Lokasi Prioritas Pembangunan Perbatasan Meningkat Jadi 222 Kecamatan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan menaikan lokasi prioritas (lokpri) wilayah perbatasan di tahun 2020-2024. Jika pada tahun 2015-2019 lokri mencakup 187 kecamatan, maka untuk periode 2020-2024 akan ada tambahan 35 kecamatan.
"Baseline Lokpri 2015-2019 yaitu 187 Kecamatan dan di Renstra 2020-2024 ditargetkan sebanyak 222 Kecamatan," Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro dalam siaran persnya, Jumat (17/7/2020). (Baca juga: Mahfud MD: Satu jengkal Pun Tidak Boleh Dilanggar)
Dia mengatakan selain jumlah lokpri, baseline capaian pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahun 2015-2019 juga akan ditingkatkan. “Yang semula ada pada angka 0,42 kini BNPP akan menaikkan target pada Renstra 2020-2024 dengan target sebesar 0,52. Dalam target tersebut terdapat 12 Indikator penilaian,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, alokasi anggaran di BNPB pun dipastikan meningkat. Dimana untuk tahun 2020 hingga 2024 diproyeksikan membutuhkan anggaran Rp. 1,5 triliun. Angka ini naik dari yang direncanakan sebelumnya yakni Rp. 622.6 Miliar.
“Kenaikan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang di targetkan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 26 PLBN,” pungkasnya. Dita angga.
"Baseline Lokpri 2015-2019 yaitu 187 Kecamatan dan di Renstra 2020-2024 ditargetkan sebanyak 222 Kecamatan," Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro dalam siaran persnya, Jumat (17/7/2020). (Baca juga: Mahfud MD: Satu jengkal Pun Tidak Boleh Dilanggar)
Dia mengatakan selain jumlah lokpri, baseline capaian pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahun 2015-2019 juga akan ditingkatkan. “Yang semula ada pada angka 0,42 kini BNPP akan menaikkan target pada Renstra 2020-2024 dengan target sebesar 0,52. Dalam target tersebut terdapat 12 Indikator penilaian,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, alokasi anggaran di BNPB pun dipastikan meningkat. Dimana untuk tahun 2020 hingga 2024 diproyeksikan membutuhkan anggaran Rp. 1,5 triliun. Angka ini naik dari yang direncanakan sebelumnya yakni Rp. 622.6 Miliar.
“Kenaikan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang di targetkan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 26 PLBN,” pungkasnya. Dita angga.
(cip)