BP2MI Kuatkan Komitmen dan Soliditas Satgas Sikat Sindikat Pekerja Migran Ilegal
Sabtu, 04 November 2023 - 02:24 WIB
loading...
Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam diskusi internal dengan tema Penguatan Komitmen dan Soliditas Satgas dalam Pemberantasan Sindikat Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Jakarta, Jumat (3/11/2023). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) menguatkan komitmen dan solidaritas satuan tugas (satgas) sikat sindikat pekerja migran Indonesia ilegal. Dalam upaya penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, Satgas Sikat Sindikat menggelar diskusi internal dengan tema "Penguatan Komitmen dan Soliditas Satgas dalam Pemberantasan Sindikat Penempatan Pekerja Migran Indonesia".
Kepala BP2MI Benny Rhamdani menegaskan, agar mengubah paradigma kerja yang berorientasi kepada rutinitas dan penyerapan anggaran menjadi kinerja yang memberikan dampak kepada kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
"Amanah jabatan yang kita emban, bukan sekadar untuk gagah-gagahan semata. Kita hendaknya berpikir kontemplatif, bahwa kita harus melakukan kerja-kerja yang mengandung terobosan dan inovasi. Kita harusnya menciptakan perubahan dan meninggalkan legacy yang tercatat dalam sejarah," kata Benny dalam diskusi di Jakarta, Jumat (3/11/2023).
Sejak ditugaskan memimpin BP2MI, Benny mengaku menabuh genderang perang terhadap sindikat penempatan pekerja migran Indonesia ilegal. Benny menuturkan terdapat tiga kejahatan yang terjadi kepada para pekerja migran Indonesia.
Pertama, mindset publik hingga pejabat yang menganggap rendah pekerja migran Indonesia. Kedua, praktik ijon rente yang mengandung relasi kuasa untuk menindas para pekerja migran Indonesia. Ketiga, kejahatan penempatan ilegal yang dilindungi oknum beratribusi kekuasaan.
"Ada tantangan serius yang tengah kita hadapi, di satu sisi kita sedang mendorong semaksimal mungkin penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia," tuturnya.
Namun, kata dia, di sisi lain daya dukung anggaran yang diberikan negara sangat minim untuk menjangkau capaian optimal yang pihaknya inginkan. "Saya harap di tengah keterbatasan kita, kehadiran satgas ini akan mengakselerasi perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia," jelasnya.
Baca juga: Kepala BP2MI Ajak Masyarakat Tangkap Peluang Kerja di Luar Negeri
Untuk memperkuat itu semua, kata Benny, kolaborasi akan terus dilakukan dengan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta diperkuat juga dengan kehadiran Kawan PMI di daerah yang saat ini berjumlah 920 orang pada 9 provinsi.
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang didapuk sebagai Ketua Dewan Pakar Satgas Sikat Sindikat Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, selama ini LPSK banyak sekali melakukan kerja kolaboratif dengan BP2M dan mengapresiasi keberadaan Command Center yang menurutnya sangat strategis sebagai database perlindungan pekerja migran Indonesia.
Hasto mengatakan, penanganan permasalahan pekerja migran Indonesia tidak hanya terkait dimensi hukum semata dan perlu diurai melalui kolaborasi lintas lembaga. “Untuk mendorong perbaikan tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia, kita harus mengubah cara pandang kita," ungkapnya.
Pertama, perspektif menempatkan pekerja migran Indonesia sebagai subjek, bukan objek. Kedua, membuka wawasan tidak hanya berpikir pada aspek legal. "Seringkali kita kita harus masuk ke dimensi extralegal, artinya ada hal-hal yang tidak diatur hukum tetapi tidak melanggar hukum. Harus dilakukan kerja-kerja yg out of the box, tidak hanya mengacu pada hukum saja," terang Hasto.
Hasto menuturkan kehadiran Satgas Sikat Sindikat diharapkan dapat memberikan solusi alternatif penanganan permasalah penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Dia menuturkan, satgas ini perlu memberikan masukan tentang peta daerah, yakni corak, modus serta permasalahan sindikasi tiap daerah yang berbeda-beda, dan tentu saja memerlukan strategi serta treatment berbeda-beda.
"Selanjutnya, pemetaan kementerian/lembaga serta instrumen kewenangannya yang berkaitan dengan tugas satgas ini. Tentu dilakukan untuk menghindari tidak tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral antarlembaga. Satu hal lagi, pengembangan jejaring yang ternyata sudah dilakukan secara berkelanjutan oleh BP2MI," tambahnya.
Wakil Ketua III Dewan Pengarah Satgas Sikat Sindikat Romo Beni Soesetyo mengatakan keberadaan Satgas hanya akan efektif dengan penguatan kewenangan sebagai bukti negara serius menangani permasalahan penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. “Kita berhadapan dengan sindikat terstruktur, yang moral kemanusiaan bukanlah menjadi habituasi mereka. Cara pandang mereka adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya meskipun harus mengorbankan orang lain," tuturnya.
"Upaya kita hanya akan berhasil jika ada political will dari negara, melalui aksi dan tindakan. Jika tidak ada tindakan, maka hanya berakhir sebagai slogan, dan keberadaan satgas ini hanya sebatas aksesori. Kewenangan tersebut harus kita tagih kepada negara, karena negara sudah berutang banyak kepada para pekerja migran Indonesia," pungkasnya.
