Serahkan Sertifikat BPOLBF, Wamen ATR/BPN: Pemerintah Beri Kepastian Hukum

JAKARTA - Pemerintah menegaskan, pemberian sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Raja Juli Antoni.

Pada kesempatan tersebut, Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni ditemani Wamenparekraf Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo, menyerahkan sertifikat Hak Pengelolaan kepada Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Jumat (15/9/2023).

"Salah satu tantangan dalam menarik investor adalah kepastian hukum. Kita menghadapi banyak masalah sehingga sulit bagi investor. Itulah concern kami saat ini," kata Raja Antoni.

Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menjelaskan, dengan diserahkannnya sertifikat tersebut, Raja Antoni memastikan bahwa terdapat komitmen kuat dari pemerintah untuk memastikan investor merasa aman.

Investasi sebutnya, adalah cara untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat. "Pemerintah berkomitmen dalam memberikan kepastian hukum. Kami percaya investasi akan berkorelasi positif dengan kesejahteraan rakyat," tegas Wamen ATR/BPN.

Dalam kesempatan yang sama, Wamenparkraf Angela memberikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN. Pasalnya proses sertifikasi dapat diselesaikan.

"Komunikasi yang baik menjadi kunci dalam proses sertifikasi Badan Otorita ini, tiga bulan selesai," ungkapnya.

"Kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Pak Menteri dan Pak Wamen. Permohonan yang berada dalam lingkup Kementerian ATR/BPN selalu dapat selesai," sambung Angela.

Turut hadir dalam serah terima sertifikat HPL tersebut Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi dan Direktur Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Shana Fatina serta sejumlah pejabat Pemprov, Pemda dan tokoh masyarakat.