Sidang Tahunan Jadi Momentum Laporkan Kinerja Lembaga Negara
Senin, 03 Agustus 2020 - 19:48 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, sidang tahunan MPR jadi momentum lembaga negara melaporkan kinerja terbaiknya. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTAS - Sidang Tahunan MPR akan digelar pada Jumat (14/8/2020) nanti. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, sidang tahunan tersebut akan dijadikan sebagai momentum bagi lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja terbaiknya.
”Karena disampaikan kepada rakyat Indonesia, setiap lembaga negara akan menyampaikan laporan kinerjanya yang terbaik. Karena itu, pasti memiliki akuntabilitas. Seluruh lembaga negara akan menyampaikan kerja yang terbaik dan melaporkan yang terbaik,” kata Hidayat Nur Wahid dalam Diskusi Empat Pilar dengan tema “Akuntabilitas Laporan Kinerja Lembaga Negara Melalui Sidang Tahunan MPR”di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/8/2020). (Baca juga: Sidang Tahunan MPR Tetap Digelar, Bamsoet: Jokowi Akan Hadir Secara Fisik)
Sidang Tahunan MPR menjadi satu tradisi atau konvensi ketatanegaraan yang sudah berlangsung selama lima tahun pada MPR periode 2014–2019. Menurut Hidayat, lembaga-lembaga negara baik dalam rumpun legislatif (MPR, DPR, dan DPD), maupun rumpun eksekutif (Presiden) dan rumpun yudikatif (MA, MK, KY), ditambah BPK, mengetahui bahwa Sidang Tahunan MPR dilaksanakan secara live, terbuka, diikuti seluruh media dan disaksikan rakyat Indonesia. "Pastilah mereka menyampaikan laporan kinerja yang mempunyai akuntabilitas. Justru selama lima tahun terakhir, laporan kinerja yang disampaikan lembaga negara adalah laporan yang terbaik,” katanya. (Baca juga: Jokowi Sebut Menterinya Terjebak Rutinitas, Nggak Tahu Prioritas)
Hidayat menambahkan Sidang Tahunan MPR ini memberi pelajaran politik bagi bangsa Indonesia bahwa lembaga negara tetap hadir dan mempertanggung jawabkan kerjanya. Meski saat ini dalam masa pandemi Covid-19, lembaga negara tetap melaksanakan kewajibannya dan mempertanggungjawabkan kinerjanya.
“Dengan cara itu maka bisa menumbuhkan kepercayaan rakyat Indonesia pada lembaga-lembaga negara. Demokrasi tetap berjalan, ada checks and balances, dan pada gilirannya praktik demokrasi akan lebih baik lagi. Maka setiap tahun lembaga negara akan meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi, lebih bisa dipercaya, lebih akuntabel, sehingga memiliki nama yang baik,” papar Hidayat.
Sementara itu, Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi, menyebutkan perlunya dilakukan berbagai penyempurnaan dalam pelaksanaan Sidang Tahunan MPR. “Yang lebih penting adalah inovasi-inovasi dalam bentuk format Sidang Tahunan MPR,” ujarnya.
Arwani memberi contoh dalam durasi Sidang Tahunan MPR. “Juga inovasi dalam penyampaian laporan kinerja, apakah hanya disampaikan oleh Presiden saja, atau masing-masing pimpinan lembaga negara diberi kesempatan menyampaikan secara langsung laporan kinerja lembaga negaranya,” katanya.
Laporan kinerja lembaga negara, lanjut Arwani, juga perlu dilampirkan dengan lampiran-lampiran sehingga menjadi dokumen terbuka sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Laporan kinerja lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR bisa dimaknai sebagai upaya membuka informasi kepada publik. Arwani mengharapkan laporan kinerja lembaga negara juga menyikapi evaluasi dan masukan yang disuarakan masyarakat selama ini.
”Karena disampaikan kepada rakyat Indonesia, setiap lembaga negara akan menyampaikan laporan kinerjanya yang terbaik. Karena itu, pasti memiliki akuntabilitas. Seluruh lembaga negara akan menyampaikan kerja yang terbaik dan melaporkan yang terbaik,” kata Hidayat Nur Wahid dalam Diskusi Empat Pilar dengan tema “Akuntabilitas Laporan Kinerja Lembaga Negara Melalui Sidang Tahunan MPR”di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/8/2020). (Baca juga: Sidang Tahunan MPR Tetap Digelar, Bamsoet: Jokowi Akan Hadir Secara Fisik)
Sidang Tahunan MPR menjadi satu tradisi atau konvensi ketatanegaraan yang sudah berlangsung selama lima tahun pada MPR periode 2014–2019. Menurut Hidayat, lembaga-lembaga negara baik dalam rumpun legislatif (MPR, DPR, dan DPD), maupun rumpun eksekutif (Presiden) dan rumpun yudikatif (MA, MK, KY), ditambah BPK, mengetahui bahwa Sidang Tahunan MPR dilaksanakan secara live, terbuka, diikuti seluruh media dan disaksikan rakyat Indonesia. "Pastilah mereka menyampaikan laporan kinerja yang mempunyai akuntabilitas. Justru selama lima tahun terakhir, laporan kinerja yang disampaikan lembaga negara adalah laporan yang terbaik,” katanya. (Baca juga: Jokowi Sebut Menterinya Terjebak Rutinitas, Nggak Tahu Prioritas)
Hidayat menambahkan Sidang Tahunan MPR ini memberi pelajaran politik bagi bangsa Indonesia bahwa lembaga negara tetap hadir dan mempertanggung jawabkan kerjanya. Meski saat ini dalam masa pandemi Covid-19, lembaga negara tetap melaksanakan kewajibannya dan mempertanggungjawabkan kinerjanya.
“Dengan cara itu maka bisa menumbuhkan kepercayaan rakyat Indonesia pada lembaga-lembaga negara. Demokrasi tetap berjalan, ada checks and balances, dan pada gilirannya praktik demokrasi akan lebih baik lagi. Maka setiap tahun lembaga negara akan meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi, lebih bisa dipercaya, lebih akuntabel, sehingga memiliki nama yang baik,” papar Hidayat.
Sementara itu, Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi, menyebutkan perlunya dilakukan berbagai penyempurnaan dalam pelaksanaan Sidang Tahunan MPR. “Yang lebih penting adalah inovasi-inovasi dalam bentuk format Sidang Tahunan MPR,” ujarnya.
Arwani memberi contoh dalam durasi Sidang Tahunan MPR. “Juga inovasi dalam penyampaian laporan kinerja, apakah hanya disampaikan oleh Presiden saja, atau masing-masing pimpinan lembaga negara diberi kesempatan menyampaikan secara langsung laporan kinerja lembaga negaranya,” katanya.
Laporan kinerja lembaga negara, lanjut Arwani, juga perlu dilampirkan dengan lampiran-lampiran sehingga menjadi dokumen terbuka sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Laporan kinerja lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR bisa dimaknai sebagai upaya membuka informasi kepada publik. Arwani mengharapkan laporan kinerja lembaga negara juga menyikapi evaluasi dan masukan yang disuarakan masyarakat selama ini.
(cip)
