Hat-Trick, BPJS Kesehatan Raih Predikat 'Badan Publik Informatif' Berturut-turut
Selasa, 19 Desember 2023 - 21:10 WIB
loading...
BPJS Kesehatan menjadi salah satu dari 139 badan publik yang berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif. (Foto: dok BPJS Kesehatan)
A
A
A
JAKARTA - Prestasi gemilang kembali diraih oleh BPJS Kesehatan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.Dalamacara yang berlangsung di Istana Wakil Presiden pada Selasa (19/12/2023).BPJS Kesehatan berhasilmeraih penghargaan sebagai 'Badan Publik Informatif' dan menjadi salah satu dari 139 badan publik yang meraih penghargaan tertinggi tersebut.
Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, prestasi ini menandai tahun ketiga secara berturut-turut BPJS Kesehatan meraih predikat ini. Hal tersebut juga menegaskan komitmen BPJS Kesehatan dalam menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Keterbukaan informasi publik dianggap sebagai hal yang sangat penting, terutama bagi badan publik yang langsung melayani masyarakat seperti BPJS Kesehatan. Hal ini tidak hanya menjadi cerminan dari komitmen BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik, tetapi juga sebagai wujud dari upaya menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik," ujar Ghufron.
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin juga menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik adalah esensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus menjadi penentu keberhasilan program reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Dalam survei Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2020, Indonesia sendiri telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam hal keterbukaan data pemerintah, sejajar dengan negara maju seperti Denmark, Amerika Serikat, dan Jepang. Hal ini menjadi pendorong untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik secara kolaboratif, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah," ujar Ma'ruf.
Namun, Ma'ruf juga menambahkan perlu perhatian lebih lanjut terkait penguatan literasi masyarakat terkait keterbukaan informasi publik serta peningkatan standar layanan informasi publik. Menurutnya, pemerintah juga terus berupaya memperluas layanan informasi publik dengan membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di seluruh wilayah, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
"Harapan besar dari kegiatan ini adalah menjadi pemicu semangat untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik oleh semua penyelenggara negara dan badan publik demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu badan publik juga harus memberikan informasi yang tepat, dan aman dalam menyediakan informasi publik," tuturnya.
Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, prestasi ini menandai tahun ketiga secara berturut-turut BPJS Kesehatan meraih predikat ini. Hal tersebut juga menegaskan komitmen BPJS Kesehatan dalam menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Keterbukaan informasi publik dianggap sebagai hal yang sangat penting, terutama bagi badan publik yang langsung melayani masyarakat seperti BPJS Kesehatan. Hal ini tidak hanya menjadi cerminan dari komitmen BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik, tetapi juga sebagai wujud dari upaya menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik," ujar Ghufron.
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin juga menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik adalah esensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus menjadi penentu keberhasilan program reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Dalam survei Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2020, Indonesia sendiri telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam hal keterbukaan data pemerintah, sejajar dengan negara maju seperti Denmark, Amerika Serikat, dan Jepang. Hal ini menjadi pendorong untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik secara kolaboratif, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah," ujar Ma'ruf.
Namun, Ma'ruf juga menambahkan perlu perhatian lebih lanjut terkait penguatan literasi masyarakat terkait keterbukaan informasi publik serta peningkatan standar layanan informasi publik. Menurutnya, pemerintah juga terus berupaya memperluas layanan informasi publik dengan membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di seluruh wilayah, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
"Harapan besar dari kegiatan ini adalah menjadi pemicu semangat untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik oleh semua penyelenggara negara dan badan publik demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu badan publik juga harus memberikan informasi yang tepat, dan aman dalam menyediakan informasi publik," tuturnya.
Lihat Juga :
