Jokowi Disarankan Tak Ikut Kampanye, Jimly Asshiddiqie: Perpanas Keadaan
Rabu, 24 Januari 2024 - 15:53 WIB
loading...
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak turun langsung berkampanye dan memihak paslon tertentu. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak turun langsung berkampanye dan memihak paslon tertentu. Hal itu menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut presiden hingga menteri boleh memihak dan berkampanye lantaran mempunyai hak demokrasi.
Jimly membenarkan bahwa tidak ada aturan yang akan dilanggar. Namun menurutnya preferensi politik Jokowi bisa membawa keadaan lebih panas dan mudharat yang lebih banyak.
"Maka, meskipun tidak ada aturan hukum yang dilanggar, akan lebih baik dan bijaksana jika tidak dilakukan. Untuk Indonesia kini mudaratnya pasti lebih banyak dan makin memperpanas keadaan dengan sikap pro-kontra yang tidak terkendali," kata Jimly saat dimintai tanggapan, Rabu (24/1/2024).
Baca juga: Didampingi Prabowo, Jokowi: Presiden Itu Boleh Kampanye dan Memihak
Jimly menyebut bahwa budaya politik di Indonesia lah salah satu alasan mengapa Jokowi disarankan untuk tidak terjun langsung berkampanye. Menurutnya budaya politik di Indonesia masih feodal serta institusi politiknya juga belum kuat.
Jimly membenarkan bahwa tidak ada aturan yang akan dilanggar. Namun menurutnya preferensi politik Jokowi bisa membawa keadaan lebih panas dan mudharat yang lebih banyak.
"Maka, meskipun tidak ada aturan hukum yang dilanggar, akan lebih baik dan bijaksana jika tidak dilakukan. Untuk Indonesia kini mudaratnya pasti lebih banyak dan makin memperpanas keadaan dengan sikap pro-kontra yang tidak terkendali," kata Jimly saat dimintai tanggapan, Rabu (24/1/2024).
Baca juga: Didampingi Prabowo, Jokowi: Presiden Itu Boleh Kampanye dan Memihak
Jimly menyebut bahwa budaya politik di Indonesia lah salah satu alasan mengapa Jokowi disarankan untuk tidak terjun langsung berkampanye. Menurutnya budaya politik di Indonesia masih feodal serta institusi politiknya juga belum kuat.
Lihat Juga :
