Safari Politik Dinilai Wajar, Bawaslu Diharapkan Tak Tebang Pilih

JAKARTA - Safari politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan dinilai masih taraf wajar. Karenanya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan tidak tebang pilih dalam merespons fenomena tersebut.

Pandangan ini disampaikan oleh Koordinator Nasional Relawan Perubahan, Kamaludin Enuh. Sebab kata dia, yang dilakukan oleh Anies bukanlah kampanye pemilu, yang bertujuan untuk mempengaruhi calon pemilih agar memilih paslon urutan tertentu.

"Kampanye politik dilakukan untuk memperkenalkan calon, mendekatkan supaya masyarakat tahu. Sedangkan kampanye pemilu, dimaksudkan untuk menggiring pemilih pada salah satu kandidat tertentu, karena sudah punya nomor urut, sudah lengkap program dan paslonnya," kata Kamaludin dalam keterangannya, Selasa (21/2/2023).

"Perhatikan perbedaannya, saya rasa Bawaslu sebagai lembaga pengawas butuh memperhatikan masalah lain yang lebih penting ketimbang asal menyasar tapi kemudian tebang pilih," tambahnya.

Baca juga: Safari Politik Anies ke Aceh, Warga: Semoga Menjadi Presiden!

Kamaludin menjelaskan, safari politik Anies dimaksudkan untuk menjaring masukan dari masyarakat agar program yang dibuat tepat sesuai sasaran, yakni menjawab permasalahan masyarakat. Penilaian Bawaslu pun dinilai ambigu karena tidak disertai penjelasan soal apa yang dilanggar.

"Pelanggaran seperti apa? Dijelaskan dong. Safari politik ini kan ditujukan untuk mendengar langsung aspirasi dari masyarakat di daerah. Lebih jauh, agar masyarakat lebih mengenal calon pemimpinnya, tidak lagi beli kucing dalam karung yang hanya mengandalkan pencitraan," tuturnya.

Kamaludin mempertanyakan, mengapa penilaian tersebut hanya menyasar pada Anies saja, namun tidak pada calon kandidat lain, yang terindikasi melakukan kampanye saat masih menjabat sebagai pejabat publik. Sedangkan safari politik Anies justru dilakukan secara mandiri tanpa berpotensi menggunakan anggaran negara.

"Mungkin karena sudah tidak menjabat sebagai pejabat publik, sehingga dipermasalahkan. Bagaimana dengan yang masih menjabat? Bahkan menurut kami, tanpa jabatan apa pun beliau justru mencerminkan kejujuran, gerakan ini tidak memakai anggaran negara berkedok kunjungan kerja, seluruhnya mandiri, hanya dibantu oleh partai pengusung," tutup Kamaludin.