DPR Minta Pemerintah Kendalikan Inflasi Jelang Idul Fitri

JAKARTA - DPR meminta pemerintah mengendalikan potensi inflansi menjelang Perayaan Idul Fitri 2023/1444 Hijriah. Jangan sampai tingginya inflansi menggerus daya beli masyarakat saat Lebaran.

"Kenaikan inflansi selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri merupakan kejadian yang terus berulang. Karena itu, perlu langkah antisipasi, jangan sampai tingginya inflansi akan mengerus daya beli masyarakat terutama mereka para kelompok rentan," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi, Selasa (4/4/2023).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik pada Februari lalu angka inflansi sudah berada di angka 5,7%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,23%.

Baca juga: BPS Catat Inflasi Maret 2023 Tembus 4,97%, Ini Penyebabnya

"Dengan tingginya permintaan barang pokok selama Ramadan dan Idul Fitri maka bisa kita asumsikan akan terjadi kenaikan inflansi selama Maret dan April nanti," katanya.

Kenaikan inflansi ini, kata Fathan, bisa dipastikan akan menaikan kenaikan harga bahan pokok. Situasi ini bisa berdampak besar bagi kelompok-kelompok rentan.

"Inflansi tinggi bisa memicu kenaikan harga kebutuhan pokok juga harga barang lainnya. Situasi ini harus benar-benar diantisipasi karena daya beli masyarakat belum sepenuhnya kembali setelah lebih dari dua tahun dihantam pandemi," ujarnya.

Saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasi anggaran Rp8,2 triliun untuk perlindungan sosial sebagai upaya mengendalikan inflansi. Di antaranya berupa bantuan beras 10 Kg kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan paket protein ayam dan telur kepada 1,4 juta KPM dengan balita stunting.

"Kami berharap bantuan ini benar-benar diawasi agar sampai kepada mereka yang berhak. Dengan demikian kelompok rentan ini bisa terlindungi dari dampak inflansi," katanya.

Politikus PKB ini berharap pemerintah tidak hanya memberikan bantalan sosial bagi mereka yang terdampak kenaikan inflansi. Menurutnya, pemerintah juga harus melakukan langkah-langkah taktis agar inflansi terkendali.

"Kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Keuanga, Bank Indonesia, hingga OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus melakukan langkah taktis baik di bidang fiscal maupun monoter agar inflansi bisa terkendali. Selain itu pemerintah juga bisa memastikan keterjangkuan harga bahan pokok dengan operasi pasar, mengawasi kelancaran rantai pasok, hingga memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok," katanya.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memastikan pemerintah menjamin pasokan kebutuhan daging saat Ramadan hingga menjelang Lebaran.

"Kalau soal mengenai kebutuhan barang, daging, kebutuhan Ramadan, sebenarnya pemerintah sudah antisipasi termasuk untuk penyiapan daging impor kalau memang diduga memang akan mengalami kekurangan," kata Wapres dalam keterangan resminya, Selasa (4/4/2023).

Wapres kembali menegaskan kebutuhan daging dalam negeri cukup, sehingga tidak perlu impor. Namun, jika kurang, maka langkah untuk mengantisipasinya adalah dengan impor.

"Jadi kalau kebutuhan dalam negeri cukup sebenarnya tidak perlu impor, tapi karena memang kurang maka pemerintah sudah mengantisipasi itu, baik untuk sapi bahkan juga untuk kerbau, sudah juga disiapkan. Saya kira pemerintah sudah menjamin menyiapkan antisipasinya," katanya.