Survei CPCS Ungkap Indikator Kepuasan Publik terhadap Jokowi Capai 78,3%

JAKARTA - Kurang setahun menuju Pemilu 2024, mayoritas publik merasa puas terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) . Temuan survei Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi -Ma'ruf mencapai 78,3 persen.

Di antaranya 11,0 persen merasa sangat puas terhadap kinerja Jokowi . Sebaliknya, hanya ada 19,1 persen yang merasa tidak puas, di antaranya 0,8 persen merasa tidak puas sama sekali, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab sebanyak 2,6 persen.

"Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi pada ujung periode kedua mencapai 78,3 persen," kata peneliti senior CPCS Hatta Binhudi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/4/2023).

Menurut Hatta, tingkat kepuasan yang terjaga tetap tinggi pada kurun setahunan menjelang Pemilu 2024, mencerminkan optimistis yang kuat di mata publik. Tercatat tingkat kepuasan sebesar 78,5 persen pada survei bulan Desember 2022 dan 77,8 persen pada Februari 2023.

"Hal ini menarik, mengingat masa jabatan Jokowi akan segera berakhir tetapi tingkat kepuasan masih sangat tinggi, sesuatu yang sulit dicapai pada masa kepemimpinan sebelumnya," tandas Hatta.



Ditambah kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintahan Jokowi, khususnya pandemi Covid-19 yang secara resmi masih berlangsung.

"Meskipun perekonomian sempat anjlok, tetapi pemulihan dengan cepat mengembalikan pertumbuhan pada kisaran 5 persen," tegas Hatta.

Dunia juga tengah dihadapkan pada situasi ketidakpastian, yang diperparah oleh gejolak geopolitik terutama perang di Ukraina.

"Nyatanya sejumlah prediksi menunjukkan ekonomi Indonesia pada sepanjang 2023 tetap kuat, atau sedikit di bawah 5 persen," jelas Hatta.

Tetap kokohnya perekonomian meski dihantam pandemi dan disrupsi dapat dijelaskan dengan keberhasilan pada periode pertama Jokowi.

Kemudian transformasi besar-besaran dilakukan Jokowi dengan gencarnya pembangunan infrastruktur begitu terpilih sebagai presiden.

Tantangan utama dalam menciptakan daya saing ekonomi adalah kelancaran arus mobilitas baik penumpang maupun barang. Lebih-lebih bagi negara kepulauan seperti Indonesia, tingginya biaya logistik membuat rendahnya minat dalam menanamkan investasi.

Setelah sempat mangkrak akibat krisis moneter pada 1997, kini jaringan jalan tol Trans Jawa sudah tersambung. Pemerintah juga menggencarkan pembangunan infrastruktur serupa di luar Jawa, serta transportasi massal di kawasan aglomerasi perkotaan.

Selain membangun jalan dan rel kereta api, infrastruktur lainnya dibangun untuk mendukung sektor pertanian berupa bendungan, embung, dan saluran irigasi, yang juga bisa digunakan untuk pengendalian banjir.

"Setidaknya dua sektor, yaitu transportasi dan pertanian, membuat fondasi ekonomi tetap kokoh ketika Covid-19 melanda, ditambah dengan invasi," terang Hatta.

Dengan capaian itu saja, Jokowi mengaku sempat khawatir bakal terjadi rusuh jika waktu itu diterapkan lockdown. Di sisi lain, tetap diakui masih banyaknya ketidakpuasan, baik yang ditimbulkan dari masalah ekonomi maupun faktor lainnya.

"Publik menyoroti soal korupsi dan penegakan hukum, yang masih berkelindan dengan watak birokrasi dan dampak desentralisasi," tutur Hatta.

Terlepas dari kekurangan yang ada, prestasi yang diukir Jokowi memberikan legacy pasca-2024, sekaligus menjadi tantangan ke depan.

"Setelah peluang memperpanjang masa jabatan tertutup, siapa pemimpin berikutnya yang bisa melanjutkan kerja-kerja Jokowi," tutupnya.

Survei CPCS dilakukan pada 1-7 April 2023, dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.