Arteria: Tas Bansos Bertuliskan Bantuan Presiden Bukan Pencitraan
Kamis, 30 April 2020 - 11:41 WIB
loading...
Tas bertuliskan Bantuan Presiden yang berisi bantuan untuk masyarakat terdampak virus Corona. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan menilai wajar ada tulisan Bantuan Presiden di kantong pembungkus bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang diberikan oleh Kementerian Sosial.
Menurut Arteria, hal tersebut tidak masalah. "Tidak ada yang perlu dipermasalahkan dan tidak ada yang salah terkait dengan hal itu," ujar Arteria Dahlan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/4/2020).
Dia mengatakan, Konstitusi mengatur dan memposisikan presiden adalah Kepala Negara pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi berdasarkan undang-undang. Konsekuensinya, lanjut dia, presiden membawahi menteri-menteri.
"Menteri dalam hal ini Menteri Sosial adalah salah satu pembantu presiden yang mengeksekusi program-program Presiden di dalam menjabarkan visi dan misi presiden," ungkapnya.
Dia melanjutkan, pemberian bansos sebagai salah satu bentuk Jaring Pengaman Sosial adalah program dan kebijakan Presiden terkait penanganan dampak sosial dari pandemi Covid-19 yang dilakukan dan disalurkan melalui Kementerian Sosial.
"Sangat wajar dan patut menurut hukum serta tidak perlu dipersoalkan. Nanti kelihatan bodohnya kita," lanjutnya. (Baca juga: RSD Wisma Atlet Merawat 840 Pasien, 739 Positif Corona )
Apalagi, kata Arteria, bantuan itu merupakan bantuan pemerintah melalui nomenklatur anggaran yang ada di Kementerian Sosial.
"Bahkan kalau dilihat tulisannya dan dilihat dari logonya, itu sangat jelas kaitannya dengan lembaga Kepresidenan tidak Presiden Jokowi secara pribadi, apalagi tidak ada tertulis Presiden Jokowi dan foto beliau pun tidak ada," ujarnya.
Sekalipun untuk ada yang berpendapat itu bagian dari pencitraan, Arteria pun menilainya sah-sah saja. "Itu kan kreativitas dari previllege pemerintah yang sedang berkuasa, yang tidak boleh itu apabila ada bantuan swasta, bantuan negara sahabat dan donasi lain di luar APBN diaku-aku sebagai Bantuan Presiden," tuturnya. (Baca juga: Kemendikbud Tiadakan Upacara Bendera saat Peringatan Hardiknas 2020 )
Menurut dia, tulisan Bantuan Presiden di bungkus Bansos bukan pencitraan. "Pak Jokowi ini modelnya seperti itu, tidak dibuat-buat, apalagi beliau kan sudah dua periode dan tidak akan tarung pemilu lagi. Jadi ini semacam membangun emosional bounding antara presiden dan rakyatnya serta membangun easa kepedulian sosial saja, tidak lebih dari itu," tuturnya.
Menurut Arteria, hal tersebut tidak masalah. "Tidak ada yang perlu dipermasalahkan dan tidak ada yang salah terkait dengan hal itu," ujar Arteria Dahlan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/4/2020).
Dia mengatakan, Konstitusi mengatur dan memposisikan presiden adalah Kepala Negara pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi berdasarkan undang-undang. Konsekuensinya, lanjut dia, presiden membawahi menteri-menteri.
"Menteri dalam hal ini Menteri Sosial adalah salah satu pembantu presiden yang mengeksekusi program-program Presiden di dalam menjabarkan visi dan misi presiden," ungkapnya.
Dia melanjutkan, pemberian bansos sebagai salah satu bentuk Jaring Pengaman Sosial adalah program dan kebijakan Presiden terkait penanganan dampak sosial dari pandemi Covid-19 yang dilakukan dan disalurkan melalui Kementerian Sosial.
"Sangat wajar dan patut menurut hukum serta tidak perlu dipersoalkan. Nanti kelihatan bodohnya kita," lanjutnya. (Baca juga: RSD Wisma Atlet Merawat 840 Pasien, 739 Positif Corona )
Apalagi, kata Arteria, bantuan itu merupakan bantuan pemerintah melalui nomenklatur anggaran yang ada di Kementerian Sosial.
"Bahkan kalau dilihat tulisannya dan dilihat dari logonya, itu sangat jelas kaitannya dengan lembaga Kepresidenan tidak Presiden Jokowi secara pribadi, apalagi tidak ada tertulis Presiden Jokowi dan foto beliau pun tidak ada," ujarnya.
Sekalipun untuk ada yang berpendapat itu bagian dari pencitraan, Arteria pun menilainya sah-sah saja. "Itu kan kreativitas dari previllege pemerintah yang sedang berkuasa, yang tidak boleh itu apabila ada bantuan swasta, bantuan negara sahabat dan donasi lain di luar APBN diaku-aku sebagai Bantuan Presiden," tuturnya. (Baca juga: Kemendikbud Tiadakan Upacara Bendera saat Peringatan Hardiknas 2020 )
Menurut dia, tulisan Bantuan Presiden di bungkus Bansos bukan pencitraan. "Pak Jokowi ini modelnya seperti itu, tidak dibuat-buat, apalagi beliau kan sudah dua periode dan tidak akan tarung pemilu lagi. Jadi ini semacam membangun emosional bounding antara presiden dan rakyatnya serta membangun easa kepedulian sosial saja, tidak lebih dari itu," tuturnya.
(dam)
Lihat Juga :
