Niat Amien Rais Jewer Ketua Umum Muhammadiyah Tuai Kritikan
Niat Amien Rais Jewer Ketua Umum Muhammadiyah Tuai Kritikan
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Penasihat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Amien Rais yang mengatakan bakal menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir jika lembaganya tak bersikap dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 menuai kritikan.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menilai pernyataan Amien Rais itu bertentangan dengan semangat khittah yang sudah dipernah digagas dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 1971 di Makassar.
Sebab, Kittah Muktamar itu menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terikat dengan partai politik apapun, dan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik.
"Dan kemudian ditetapkan lagi pada tanwir Muhammadiyah pada 2002 di Denpasar Bali yang secara prinsip menegaskan Muhammadiyah berbeda dengan partai politik," kata Ketua Umum DPP IMM Najih Prastiyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/11/2018).
Dia melanjutkan, di Khittah Denpasar juga ditegaskan kalau ada hal-hal yang genting, Muhammadiyah menjalankan peran sabagai interest groups, kelompok kepentingan, atau menyampaikan opini, atau mendesakkan sikap Muhammadiyah.
"Kami pertegas bahwa Muhammadiyah sesuai dengan Khittah tidak dukung mendukung pasangan calon seperti halnya partai politik," ujarnya.
Dia menambahkan, di dalam khittah Muhammadiyah, tidak ada anjuran Muhammadiyah harus melakukan penyeragaman pilihan politik dalam perhelatan Pilpres.
Sebab, lanjut dia, jika sampai fatwa dikeluarkan, dikhawatirkan Muhammadiyah akan terseret ke dalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif bagi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah.
"Bila dukung-mendukung dilakukan lalu apa bedanya Muhammadiyah dengan tim sukses ataupun Parpol pendukung calon presiden? Sekali lagi Muhammadiyah adalah rumah bersama bagi seluruh elemen bangsa itu," katanya.
Maka itu, DPP IMM mendukung sikap Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang menjaga netralitas Muhammadiyah dan tetap berada di tengah sebagai ummatan wasathon (tengahan), yaitu dengan tidak memberi dukungan kepada salah satu capres.
"Siapa pun yang akan terpilih menjadi presiden, kami yakin Muhammadiyah tetap akan menjadi mitra kritis pemerintah," pungkasnya.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menilai pernyataan Amien Rais itu bertentangan dengan semangat khittah yang sudah dipernah digagas dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 1971 di Makassar.
Sebab, Kittah Muktamar itu menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terikat dengan partai politik apapun, dan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik.
"Dan kemudian ditetapkan lagi pada tanwir Muhammadiyah pada 2002 di Denpasar Bali yang secara prinsip menegaskan Muhammadiyah berbeda dengan partai politik," kata Ketua Umum DPP IMM Najih Prastiyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/11/2018).
Dia melanjutkan, di Khittah Denpasar juga ditegaskan kalau ada hal-hal yang genting, Muhammadiyah menjalankan peran sabagai interest groups, kelompok kepentingan, atau menyampaikan opini, atau mendesakkan sikap Muhammadiyah.
"Kami pertegas bahwa Muhammadiyah sesuai dengan Khittah tidak dukung mendukung pasangan calon seperti halnya partai politik," ujarnya.
Dia menambahkan, di dalam khittah Muhammadiyah, tidak ada anjuran Muhammadiyah harus melakukan penyeragaman pilihan politik dalam perhelatan Pilpres.
Sebab, lanjut dia, jika sampai fatwa dikeluarkan, dikhawatirkan Muhammadiyah akan terseret ke dalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif bagi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah.
"Bila dukung-mendukung dilakukan lalu apa bedanya Muhammadiyah dengan tim sukses ataupun Parpol pendukung calon presiden? Sekali lagi Muhammadiyah adalah rumah bersama bagi seluruh elemen bangsa itu," katanya.
Maka itu, DPP IMM mendukung sikap Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang menjaga netralitas Muhammadiyah dan tetap berada di tengah sebagai ummatan wasathon (tengahan), yaitu dengan tidak memberi dukungan kepada salah satu capres.
"Siapa pun yang akan terpilih menjadi presiden, kami yakin Muhammadiyah tetap akan menjadi mitra kritis pemerintah," pungkasnya.
(sms)
Explore More