Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sebagai Kontrol Pemerintah

Selasa, 04 Agustus 2020 - 12:44 WIB
loading...
Koalisi Aksi Menyelamatkan...
Sejumlah tokoh mengumumkan membentuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Minggu (2/8/2020) siang. Foto/SINDOnews/Raka Dwi Novianto
A A A
JAKARTA - Keberadaan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebaiknya dilihat dari kacamata positif dalam iklim negara demokrasi. Kelompok ini diprediksi sulit menjadi gerakan besar dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Pengamat politik Anang Sujoko menilai koalisi itu sebagai sebuah gerakan sadar berbangsa untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang demokratis. KAMI harus dipandang sebagai kelompok kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Kemunculan koalisi masyarakat sipil yang dimotori Din Syamsuddin ini diduga akibat tidak berjalannya pengawasan oleh parlemen terhadap pemerintah. Seperti diketahui, kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mayoritas dikuasai koalisi pemerintahan. Hanya menyisakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) di barisan oposisi.(Baca juga: Din Syamsuddin dkk Bentuk KAMI, Pemuda Muhammadiyah Ingatkan Hal Ini )

"(KAMI) Harus dipandang dalam jiwa kenegarawanan. Parlemen sudah tidak punya kekuatan. Bahkan sebagian besar parpol telah menjadi bagian motor penyelewengan nilai-nilai demokratis," katanya.

KAMI seperti oposisi di luar parlemen. Para tokoh yang tergabung di dalamnya, seperti Din Syamsuddin, Rocky Gerung, Refly Harun, dan Ahmad Yani, selama ini dikenal vokal mengkritik kebijakan pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Namun, kekuatan politik dan massa, serta perangkat yang dimiliki KAMI tidak akan mampu mengimbangi koalisi pemerintah.

"Saya pesimis gerakan koalisi tersebut bisa berdampak sesuai harapan mereka. Namun, jika ormas dan parpol sadar akan adanya situasi yang dinilai (seperti) koalisi tersebut, bukan tidak mungkin gerakan ini akan menjadi kekuatan besar," paparnya.(Baca juga: Din Syamsuddin, Rocky Gerung dkk Bentuk Koalisi Selamatkan Indonesia )

KAMI perlu bekerja keras agar kritik-kritiknya bisa didengar dan mampu mengawal jalannya pemerintahan. "Sebenarnya pemerintah sudah dan bisa mendengar, tetapi tidak cukup kuat kemauan mereka untuk menanggapi secara positif. Karena permainan tersebut melibatkan orang-orang penting negeri ini," katanya.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Rekomendasi
Lokasi PFII Belum Final,...
Lokasi PFII Belum Final, Purbaya: Nanti yang Nentuin Menteri Keuangan
PLN EPI Tawarkan Kontrak...
PLN EPI Tawarkan Kontrak hingga 5 Tahun untuk Pemasok Biomassa
Ada Perusahaan Menolak...
Ada Perusahaan Menolak Didata Sensus Ekonomi 2026, Siap-siap! Dibina Kemenperin
Berita Terkini
Abdullah Alkatiri Yakin...
Abdullah Alkatiri Yakin JPU Tidak Bakal Mendakwa Ulang Dokter Tifa
Momen Keakraban Cak...
Momen Keakraban Cak Imin, Dasco, dan Angela Tanoesoedibjo di Harlah ke-28 PKB
Hadiri Harlah ke-28...
Hadiri Harlah ke-28 PKB, Partai Perindo Ajak Kolaborasi Bangun Ekonomi Kerakyatan
Prabowo Singgung Londo...
Prabowo Singgung Londo Ireng: Sekarang Pakai Baju Wartawan, Pengamat, hingga LSM
Dokter Tifa Sudah Siapkan...
Dokter Tifa Sudah Siapkan 2.000 Pertanyaan untuk Jokowi jika Sidang Berlanjut
Perjalanan Rapat Istana...
Perjalanan Rapat Istana Sempat Tertunda, Mentan Amran Turun Tangan Selamatkan Korban Kecelakaan
Infografis
20 Universitas Terbaik...
20 Universitas Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2027
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved