Refly Harun Jawab Tudingan Hak Angket Tunjukkan Ketidakpercayaan Diri: Masyarakat Tidak Boleh Bodoh
loading...
Jubir Timnas AMIN, Refly Harun menjawab tudingan hak angket DPR yang menunjukkan ketidakpercayaan diri atas hasil investigasi kubu Paslon 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Timnas AMIN, Refly Harun menjawab tudingan hak angket DPR yang menunjukkan ketidakpercayaan diri atas hasil investigasi kubu Paslon 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Menurutnya, meskipun ada wilayah-wilayah yang bisa diperjuangkan ke Bawaslu tetapi peran DPR juga diperlukan untuk turun tangan dalam beberapa wilayah.
“Kita tidak boleh seolah-olah kita orang bodoh, tidak paham politik, ada wilayah-wilayah yang bisa kita perjuangkan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi tapi ada wilayah-wilayah DPR harus turun tangan, sebagai contoh keterlibatan aparat itu nggak bisa diselesaikan di pengadilan,” ujar Refly Harun dikutip dalam tayangan iNews Prime, Sabtu (24/2/2024).
Baca juga: Puluhan Petugas KPPS Demo PDIP Bandung Tolak Hak Angket Kecurangan
Oleh karena itu dengan menghadirkan saksi-saksi menurutnya dapat membuat rasa ketakutan itu muncul lebih awal. Karena saat ini saksi-saksi yang memegang kunci persoalan sudah ‘tiarap’ jika masyarakat ingin membicarakan tentang kejujuran pemilu.
Lebih lanjut ditambah dengan mengecek semua peran-peran orang yang terlibat seperti Istana, TNI/Polri, ataupun negara maka dari sana lah masyarakat akan mengetahui seberapa besar masalah yang didapat.
“Kita tidak boleh seolah-olah kita orang bodoh, tidak paham politik, ada wilayah-wilayah yang bisa kita perjuangkan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi tapi ada wilayah-wilayah DPR harus turun tangan, sebagai contoh keterlibatan aparat itu nggak bisa diselesaikan di pengadilan,” ujar Refly Harun dikutip dalam tayangan iNews Prime, Sabtu (24/2/2024).
Baca juga: Puluhan Petugas KPPS Demo PDIP Bandung Tolak Hak Angket Kecurangan
Oleh karena itu dengan menghadirkan saksi-saksi menurutnya dapat membuat rasa ketakutan itu muncul lebih awal. Karena saat ini saksi-saksi yang memegang kunci persoalan sudah ‘tiarap’ jika masyarakat ingin membicarakan tentang kejujuran pemilu.
Lebih lanjut ditambah dengan mengecek semua peran-peran orang yang terlibat seperti Istana, TNI/Polri, ataupun negara maka dari sana lah masyarakat akan mengetahui seberapa besar masalah yang didapat.
Lihat Juga :
