PDIP Sebut Tudingan Politik Dinasti untuk Gibran Tak Mendasar

JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ikut berkomentar terkait tuduhan politik dinasti dalam pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dalam pilkada. Hasto menyebut, tuduhan itu tak mendasar, karena pada dasarnya masyarakat yang akan memilih dan menentukan para calon kepala daerah.

(Baca juga: Gibran, Dhito Maju Pilkada, PDIP: Bukti Partai Terbuka Kepemimpinan Muda)

Menurut Hasto, dalam era demokrasi dimana pelaksanaan Pemilu adalah secara langsung, proses pendidikan politik rakyat berjalan cepat. Dampaknya, proses demokrasi meningkatkan rasionalitas publik.

"Masyarakat pada akhirnya melihat rasional. Yang dilihat adalah aspek kepemimpinan, aspek kinerja, aspek terhadap berbagai program yang ditawarkan oleh calon pemimpin, itu yang tetap menjadi dominan, dan menjadi referensi dari masyarakat untuk memilih," kata Hasto, Sabtu (25/7/2020).

(Baca juga: Rekomendasi PDIP untuk Gibran, Rudy: Kalau Kecewa, Ya Kecewa)

Oleh karena itu, Hasto menganggap tudingan dinasti politik itu hanya menjadi bagian dari dialektika politik yang menyempurnakan seluruh rasionalitas publik. Selain itu, politikus asal Yogyakarta itu meyakini kaderisasi politik memang dimulai dari keluarga. Dan pendidikan itu bukan menjadi fenomena tunggal.

"Bagi PDI Perjuangan itu terjadi di banyak partai. Hampir di seluruh partai politik. Yang penting di dalam proses menyiapkan seseorang menjadi pemimpin itulah yang dilakukan PDI Perjuangan," ujarnya.

Hasto juga menekankan pihaknya mewajibkan setiap calon kepala daerah (cakada) dan wakil kepala daerah untuk mengikuti Sekolah Partai. Di sana, setiap cakada akan diberikan materi tentang pengelolaan anggaran yang prowong cilik, geopolitik, dan ideologi Pancasila. Hal itu demi menjawab tudingan bahwa sosok seperti Gibran tak memiliki pengalaman di pemerintahan.

"Karena di situlah kualitas pemimpin itu kami kedepankan melalui sekolah partai," pungkas Hasto.