TPN Singgung Isu Netralitas Aparat hingga Politik Uang saat Bertemu KPU
loading...
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengaku banyak hal yang disampaikan saat dirinya bersama jajaran TPN melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari. Foto/Felldy Utama
A
A
A
JAKARTA - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional ( TPN ) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengaku banyak hal yang disampaikan saat dirinya bersama jajaran TPN melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari. Todung menjelaskan, kedatangannya ini dengan tujuan dalam rangka menjaga kualitas dan integritas pemilu, khususnya Pilpres 2024.
Sehingga, dalam pertemuan ini banyak hal yang disampaikan temuan-temuannya di tengah masyarakat belakangan ini. “Ada skeptisisme di dalam benak publik mengenai beberapa hal menyangkut apakah itu netralitas aparat, apakah itu politik uang, apakah itu ya beberapa hal yang lain yang mungkin bisa kita sebut sebagai kriminalisasi dalam proses pemilu yang sedang dilangsungkan ini,” kata Todung usai pertemuan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).
Menurut dia, semua pihak, khususnya KPU sebagai penyelenggara pemilu harus mewaspadai dan menjadikan hal tersebut sebagai perhatian yang serius. “Mudah-mudahan, kita bisa bekerja sama meningkatkan kualitas pemilu dan pilpres, karena legitimasi itu dipentingkan, legitimasi itu sangat penting untuk masa depan kita sebagai bangsa dan negara,” ujarnya.
Ia pun mengaku bersyukur karena KPU sudah memiliki komitmen yang tegas untuk menjadikan Pemilu 2024 ini benar-benar berkualitas dan berintegritas. Terlebih, KPU juga sudah membuat hotline pengaduan masyarakat apabila ditemukan dugaan pelanggaran pemilu.
“Jadi kami akan terus berkomunikasi dengan pihak KPU, kalau ada sesuatu yang terjadi di lapangan membutuhkan komunikasi dan klarifikasi dari pihak KPU,” pungkasnya.
Sehingga, dalam pertemuan ini banyak hal yang disampaikan temuan-temuannya di tengah masyarakat belakangan ini. “Ada skeptisisme di dalam benak publik mengenai beberapa hal menyangkut apakah itu netralitas aparat, apakah itu politik uang, apakah itu ya beberapa hal yang lain yang mungkin bisa kita sebut sebagai kriminalisasi dalam proses pemilu yang sedang dilangsungkan ini,” kata Todung usai pertemuan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).
Menurut dia, semua pihak, khususnya KPU sebagai penyelenggara pemilu harus mewaspadai dan menjadikan hal tersebut sebagai perhatian yang serius. “Mudah-mudahan, kita bisa bekerja sama meningkatkan kualitas pemilu dan pilpres, karena legitimasi itu dipentingkan, legitimasi itu sangat penting untuk masa depan kita sebagai bangsa dan negara,” ujarnya.
Ia pun mengaku bersyukur karena KPU sudah memiliki komitmen yang tegas untuk menjadikan Pemilu 2024 ini benar-benar berkualitas dan berintegritas. Terlebih, KPU juga sudah membuat hotline pengaduan masyarakat apabila ditemukan dugaan pelanggaran pemilu.
“Jadi kami akan terus berkomunikasi dengan pihak KPU, kalau ada sesuatu yang terjadi di lapangan membutuhkan komunikasi dan klarifikasi dari pihak KPU,” pungkasnya.
(rca)