Adapun gelaran diskusi turut dihadiri para anggota Dewan Pakar Satgas Sikat Sindikat, Pejabat Tinggi Madya dam Pratama di lingkungan BP2MI, serta seluruh anggota Satgas Sikat Sindikat.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani menegaskan, agar mengubah paradigma kerja yang berorientasi kepada rutinitas dan penyerapan anggaran menjadi kinerja yang memberikan dampak kepada kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
"Amanah jabatan yang kita emban, bukan sekadar untuk gagah-gagahan semata. Kita hendaknya berpikir kontemplatif, bahwa kita harus melakukan kerja-kerja yang mengandung terobosan dan inovasi. Kita harusnya menciptakan perubahan dan meninggalkan legacy yang tercatat dalam sejarah," kata Benny dalam diskusi di Jakarta, Jumat (3/11/2023).
Sejak ditugaskan memimpin BP2MI, Benny mengaku menabuh genderang perang terhadap sindikat penempatan pekerja migran Indonesia ilegal. Benny menuturkan terdapat tiga kejahatan yang terjadi kepada para pekerja migran Indonesia.
Pertama, mindset publik hingga pejabat yang menganggap rendah pekerja migran Indonesia. Kedua, praktik ijon rente yang mengandung relasi kuasa untuk menindas para pekerja migran Indonesia. Ketiga, kejahatan penempatan ilegal yang dilindungi oknum beratribusi kekuasaan.
"Ada tantangan serius yang tengah kita hadapi, di satu sisi kita sedang mendorong semaksimal mungkin penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia," tuturnya.
Namun, kata dia, di sisi lain daya dukung anggaran yang diberikan negara sangat minim untuk menjangkau capaian optimal yang pihaknya inginkan. "Saya harap di tengah keterbatasan kita, kehadiran satgas ini akan mengakselerasi perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia," jelasnya.
Baca juga: Kepala BP2MI Ajak Masyarakat Tangkap Peluang Kerja di Luar Negeri
Untuk memperkuat itu semua, kata Benny, kolaborasi akan terus dilakukan dengan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta diperkuat juga dengan kehadiran Kawan PMI di daerah yang saat ini berjumlah 920 orang pada 9 provinsi.
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang didapuk sebagai Ketua Dewan Pakar Satgas Sikat Sindikat Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, selama ini LPSK banyak sekali melakukan kerja kolaboratif dengan BP2M dan mengapresiasi keberadaan Command Center yang menurutnya sangat strategis sebagai database perlindungan pekerja migran Indonesia.
Hasto mengatakan, penanganan permasalahan pekerja migran Indonesia tidak hanya terkait dimensi hukum semata dan perlu diurai melalui kolaborasi lintas lembaga. “Untuk mendorong perbaikan tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia, kita harus mengubah cara pandang kita," ungkapnya.
Pertama, perspektif menempatkan pekerja migran Indonesia sebagai subjek, bukan objek. Kedua, membuka wawasan tidak hanya berpikir pada aspek legal. "Seringkali kita kita harus masuk ke dimensi extralegal, artinya ada hal-hal yang tidak diatur hukum tetapi tidak melanggar hukum. Harus dilakukan kerja-kerja yg out of the box, tidak hanya mengacu pada hukum saja," terang Hasto.
Hasto menuturkan kehadiran Satgas Sikat Sindikat diharapkan dapat memberikan solusi alternatif penanganan permasalah penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Dia menuturkan, satgas ini perlu memberikan masukan tentang peta daerah, yakni corak, modus serta permasalahan sindikasi tiap daerah yang berbeda-beda, dan tentu saja memerlukan strategi serta treatment berbeda-beda.
"Selanjutnya, pemetaan kementerian/lembaga serta instrumen kewenangannya yang berkaitan dengan tugas satgas ini. Tentu dilakukan untuk menghindari tidak tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral antarlembaga. Satu hal lagi, pengembangan jejaring yang ternyata sudah dilakukan secara berkelanjutan oleh BP2MI," tambahnya.
Wakil Ketua III Dewan Pengarah Satgas Sikat Sindikat Romo Beni Soesetyo mengatakan keberadaan Satgas hanya akan efektif dengan penguatan kewenangan sebagai bukti negara serius menangani permasalahan penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. “Kita berhadapan dengan sindikat terstruktur, yang moral kemanusiaan bukanlah menjadi habituasi mereka. Cara pandang mereka adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya meskipun harus mengorbankan orang lain," tuturnya.
"Upaya kita hanya akan berhasil jika ada political will dari negara, melalui aksi dan tindakan. Jika tidak ada tindakan, maka hanya berakhir sebagai slogan, dan keberadaan satgas ini hanya sebatas aksesori. Kewenangan tersebut harus kita tagih kepada negara, karena negara sudah berutang banyak kepada para pekerja migran Indonesia," pungkasnya.
Adapun gelaran diskusi turut dihadiri para anggota Dewan Pakar Satgas Sikat Sindikat, Pejabat Tinggi Madya dam Pratama di lingkungan BP2MI, serta seluruh anggota Satgas Sikat Sindikat.
(abd)
Lihat Juga :
