Dokumen AS Soal 1965 Dinilai Bisa Jadi Masukan Pemerintah
Kamis, 26 Oktober 2017 - 09:07 WIB
Dokumen AS Soal 1965 Dinilai Bisa Jadi Masukan Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Beberapa waktu lalu badan nirlaba NSA (National Security Archive) dan NDC (National Declassification Center) beserta satu lembaga pemerintah Amerika Serikat (AS) bernama NARA (National Archives and Records Administration) telah mempublikasikan dokumen ketika terjadi pembunuhan massal pada 1965 yang dikenal dengan Gerakan 30 September atau G30SPKI.
Dokumen tersebut disinyalir mengungkap keterlibatan pihak militer kala itu dalam usahanya menyingkirkan pihak-pihak yang diduga atau terkait dengan PKI, termasuk tudingan kedekatan Presiden pertama, Soekarno dengan kelompok kiri tersebut.
Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committtee For Social Justice (IHCS), David Sitorus menilai, pemerintah tidak bisa menutup mata dengan dokumen tersebut.
Bahkan, Sitorus menganggap pemerintah bisa menggunakan dokumen itu sebagai pembanding untuk mengungkap peristiwa kelam yang merenggut nyawa para jenderal dan masyarakat sipil.
Apalagi dokumen muncul dari negara adikuasa yang disebut-sebut mengetahui peristiwa itu. "Peristiwa pembunuhan massal yang terjadi merupakan pelanggaran HAM berat yang harusnya menjadi prioritas dalam agenda penegakan hak asasi manusia (HAM) Pemerintah Indonesia saat ini," ujar David dalam keterangan persnya, Rabu (25/10/2017).
Dia menambahkan, dengan dibukanya dan dipublikasikan dokumen tersebut maka IHCS mendesak agar pemerintah bersedia mengkaji dokumen-dokumen itu sebagai langkah awal mengusut pelanggaran HAM yang terjadi pada 1965, terlepas dari kepentingan politik apapun.
"Dan hasil kajian tersebut diumumkan kepada publik agar masyarakat mengetahui dengan baik dan benar mengenai peristiwa berdarah 30 September 1965," ucapnya.
Dokumen tersebut disinyalir mengungkap keterlibatan pihak militer kala itu dalam usahanya menyingkirkan pihak-pihak yang diduga atau terkait dengan PKI, termasuk tudingan kedekatan Presiden pertama, Soekarno dengan kelompok kiri tersebut.
Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committtee For Social Justice (IHCS), David Sitorus menilai, pemerintah tidak bisa menutup mata dengan dokumen tersebut.
Bahkan, Sitorus menganggap pemerintah bisa menggunakan dokumen itu sebagai pembanding untuk mengungkap peristiwa kelam yang merenggut nyawa para jenderal dan masyarakat sipil.
Apalagi dokumen muncul dari negara adikuasa yang disebut-sebut mengetahui peristiwa itu. "Peristiwa pembunuhan massal yang terjadi merupakan pelanggaran HAM berat yang harusnya menjadi prioritas dalam agenda penegakan hak asasi manusia (HAM) Pemerintah Indonesia saat ini," ujar David dalam keterangan persnya, Rabu (25/10/2017).
Dia menambahkan, dengan dibukanya dan dipublikasikan dokumen tersebut maka IHCS mendesak agar pemerintah bersedia mengkaji dokumen-dokumen itu sebagai langkah awal mengusut pelanggaran HAM yang terjadi pada 1965, terlepas dari kepentingan politik apapun.
"Dan hasil kajian tersebut diumumkan kepada publik agar masyarakat mengetahui dengan baik dan benar mengenai peristiwa berdarah 30 September 1965," ucapnya.
(dam)
