kita bisa evaluasi itu, dan dengan evaluasi kita bisa perbaiki, terutama menghadapi Pileg 2024,” jelas Lawrence. Lawrence mengatakan, saat ini Golkar memiliki 10 organisasi sayap partai dan tujuh kekuatan. Semua organisasi dan kekuatan itu perlu diajak bicara agar tidak ada gejolak di internal partai.

“Kalau kita lihat 10 faksi, Pak JK (Wapres Jusuf Kalla) punya kekuatan, ada Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) punya kekuatann sendiri, ada Pak Akbar (Tandjung), semua HMI ke Pak Akbar, ada Pak Ical (Abu Rizal Bakrie), semua pengusaha ke Pak Ical. Jadi, ada 7 kekuatan, dan total 10 organisasi. Semua itu harus diajak bicara. Kalau tidak diajak bicara, nanti bisa menimbulkan persoalan lebih besar lagi. Jadi sharing of power itu dilakukan di internal,” katanya.

Di sisi lain, Politikus PDIP Effendi Simbolon memastikan tidak ada hiruk pikuk kepemimpinan di internal PDIP. Kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri masih dianggap sangat kuat bagi PDIP. “Di kami sangat kondusif ya. Tidak ada gejolak di kepemimpinan Ibu Megawati sampai sekarang. Saya pikir dalam 5 sampai 10 tahun yang akan datang masih stabil,” ungkap Effendi.

Dia juga mengatakan, seluruh kader PDIP dari pusat hingga tingkat ranting solid dan dinamis karena seluruh kader mematuhi aturan dalam partai. Semua kader dinilai akan mematuhi keputusan Megawati sebagai pimpinan sentral partai. Dia mengatakan, meski PDIP identik dengan Megawati, kaderisasi partai berlambang banteng moncong putih itu berjalan baik dengan munculnya kader-kader muda yang mempunyai kemampuan dan integritas.

“PDIP itu identik dengan Ibu Megawati. Megawati itu ya PDIP. Itu memang sudah given, sudah pemberian dari Tuhan seperti itu. Terbukti, sekarang banyak kader muda yang punya integritas, kemampuan. Cukup bagus ya,” jelas Effendi. Effendi mengatakan, PDIP akan menggelar kongres pada Oktober 2019. Namun, dia menyebut agenda kongresnya hanya menyesuaikan dengan periode kekuasaan Eksekutif.

“Saya lihat nanti menyesuaikan waktunya. Selama ini kan periodisasi kita selalu setelah presiden dilantik. Teman-teman di partai lain akan menyesuaikan dengan tahun periode eksekutif. Kebetulan penguasa sekarang kan dari PDIP dan teman-temannya,” katanya. Hal senada disampaikan Wakil Sekjen PKB Maman Imanul Haq.

Dia mengatakan, di partainya pun tidak akan ada rebutan kursi pimpinan pada muktamar yang akan digelar Agustus mendatang. Sebab, PKB sudah memiliki pimpinan, yakni Muhaimim Iskandar atau Cak Imin.

“Jadi pada muktamar pada Agustus di Bali, kita tidak rebutan soal pimpinan. Kita sudah punya pimpinan. Kita akan memilih Cak Imin kembali di Muktamar 2019,” jelasnya. Maman menambahkan, Cak Imin dianggap mampu menarik anak-anak muda untuk bergabung dalam partai. Hal itu sebagai keuntungan bagi PKB menghadapi Pemilu 2024.

“PKB akan memanfaatkan bonus demografi ini karena anak milenial. Cak Imin mampu menyasar teman-teman komunitas, NGO, atau terutama isu lingkungan,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Sekjen PPP Ahmad Baidowi mengatakan, konsolidasi dan soliditas internal partai itu memang utama. Dia juga tidak memungkiri bahwa komposisi internal partai akan memengaruhi pengajuan nama menteri.

“Yang jelas siapa yang mengusulkan tentulah kepengurusan DPP PPP yang sekarang ini. Apalagi, DPP dan beberapa DPW sudah beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo. Sama seperti partai lain, ketika diundang ke Istana, Pak Jokowi juga menyampaikan dengan setengah guyon, kalau PKB mengajukan sekian, Nasdem mengajukan sekian, maka PPP layak juga mengajukan sembilan nama untuk diseleksi. Guyonoan seperti itu ternyata ditanggapi serius oleh teman-teman,” tegasnya.
(don)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak