PDIP dan PKS Diprediksi Menjadi Oposisi Prabowo-Gibran, Ini Analisis Pengamat
Selasa, 23 April 2024 - 17:02 WIB
loading...
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Foto/Dok MPI
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) dan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) diprediksi menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kedua parpol itu akan mendapat simpati publik jelang Pilkada 2024.
Menurut pengamat politik Dedi Kurnia Syah, secara umum tidak ada kepastian oposisi dalam pemerintahan kita, sehingga ketika Prabowo memimpin, semua parpol potensial merapat. Ini hanya soal pembagian kepentingan.
Namun, membaca situasi saat ini, di luar koalisi Prabowo parpol yang bisa saja konsisten di luar pemerintah adalah PKS dan PDIP. "Satu sisi PDIP terlalu terganggu berada di Prabowo karena ada SBY dan Jokowi. Sementara, sisi PKS karena memang mereka tidak ada kerugian jika harus di luar pemerintah," ujar Dedi kepada SINDOnews, Selasa (23/4/2024).
Bagaimana dengan PKB dan Nasdem yang pada Pilpres 2024 mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar? Dedi menilai kedua partai ini adalah partai pemerintah. "Mudah saja bagi keduanya untuk bergabung," kata Dedi.
Baca Juga: PDIP Tentukan Sikap Gabung Pemerintah atau Oposisi pada Mei Mendatang
Lantas, apa saja keuntungan yang diraih PDIP dan PKS jika memilih jalan menjadi oposisi? "Tentu simpati publik, kesan oposisi akan menjadi propaganda untuk Pilkada 2024, dan ini menjadi sangat strategis jika hanya didominasi oleh dua parpol. Kelompok kontra kekuasaan bisa saja akan tergiring ke dua partai ini," pungkas Dedi.
Diketahui, PDIP akan menentukan sikap apakah bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran atau justru berada di luar pemerintahan atau oposisi pada Mei 2024. Hal ini disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyampaikan, hal-hal yang menyangkut kebijakan strategis partai ke dalam dan ke luar pemerintahan, hak sepenuhnya berada pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Maka dengan itu, dengan arahan Ibu Megawati dalam Rakornas ini, akan digelar rapat kerja nasional (rakernas) yang insyaallah akan kami lakukan pada bulan Mei mendatang," kata Basarah di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
Baca Juga: PKS Tak Buru-buru Nyatakan Oposisi, Tunggu Putusan Majelis Syura
Sementara, PKS menunggu keputusan Majelis Syura apakah akan tetap menjadi oposisi atau mendukung pemerintah setelah putusan sengketa Pilpres 2024 oleh MK. Apa pun keputusan Majelis Syura nantinya, PKS memastikan akan tetap kritis.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, keputusan posisi PKS apakah mendukung pemerintah atau tetap menjadi oposisi masih menunggu hasil Majelis Syura. Hal itu sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS.
"Karena ranah ini menyangkut ranah yang strategis sesuai AD/ART PKS ini akan diputuskan Majelis Syura atau Badan Pekerja Majelis Syura," ujar Syaikhu, Selasa (23/4/2024).
Menurut pengamat politik Dedi Kurnia Syah, secara umum tidak ada kepastian oposisi dalam pemerintahan kita, sehingga ketika Prabowo memimpin, semua parpol potensial merapat. Ini hanya soal pembagian kepentingan.
Namun, membaca situasi saat ini, di luar koalisi Prabowo parpol yang bisa saja konsisten di luar pemerintah adalah PKS dan PDIP. "Satu sisi PDIP terlalu terganggu berada di Prabowo karena ada SBY dan Jokowi. Sementara, sisi PKS karena memang mereka tidak ada kerugian jika harus di luar pemerintah," ujar Dedi kepada SINDOnews, Selasa (23/4/2024).
Bagaimana dengan PKB dan Nasdem yang pada Pilpres 2024 mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar? Dedi menilai kedua partai ini adalah partai pemerintah. "Mudah saja bagi keduanya untuk bergabung," kata Dedi.
Baca Juga: PDIP Tentukan Sikap Gabung Pemerintah atau Oposisi pada Mei Mendatang
Lantas, apa saja keuntungan yang diraih PDIP dan PKS jika memilih jalan menjadi oposisi? "Tentu simpati publik, kesan oposisi akan menjadi propaganda untuk Pilkada 2024, dan ini menjadi sangat strategis jika hanya didominasi oleh dua parpol. Kelompok kontra kekuasaan bisa saja akan tergiring ke dua partai ini," pungkas Dedi.
Diketahui, PDIP akan menentukan sikap apakah bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran atau justru berada di luar pemerintahan atau oposisi pada Mei 2024. Hal ini disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyampaikan, hal-hal yang menyangkut kebijakan strategis partai ke dalam dan ke luar pemerintahan, hak sepenuhnya berada pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Maka dengan itu, dengan arahan Ibu Megawati dalam Rakornas ini, akan digelar rapat kerja nasional (rakernas) yang insyaallah akan kami lakukan pada bulan Mei mendatang," kata Basarah di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
Baca Juga: PKS Tak Buru-buru Nyatakan Oposisi, Tunggu Putusan Majelis Syura
Sementara, PKS menunggu keputusan Majelis Syura apakah akan tetap menjadi oposisi atau mendukung pemerintah setelah putusan sengketa Pilpres 2024 oleh MK. Apa pun keputusan Majelis Syura nantinya, PKS memastikan akan tetap kritis.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, keputusan posisi PKS apakah mendukung pemerintah atau tetap menjadi oposisi masih menunggu hasil Majelis Syura. Hal itu sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS.
"Karena ranah ini menyangkut ranah yang strategis sesuai AD/ART PKS ini akan diputuskan Majelis Syura atau Badan Pekerja Majelis Syura," ujar Syaikhu, Selasa (23/4/2024).
(zik)
Lihat Juga :
