Prabowo Ganti Bansos dan BLT dengan Makan Siang Gratis, GMNI: Tak Setuju

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) P rabowo-Gibran membeberkan sumber dana Rp400 triliun per tahun yang akan digunakan untuk makan siang dan susu gratis kepada masyarakat. Hal ini pun mendapat tanggapan dari publik.

Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap rencana paslon Prabowo-Gibran, yang akan refocusing dan realokasi anggaran fungsi pendidikan, perlindungan sosial, dan dana kesehatan untuk program makan siang dan minum susu gratis.

Pasalnya menurut Arjuna, program bantuan pendidikan, perlindungan sosial dan kesehatan seperti Bansos, BLT dan PKH banyak memberi manfaat untuk masyarakat kalangan bawah (wong cilik) yang masih memerlukan bantuan. Apalagi menurut Arjuna program tersebut jika dilaksanakan dengan baik bisa meningkatkan taraf hidup mereka.

"Kalau untuk membiayai program makan siang dan minum susu gratis dengan refocusing dan realokasi uang fungsi pendidikan, perlindungan sosial dan dana kesehatan. Maka program seperti Bansos, BLT dan PKH bakal dihapus dong. Padahal itu sangat bermanfaat untuk wong cilik," ungkap Arjuna, Rabu (20/12/2023).



Ketidaksetujuan tersebut bukan tanpa alasan. Menurut Arjuna, pada Maret 2023 berdasarkab data BPS, ada sekitar 25,9 jutapenduduk miskindi Indonesia. Mayoritas rumah tangga miskin ini memiliki tingkatpendidikanyang rendah.

Rata-rata rumah tangga miskin memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Rinciannya, rumah tangga miskin yang tidak tamat SD memiliki persentase sebesar 29,86 persen. Kemudian, rumah tangga miskin lulusan SD memiliki persentase sebesar 37,74 persen. Hanya, 1,81 persen rumah tangga miskin lulusan perguruan tinggi.

"Terutama soal pendidikan. Bagi rumah tangga miskin ini sangat penting untuk mengangkat derajat hidup mereka. Jika hanya diganti untuk makan siang dan minum susu gratis apa gunanya?. Sangat membodohkan," ucap Arjuna.

Begitu juga soal kesehatan. Menurut Arjuna, banyak warga miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, hanya sebanyak 60,22 persen penduduk sangat miskin dan 64,24 persen penduduk miskin memiliki jaminan kesehatan pada 2021.

Angka ini timpang dengan kepemilikan jaminan kesehatan penduduk terkaya yang rata-rata sudah diatas 70 persen. Dengan dihapusnya anggaran bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin dan dialihkan untuk program makan siang dan minum susu gratis maka masyarakat miskin tidak mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

"Hari ini saja banyak warga miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Apalagi jika bantuannya dihapus diganti makan siang dan minum susu gratis. Banyak masyarakat miskin yang akhirnya tidak bisa berobat jika sakit karena mahal," kata Arjuna

Arjuna juga menambahkan, jika terjadi refocusing dan realokasi anggaran fungsi pendidikan, perlindungan sosial dan dana kesehatan hanya untuk makan siang dan minum gratis maka menurut Arjuna angka Indeks Pembangunan Manusia Indonesia bisa turun drastis.

Dan bukan perkembangan yang baik untuk masyarakat Indonesia. "Kalau anggaran pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial dialihkan untuk makan siang dan minum susu, IPM kita bisa turun drastis," terang Arjuna.

Menurut Arjuna, program makan siang dan minum susu gratis tidak membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melainkan hanya menguntungkan mereka pemegang tender penyedia makanan dan susu semata. Apalagi jika program ini diterapkan skala nasional. Maka keuntungannya bisa berlipat ganda.

"Program ini hanya menguntungkan pemegang tender makanan dan susu. Misalnya menguntungkan mereka yang punya peternakan sapi perah, seperti Tapos. Tapos inikan punya Soeharto, mertua Prabowo. Misalnya seperti itu," tutup Arjuna.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan, sumber dana ratusan triliun untuk makan siang dan susu gratis kepada masyarakat itu akan didapat dari pengalihan dana-dana pada pos APBN.

"Sumbernya ya dari refocusing dan realokasi uang fungsi pendidikan, perlindungan sosial, dan dana kesehatan. Tergantung pada segmentasi orang bersangkutan," kata Nusron Wahid di Jakarta, Selasa (28/11/2023).