NU Juga Putuskan Tak Ikut POP Kemendikbud Tahun Ini
loading...
Foto/ilustrasi.ist
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Ketua LP Ma’arif NU PBNU Z Arifin Junaidi mengatakan, keputusan tersebut diputuskan di Jakarta pada Selasa (4/8/2020). Pernyataan sikap LP Ma’arif NU PBNU tersebut diambil berkaitan dengan perkembangan POP Kemendikbud dalam beberapa hari terakhir.
(Baca: Muhammadiyah Putuskan Tak Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud)
Selain memutuskan untuk tidak mengikuti POP tahun ini, dalam pernyataan sikapnya, LP Ma’arif NU PBNU juga meminta kepada Kemendikbud untuk mematangkan konsep POP dan menunda pelaksanaannya tahun depan. ”LP Ma’arif PBNU mempertimbangkan untuk bergabung dalam POP tahun depan, setelah mempelajari dan mencermati revisi konsep POP,” tutur Arifin Junaidi dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2020).
Menurutnya, apabila Kemendikbud memaksakan POP dilaksanakan tahun ini maka LP Ma’arif NU PBNU menyatakan tidak bergabung. Kendati begitu, tahun ini LP Ma’arif NU PBNU tetap melaksanakan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru, serta inovasi pendidikan secara mandiri. ”Karena dilaksanakan secara mandiri maka LP Ma’arif NU PBNU meminta kepada Kemendikbud untuk tidak mencantumkan LP Ma’arif NU PBNU dalam daftar POP tahun ini,” pungkasnya.
(Baca: Nadiem Sudah Minta Maaf, Muhaimin Minta Muhammadiyah-NU Merespons)
Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga memutuskan untuk tidak ikut menjalankan atau ikut serta dalam POP yang digagas Kemendikbud. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, Muhammadiyah mengapresiasi silaturrahim yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim ke PP Muhammadiyah, serta keputusan mengevaluasi program POP. ”Mendikbud memang sempat menyampaikan permintaan agar Muhammadiyah bisa bergabung dengan program POP,” ujar Abdul Mu’ti, Senin (3/8/2020).
Terkait dengan permintaan tersebut, kata Mu’ti, sesuai hasil rapat bersama PP Muhammadiyah dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang (Dikti Litbang), Muhammadiyah memutuskan untuk tetap tidak berperan serta dalam program POP. ”Sekarang ini sekolah/madrasah dan perguruan tinggi sedang fokus penerimaan peserta didik baru dan menangani berbagai masalah akibat pandemi Covid-19,” tuturnya.
Ketua LP Ma’arif NU PBNU Z Arifin Junaidi mengatakan, keputusan tersebut diputuskan di Jakarta pada Selasa (4/8/2020). Pernyataan sikap LP Ma’arif NU PBNU tersebut diambil berkaitan dengan perkembangan POP Kemendikbud dalam beberapa hari terakhir.
(Baca: Muhammadiyah Putuskan Tak Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud)
Selain memutuskan untuk tidak mengikuti POP tahun ini, dalam pernyataan sikapnya, LP Ma’arif NU PBNU juga meminta kepada Kemendikbud untuk mematangkan konsep POP dan menunda pelaksanaannya tahun depan. ”LP Ma’arif PBNU mempertimbangkan untuk bergabung dalam POP tahun depan, setelah mempelajari dan mencermati revisi konsep POP,” tutur Arifin Junaidi dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2020).
Menurutnya, apabila Kemendikbud memaksakan POP dilaksanakan tahun ini maka LP Ma’arif NU PBNU menyatakan tidak bergabung. Kendati begitu, tahun ini LP Ma’arif NU PBNU tetap melaksanakan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru, serta inovasi pendidikan secara mandiri. ”Karena dilaksanakan secara mandiri maka LP Ma’arif NU PBNU meminta kepada Kemendikbud untuk tidak mencantumkan LP Ma’arif NU PBNU dalam daftar POP tahun ini,” pungkasnya.
(Baca: Nadiem Sudah Minta Maaf, Muhaimin Minta Muhammadiyah-NU Merespons)
Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga memutuskan untuk tidak ikut menjalankan atau ikut serta dalam POP yang digagas Kemendikbud. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, Muhammadiyah mengapresiasi silaturrahim yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim ke PP Muhammadiyah, serta keputusan mengevaluasi program POP. ”Mendikbud memang sempat menyampaikan permintaan agar Muhammadiyah bisa bergabung dengan program POP,” ujar Abdul Mu’ti, Senin (3/8/2020).
Terkait dengan permintaan tersebut, kata Mu’ti, sesuai hasil rapat bersama PP Muhammadiyah dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang (Dikti Litbang), Muhammadiyah memutuskan untuk tetap tidak berperan serta dalam program POP. ”Sekarang ini sekolah/madrasah dan perguruan tinggi sedang fokus penerimaan peserta didik baru dan menangani berbagai masalah akibat pandemi Covid-19,” tuturnya.
(muh)
Lihat Juga :
