Respons Pertemuan 38 DPD Golkar dengan Airlangga di Bali, Ridwan Hisjam: Itu Keadaan Darurat
loading...
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam. Foto/Dok MPI
A
A
A
JAKARTA - Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam turut merespons 38 DPD I Partai Golkar yang berkumpul di Bali untuk menyatakan sikap menolak munaslub. Menurutnya, hal itu menandakan adanya keadaan darurat.
"Itu keadaan darurat, tapi kalau Airlangga terjadi sesuatu, 38 harus solid juga mengganti Airlangga," kata Ridwan saat dihubungi, Senin (31/7/2023).
Menurutnya, agenda pertemuan itu tak terjadwal dalam DPD I Partai Golkar. Dengan demikian, ia meyakini, pertemuan itu menunjukkan tengah ada keadaan darurat. "Saya cuma bisa bilang bahwa ada pertemuan darurat Partai Golkar, yaitu di Bali. Isinya yang diekspose, solid mendukung Airlangga ketua umum," tutur Ridwan.
Namun, ia berpendapat sikap itu bisa saja berubah ketika terjadi sesuatu terhadap Airlangga. Ridwan lantas mengungkit kejadian yang menimpa Setya Novanto (Setnov) yang saat itu terjerat kasus korupsi.
Kala itu, kata Ridwan, Setnov bekerja dengan sangat baik sebagai pimpinan partai berlambang pohon beringin. Bahkan, ia menilai, kepengurusan partai solid hingga ke akar rumput. "Tapi begitu dia (Setnov) tersangka ya mundur, 38 langsung ya loncat indah semua cari selamat," katanya.
Sebanyak 38 Ketua DPD I Partai Golkar kompak menolak adanya wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka juga taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto .
"Kami menyatakan 100 persen, kami di sini menolak munaslub. Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan agenda politik 2024 bersama Pak Airlangga Hartarto," ujar Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Senin (31/7/2023).
Doli menambahkan, pertemuan 38 DPD I Partai Golkar dengan Airlangga Hartarto di Bali merupakan inisiatif para ketua DPD. Sebab, DPD merupakan pemilik suara di munas Golkar.
"Kedua, untuk urusan pilpres sebagaimana yang diputuskan dalam munas, rapimnas, dan rakernas, kami sepenuhnya sudah menyerahkan mandat pada ketua umum untuk menentukan siapa capres atau cawapresnya," ujarnya.
"Itu keadaan darurat, tapi kalau Airlangga terjadi sesuatu, 38 harus solid juga mengganti Airlangga," kata Ridwan saat dihubungi, Senin (31/7/2023).
Menurutnya, agenda pertemuan itu tak terjadwal dalam DPD I Partai Golkar. Dengan demikian, ia meyakini, pertemuan itu menunjukkan tengah ada keadaan darurat. "Saya cuma bisa bilang bahwa ada pertemuan darurat Partai Golkar, yaitu di Bali. Isinya yang diekspose, solid mendukung Airlangga ketua umum," tutur Ridwan.
Namun, ia berpendapat sikap itu bisa saja berubah ketika terjadi sesuatu terhadap Airlangga. Ridwan lantas mengungkit kejadian yang menimpa Setya Novanto (Setnov) yang saat itu terjerat kasus korupsi.
Kala itu, kata Ridwan, Setnov bekerja dengan sangat baik sebagai pimpinan partai berlambang pohon beringin. Bahkan, ia menilai, kepengurusan partai solid hingga ke akar rumput. "Tapi begitu dia (Setnov) tersangka ya mundur, 38 langsung ya loncat indah semua cari selamat," katanya.
Sebanyak 38 Ketua DPD I Partai Golkar kompak menolak adanya wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka juga taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto .
"Kami menyatakan 100 persen, kami di sini menolak munaslub. Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan agenda politik 2024 bersama Pak Airlangga Hartarto," ujar Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Senin (31/7/2023).
Doli menambahkan, pertemuan 38 DPD I Partai Golkar dengan Airlangga Hartarto di Bali merupakan inisiatif para ketua DPD. Sebab, DPD merupakan pemilik suara di munas Golkar.
"Kedua, untuk urusan pilpres sebagaimana yang diputuskan dalam munas, rapimnas, dan rakernas, kami sepenuhnya sudah menyerahkan mandat pada ketua umum untuk menentukan siapa capres atau cawapresnya," ujarnya.
(zik)
Explore More