Pemerintah dan Ulama Harus Bersinergi untuk Wujudkan Indonesia Damai

Ulama dan pemerintah juga harus pula memiliki kemampuan sebagai pendengar yang baik bagi rakyat yang mereka pimpin. Indonesia dengan masyarakat beragam latar belakang memiliki aspirasi berbeda-beda dan harus diwadahi sesuai dengan bingkai konstitusi. Bahkan seorang yang tercatat pernah melakukan tindakan intoleransi dan radikalisme juga masih bisa berkontribusi bagi tanah airnya selama dilakukan dengan cara yang baik.

Prof Muammar menguraikan, orang yang sudah bertobat dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi terkadang justru lebih produktif dengan kontribusinya. Orang yang pernah terpapar, lalu ia menyesali perbuatannya dan menganggap sesat perbuatan yang lalu.

"Ia kemudian melakukan perbaikan-perbaikan untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Inilah sesungguhnya titik balik yang diharapkan oleh kita semua agar bisa dipelajari, sehingga menghindari adanya orang lain," kata Ketua FKPT Sulawesi Selatan ini.

Prof Muammar berharap pemerintah dan ulama di Indonesia bisa memberikan nilai-nilai moderasi beragama. Sinergitas keduanya menjadi penting untuk menghindari adanya pemahaman-pemahaman keagamaan yang mengarah kepada intoleransi dan radikalisme. Jangan sampai pemahaman keagamaan yang salah kemudian membentuk opini pada masyarakat awam dan dianggap sebagai sebuah kebenaran.

"Dengan adanya urgensi menjawab tantangan era disrupsi informasi, sinergitas ulama dan umara tentu perlu dibangun, sehingga ada balancing pada kedua elemen penting ini dalam memainkan perannya. Ulama sebagai sadiqul hukuma atau mitra pemerintah, kemudian umara juga mendapatkan pencerahan dari ulama ketika menjalankan fungsinya. Kalau ulama dan pemerintahnya benar, maka inilah yang kita harapkan bisa terbangun masyarakat madani," katanya.