Ketua Banggar DPR Sebut APBN 2025 Disahkan Sebelum Prabowo Jadi Presiden

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyebut pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2025 akan dilaksanakan sebelum Prabowo Subianto dilantik jadi presiden. Tujuannya untuk mempermudah pemerintahan baru melaksanakan program strategisnya.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah saat Rapat Penyampaian Pemerintah Atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2025 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Oleh karena itu, kami ingin meng-address beberapa agenda strategis yang perlu dilanjutkan di era beliau sehingga mempermudah pemerintahannya melakukan penyesuaian untuk pelaksanaan program-program strategis tersebut,” ujarnya, Rabu (5/6/2024).

Said Abdulah menyebut ada beberapa cacatan penting terkait RAPBN 2025. Pertama, gejolak eksternal makin sulit diprediksi. Ketegangan geopolitik telah menjelma menjadi ancaman laten aktivitas ekonomi. Karena hal itu, dalam sekejap harga komoditas global bisa melonjak, kurs rupiah terempas dalam hitungan jam dan hari.



“Dalam sekejap pula menekan ketahanan ekonomi nasional. Tekanan eksternal ini mengancam karena belum kuatnya sektor pangan, energi, dan tata kelola devisa,” ujar Said.

Kedua, melonjaknya harga komoditas di 2022 kian memperkaya lapisan ekonomi atas dan kesenjangan sosial semakin menganga. Ketiga, angka kesenjangan sosial kian melebar. Semester 1 di 2024, gini rasio telah menyentuh 0,388 lebih tinggi dibandingkan semester 1 2023 yang berada dilevel 0,384.

“Kita bandingkan dengan 2019, sebelum pandemi Covid, angka gini rasio saat itu di level 0,380. Naiknya kesenjangan sosial ini harus dikendalikan oleh pemerintah,” katanya.



Keempat, kata Ketua Bidang Perekonomian DPP PDIP Perjuangan ini, seluruh agenda pembangunan yang dijalankan selama ini belum mampu mengangkut seluruh rakyat keluar dari kemiskinan ekstrem. Padahal pemerintah punya target penghapusan kemiskinan esktrem di 2024.

Konvergensi program atas penghapusan kemiskinan ekstrem telah dijalankan. “Jika realisasinya hingga 2024 penghapusan kemiskinan ekstrem belum tuntas, kita fasilitasi melalui RAPBN 2025 agar pemerintah tetap bisa menuntaskannya,” ujar Said.

Kelima, pentingnya meningkatkan kualitas SDM Indonesia ke depan dengan mengatasi persoalan stunting. Hal ini terkait dengan masa depan generasi bangsa. Target angka prevalensi stunting ke depan masih cukup menantang, yakni 14,0% pada 2024. Pada 2023 masih berada pada angka 21,5%.

“Jika target prevelensi sebesar 14,0% beum juga tercapai, maka diperlukan upaya extraordinary, yang meliputi pendekatan spasial untuk daerah fokus intervensinya,” ujar Said.

Keenam, empasan angin buritan membuat perekonomian nasional terjebak dalam pusaran pertumbuhan 5%. Padahal Indonesia dikejar waktu untuk bisa naik kasta menjadi negara maju di 2045. Momentumnya dengan memanfaatkan secara optimal bonus demografi yang akan berakkhir di 2036.

Ketujuh, alih alih memanfaatkan bonus demografi secara optimal, dukungan anggaran pendidikan 20% dari belanja negara belum mampu mengubah rakyat menjadi tenaga kerja terampil, penuh inovasi, dan punya etos kerja tinggi. “Lebih dari separuh angkatan kerja masih lulusan SMP. Tentu saja keadaan ini tidak bisa kita andalkan untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja yang makin kompetitif,” ujar Said.

Delapan, terlihat dalam struktur serapan tenaga kerja, porsi pengangguran tahun 2022 didominasi oleh lulusan SMA sebesar 8,5% dan SMK 9,4%. Said menyebut lulusan SMP ke bawah terserap sebagai tenaga kerja kasar, masuk sektor informal, dan upah murah. Mereka yang lulusan perguruan tinggi masuk ke sektor formal.

