Soal Patroli Polisi di DPC PDIP Solo, Moeldoko: Tak Ada Intervensi Aparat TNI-Polri
loading...
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan tidak ada intervensi politik oleh aparat TNI maupun Polri. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan tidak ada intervensi politik oleh aparat TNI maupun Polri. Hal menanggapi laporan adanya patroli dari aparat kepolisian ke Kantor DPC PDIP Solo.
“Iya lah ndak ada lah itu (intervensi TNI-Polri). Sama sekali enggak ada lah seorang pimpinan di TNI-Polri yang memberikan petunjuk apalagi ini berkaitan dengan partai politik,” ucap Moeldoko, Kamis (9/11/2023).
Kendati demikian, mantan Panglima TNI itu tak menampik adanya kemungkinan aparat TNI-Polri di tingkat bawah yang kerap keluar dari kebijakan garis komando. Moeldoko pun memastikan akan melakukan sanksi jika ada aparat yang dimaksud untuk melakukan intervensi politik.
“Kalau seandainya umpamanya ada prajurit di bawah salah melakukan sesuatu ya itu sanksinya cukup yang bersangkutan karena bukan menjadi sebuah kebijakan garis komando begitu,” tuturnya.
Untuk memastikan TNI-Polri bersikap netral, Moeldoko meminta masyarakat melaporkan jika ada aparat yang berupaya melakukan intervensi politik. Hal itu, sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau ada pelanggaran, itu dianggap sebagai pelanggaran saya pikir masyarakat bisa komplain itu. Kalau garisnya sangat jelas kok, sangat jelas. Presiden sangat jelas berkali-kali mengatakan posisi TNI dan Polri sangat clear, tetapi kalau di bawah ada umpamanya ada hal-hal yang menyimpang dari arahan Presiden, itu masyarakat bisa komplain itu,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo merasa mendapat intervensi dengan adanya patroli dari kepolisian di sekitar Kantor DPC PDIP Solo di Jalan Hasanudin, Kampung Brengosan.
Rudy, sapaan akrab FX Hadi Rudyatmo mengungkapkan dirinya mendapatkan laporan jika Kantor DPC PDIP di Jalan Hasanudin, Brengosan, Kampung Brengosan dipatroli polisi. Laporan tersebut didapatnya pada Rabu, 8 November 2023.
“Iya lah ndak ada lah itu (intervensi TNI-Polri). Sama sekali enggak ada lah seorang pimpinan di TNI-Polri yang memberikan petunjuk apalagi ini berkaitan dengan partai politik,” ucap Moeldoko, Kamis (9/11/2023).
Kendati demikian, mantan Panglima TNI itu tak menampik adanya kemungkinan aparat TNI-Polri di tingkat bawah yang kerap keluar dari kebijakan garis komando. Moeldoko pun memastikan akan melakukan sanksi jika ada aparat yang dimaksud untuk melakukan intervensi politik.
“Kalau seandainya umpamanya ada prajurit di bawah salah melakukan sesuatu ya itu sanksinya cukup yang bersangkutan karena bukan menjadi sebuah kebijakan garis komando begitu,” tuturnya.
Untuk memastikan TNI-Polri bersikap netral, Moeldoko meminta masyarakat melaporkan jika ada aparat yang berupaya melakukan intervensi politik. Hal itu, sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau ada pelanggaran, itu dianggap sebagai pelanggaran saya pikir masyarakat bisa komplain itu. Kalau garisnya sangat jelas kok, sangat jelas. Presiden sangat jelas berkali-kali mengatakan posisi TNI dan Polri sangat clear, tetapi kalau di bawah ada umpamanya ada hal-hal yang menyimpang dari arahan Presiden, itu masyarakat bisa komplain itu,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo merasa mendapat intervensi dengan adanya patroli dari kepolisian di sekitar Kantor DPC PDIP Solo di Jalan Hasanudin, Kampung Brengosan.
Rudy, sapaan akrab FX Hadi Rudyatmo mengungkapkan dirinya mendapatkan laporan jika Kantor DPC PDIP di Jalan Hasanudin, Brengosan, Kampung Brengosan dipatroli polisi. Laporan tersebut didapatnya pada Rabu, 8 November 2023.
(cip)
Lihat Juga :
