Jokowi Disarankan Tak Ikut Kampanye, Jimly Asshiddiqie: Perpanas Keadaan
loading...
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak turun langsung berkampanye dan memihak paslon tertentu. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak turun langsung berkampanye dan memihak paslon tertentu. Hal itu menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut presiden hingga menteri boleh memihak dan berkampanye lantaran mempunyai hak demokrasi.
Jimly membenarkan bahwa tidak ada aturan yang akan dilanggar. Namun menurutnya preferensi politik Jokowi bisa membawa keadaan lebih panas dan mudharat yang lebih banyak.
"Maka, meskipun tidak ada aturan hukum yang dilanggar, akan lebih baik dan bijaksana jika tidak dilakukan. Untuk Indonesia kini mudaratnya pasti lebih banyak dan makin memperpanas keadaan dengan sikap pro-kontra yang tidak terkendali," kata Jimly saat dimintai tanggapan, Rabu (24/1/2024).
Baca juga: Didampingi Prabowo, Jokowi: Presiden Itu Boleh Kampanye dan Memihak
Jimly menyebut bahwa budaya politik di Indonesia lah salah satu alasan mengapa Jokowi disarankan untuk tidak terjun langsung berkampanye. Menurutnya budaya politik di Indonesia masih feodal serta institusi politiknya juga belum kuat.
"Seperti Presiden Obama kampanye terbuka untuk capres Hillary di AS tidak dilarang karena budaya politiknya tidak feodal lagi dan institusi demokrasinya sudah kuat dan profesional. Dan nyatanya rakyat yg berdaulat tentukan pemenangnya adalah Donald Trump," jelas dia.
"Tapi kalau di Indonesia sebaliknya, budaya politik masih feodal dan institusi politiknya belum kuat," sambungnya.
Ia kemudian menyarankan kembali agar Jokowi mempertimbangkan aspek emosional di tengah waktu yang mendekati Pemilu. "Jadi saya sarankan Presiden Jokowi tidak usah dan tidak perlu ikut kampanye secara resmi dan terbuka," tutupnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, seorang kepala negara boleh berkampanye atau memihak. Hal tersebut dikatakannya menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Jimly membenarkan bahwa tidak ada aturan yang akan dilanggar. Namun menurutnya preferensi politik Jokowi bisa membawa keadaan lebih panas dan mudharat yang lebih banyak.
"Maka, meskipun tidak ada aturan hukum yang dilanggar, akan lebih baik dan bijaksana jika tidak dilakukan. Untuk Indonesia kini mudaratnya pasti lebih banyak dan makin memperpanas keadaan dengan sikap pro-kontra yang tidak terkendali," kata Jimly saat dimintai tanggapan, Rabu (24/1/2024).
Baca juga: Didampingi Prabowo, Jokowi: Presiden Itu Boleh Kampanye dan Memihak
Jimly menyebut bahwa budaya politik di Indonesia lah salah satu alasan mengapa Jokowi disarankan untuk tidak terjun langsung berkampanye. Menurutnya budaya politik di Indonesia masih feodal serta institusi politiknya juga belum kuat.
"Seperti Presiden Obama kampanye terbuka untuk capres Hillary di AS tidak dilarang karena budaya politiknya tidak feodal lagi dan institusi demokrasinya sudah kuat dan profesional. Dan nyatanya rakyat yg berdaulat tentukan pemenangnya adalah Donald Trump," jelas dia.
"Tapi kalau di Indonesia sebaliknya, budaya politik masih feodal dan institusi politiknya belum kuat," sambungnya.
Ia kemudian menyarankan kembali agar Jokowi mempertimbangkan aspek emosional di tengah waktu yang mendekati Pemilu. "Jadi saya sarankan Presiden Jokowi tidak usah dan tidak perlu ikut kampanye secara resmi dan terbuka," tutupnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, seorang kepala negara boleh berkampanye atau memihak. Hal tersebut dikatakannya menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
(maf)
Lihat Juga :