Data ini memberi arti, mereka yang lulus SMA dan SMK dan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, kemungkinan besar dari rumah tangga kurang mampu. “Oleh sebab itu, perguruan tinggi harus lebih inklusif terhadap keluarga tidak mampu,” ujar Said.

Sembilan, Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat hampir 10 juta penduduk berusia 15-24 tahun atau biasa disebut generasi Z (Gen Z) menganggur, tidak sekolah, tidak bekerja atau tidak mengikuti pelatihan atau Not Employment, Education, or Training (NEET). Lebih rinci, dari 44,47 juta penduduk berusia 15-24 tahun pada Agustus 2023, sekitar 22,5% atau 9,89 juta masuk dalam kategori NEET.

“Anggaran pendidikan 20% dari belanja negara harus mampu memberikan keterampilan anak anak muda kita ini menyongsong masa depan mereka,” ujar Said.

Sepuluh, pembangunan infrastruktur dan hilirisasi belum mampu mengubah haluan ekonomi, untuk menavigasikan ekspor kita lebih bernilai tinggi. Tingkat investasi untuk menghasilkan barang/jasa belum efisien. ICOR Indonesia pada 2014 tercatat 5,5.

”Setelah hampir sepuluh tahun kita menggelorakan pembangunan infrastruktur, skor ICOR kita malah naik di kisaran 6,5 tahun 2023. Padahal negara negara peers, seperti Malaysia di angka 4,5, Thailand 4,4, Vietnam 4,6, dan Filipina bahkan jauh lebih rendah 3,7,” ujar Said.

Sebelas, data di atas menjelaskan setiap penambahan Rp1 miliar ouput dibutuhkan tambahan investasi sekitar Rp6,5 miliar, sementara negara-negara peers hanya di kisaran Rp 3-4 miliar.

“Seharusnya pembangunan infrastruktur dan investasi sumber daya manusia dan teknologi memberi kontribusi besar bagi turunnya koefisien ICOR nasional,” ujar Said

Dua belas, hilirisasi diharapkan menjadi titian tangga menjadi negara industri. Catatan dari LPEM UI, hampir sepuluh tahun terakhir rata-rata nilai tambah manufaktur sekitar 39,12% hingga 2020, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri 43,94%, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 41,64%. “Situasi ini menjadi tanda deindustrialisasi dini, oleh sebab itu pemerintah harus mewaspadai hal ini,” ujar Said.

Tiga belas, insentif pajak atas kebijakan hilirisasi harus diimbangi dengan kewajiban untuk serapan tenaga kerja Indonesia, alih teknologi, dan memperluas cakupan industri manufaktur nasional. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam memberikan nilai tambah luas bagi kemakmuran rakyat.

Empat belas, hilirisasi harus menjadi haluan baru kebijakan ekspor dan pengelolaan devisa. Selama ini ekspor bahan mentah, lalu kita beli lagi ketika menjadi barang jadi, dan puluhan tahun kita lakukan ini. “Kita juga belum merasakan manfaat devisa atas hasil ekspor. Mereka mengambil kekayaan alam kita, namun memarkir devisanya ke luar negeri,” ujar Said.

Menurut Said, pimpinan Banggar DPR mendukung pemerintah lebih tegas dan berani mengubah tata kelola devisa untuk kepentingan nasional. Lima belas, agenda untuk memperkuat kemandirian pangan dan energi yang kita canangkan sejak Nawacita 1 juga belum mampu diraih.

“Food trade deficit kita beberapa tahun ini makin dalam, dimulai sejak 2007 hingga kini. Bahkan tahun lalu food trade deficit kita menyentuh 5,3 miliar USD, tertinggi dalam sejarah Republik,” katanya.

Enam belas, demikian halnya sektor energi. Tingkat konsumsi minyak bumi sejak 2003 hingga kini lebih besar dengan produksi dalam negeri. Tahun lalu tingkat konsumsi minyak bumi Indonesia lebih dari 1 juta barel per hari, sementara kapasitas produksi dalam negeri hanya 600 ribu barel per hari, itupun sebagian hak kelolaan perusahaan minyak asing.

Pada kesempatan out, Said mengatakan pimpinan Banggar DPR berharap problem fundamental di atas menjadi atensi pemerintah dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Kebijakan Ekonomi Makro serta Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2025.