Caleg Perindo Ungkap Akses Listrik dan Internet di Kalbar Belum Merata

JAKARTA - Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat II Partai Perindo Jeanne Bernadine Tidajoh mengungkapkan masih banyak daerah pelosok di daerah pemilihannya yang belum teraliri listrik dan internet. Hal itu membuat tingkat perekonomian di sana sulit maju.

"Dari 100 persen, 80 persen keluhannya sama seperti ekonomi, kenapa? Akses untuk datang ke kota itu sangat berat. Kenapa? Karena tidak ada listrik di sana,” kata Jeanne dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia, Rabu (29/11/2023).

Selain itu, lanjut Jeanne, akses internet juga belum merata di dapilnya. Bahkan, di sejumlah desa tidak ada warga yang memiliki alat komunikasi berupa handphone (HP).



"Di sana enggak ada komunikasi. Jika perlu ke rumah sakit mohon maaf saya agak miris mereka untuk keluar kampungnya sendiri. Ke Kota Sintang aja cukup besar biayanya," jelasnya.

Karena itu, jika nantinya Jeanne terpilih, salah satunya yang akan diperjuangkan adalah akses pemerataan aliran listrik ke desa-desa yang berada di pelosok dapilnya.

"Untuk pemerintah di sana jalan-jalan sudah bagus. Tapi hanya listrik. Kalau listrik sudah masuk, tolonglah Kominfo pasang BTS di sana. Biar ada internet masuk dan mereka bisa komunikasi," pungkasnya.

Dilansir Antara, data terbaru sebanyak 435 desa di Kalimantan Barat belum dapat menikmati aliran listrik. General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat (Kalbar) Wahyu Jatmiko mengatakan Rasio Desa Berlistrik (RDB) PLN di Kalbar baru 79,72 persen.

"Sementara RDB PLN di Kalbar sebesar 79,72 persen dari 2.145 total desa dan kelurahan yang ada di Kalbar. Sehingga masih terdapat 435 desa atau dusun yang belum tersambung listrik PLN," ujar Wahyu di Pontianak, Jumat (21/7/2023).

Ia menjelaskan bahwa untuk mendorong akselerasi hadirnya listrik, pemerintah melalui PLN tak henti melakukan percepatan melalui program Listrik Desa (Lisdes). Program Lisdes tersebut di Provinsi Kalbar menyasar di daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal) dalam rangka peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat.