Atasi Milenial Sulit Cari Rumah, Partai Perindo: Pemerintah Siapkan Program KPR Subsidi

JAKARTA - Wakil Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Bogor, Abdul Hadi mengungkapkan, sangat sulit bagi milenial untuk bisa memiliki rumah tanpa program subsidi dari pemerintah. Hal itu karena harga rumah yang semakin mahal. Apalagi, di wilayah DKI Jakarta.

"Memang DKI Jakarta ini harga rumah sangat mahal. Karena itu Jakarta ini kan dikelilingi banyak wilayah penyangga masih banyak harga rumah yang harganya jauh di bawah itu, seperti di Depok, Tangerang, Bogor Bekasi," kata Abdul Hadi dalam diskusi #PodcastAksiNyata, Jumat (15/9/2023).

"Katakanlah di Kabupaten Tangerang, aksesnya sekarang sangat mudah (untuk ke Jakarta). Tol juga sudah sampai Cisauk. Walaupun mahal tapi masih bisa tercover. kalau nyari rumah nonsubsidi, pasti mahal lah," lanjut dia.



Karena itu, Abdul Hadi menyarankan kepada para milenial untuk memanfaatkan program Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) bersubsidi. Pasalnya, program pemerintah tersebut dinilai sangat membantu anak muda yang memiliki penghasilan rendah atau sesuai Upah Minimum Regional (UMR).

"Itu dia berhak buat dapet rumah bersubsidi. Cicilannya rendah banget. Itu lah peran serta pemerintah. Bunganya itu hanya dikenakan 5 persen. Jadi kalau harga rumahnya Rp150 juta, dia cuma nyicil Rp900 ribu doang," kata pria yang akan maju sebagai Bacaleg DPRD Kabupaten Bogor Dapil IV Partai Perindo itu.

Namun demikian kata Abdul Hadi, masih banyak milenial yang ragu untuk mengambil program ini. Mereka beralasan bahwa uang muka atau down payment (DP) yang diminta dianggap masih sangat tinggi.

Padahal kata Abdul Hadi, hal itu bisa diatasi dengan menggunakan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

"Misalnya kamu mau beli rumah subsidi Rp150 juta, DP-nya 5 persen. Nah kalau 5 persen berarti Rp7,5 juta. si konsumen cukup menyediakan uang 3,5 juta karena udah ada SBUM-nya dibantu. Jadi sebenernya memiliki rumah subsidi ini gampang simpel," ujarnya.

Sementara itu, sebelumnya.Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rayat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga mengakui anak muda atau milenial sulit untuk membeli rumah karena harganya terlalu tinggi. Apalagi harga rumah tidak diimbangi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Oleh sebab itu, kata Basuki, diperlukan insentif khusus untuk anak muda agar lebih mudah untuk membeli rumah. Sehingga pada akhirnya upaya tersebut juga menyapu upaya untuk penurunan angka backlog perumahan yang saat ini angkanya masih 12,7 juta.

"Anak-anak sekarang itu tidak akan bisa beli rumah. Saya tidak akan bisa beli rumah walaupun sudah kerja, apalagi karena tidak kerja. Jadi harus ada subsidi," ujar Menteri Basuki usai acara Munas REI di Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Basuki menjelaskan, saat ini skema insentif yang diberikan untuk kepemilikan rumah baru mencakup untuk rumah dengan range harga Rp200 jutaan. Namun ke depan range tersebut bisa ditambah untuk mengakomodir juga masyarakat berpenghasilan nanggung.

"Oh iya itu mungkin (sampai Rp300 juta). Itu tadi yang bebas PPN. Sekarang Rp200 jutaan. Nah kan itu makin dengan pertumbuhan ekonomi ini masih bisa (ditambah). Nanti saya akan berbicara dengan Menteri keuangan," sambungnya.

Lebih lanjut, saat ini tantangan untuk mengatasi backlog dan memenuhi agar generasi milenial punya rumah ini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apabila pertumbuhan ekonomi positif, maka akan lebih mudah generasi muda untuk memiliki hunian.

"Tapi kalau tadi mendengar Pak Presiden itu pasti dari kemampuan beli masyarakat itu tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Kalau kita pertumbuhan ekonomi bagus pasti mereka butuh. Nah di situ nanti ditunjang oleh subsidi," pungkasnya.