Serahkan Sertifikat Gereja, Wamen ATR/BPN: Perlindungan Negara terhadap Umat Beragama
Selasa, 13 Desember 2022 - 23:14 WIB
Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN Raja Juli Antoni menyerahkan 4 Sertifikat Tanah dan menyebutkan ini sebagai bentuk negara melindungi umat beragama. Foto/Istimewa
JAKARTA - Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN Raja Juli Antoni menyerahkan 4 Sertifikat Tanah dan menyebutkan ini sebagai bentuk negara melindungi umat beragama. Keempat sertifikat tersebut atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan, Gereja Misi Injili Indonesia (GMII), Keuskupan Agung Jakarta di Pejaten, Jakarta Selatan, Selasa (13/12/2022).
Penyerahan sertifikat dilakukan di SMA Kolese Gonzaga, Pejaten. Dalam sambutannya, Wamen ATR/BPN Raja Juli bercerita, pihaknya mengaku sering mendapat laporan rumah ibadah yang tidak memiliki sertifikat tanah. Karena itu sertifikasi rumah ibadah menjadi prioritas.
"Arahan Pak Menteri Hadi (Menteri ATR/BPN), selain kita mengurus tanah-tanah HGU, kita harus memberikan perhatian pada tanah wakaf dan rumah ibadah," kata Raja.
Raja Juli mengungkapkan, pihaknya terus mengejar sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah yang ditargetkan selesai pada 2024. "Insya Allah saya akan fokus dan konsisten," ujar Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.
Baca juga: Wamen ATR/BPN Sebut 2024 Semua Tanah Rumah Ibadah Termasuk Pura Disertifikasi
Dia menyebutkan, penyerahan sertifikat adalah bentuk perlindungan negara. Dengan perlindungan itu umat beragama akan mendapatkan kenyamanan dalam beribadah.
"Dengan adanya sertifikat ini, menjadi ada kepastian hukum sehingga mafia tanah tidak bisa lagi mengganggu hak-hak umat," tegas Raja
Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni juga mengajak kepada seluruh umat beragama supaya sesegera mungkin mendaftarkan asset tanahnya.
"Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Pak Hadi insya Allah bergerak cepat. Mari daftarkan tanahnya ke kantor pertanahan setempat," tutup Raja.
Bagi pemerintah khususnya kantor pertanahan, sertifikasi rumah ibadah menjadi penting dalam pengelolaan pertanahan demi terwujudnya tertib administrasi pertanahan.
Selama tahun 2022, Kementerian ATR/BPN telah menyerahkan sebanyak 18.852 sertifikat tanah wakaf dan rumah ibadah di seluruh Indonesia.
Penyerahan sertifikat dilakukan di SMA Kolese Gonzaga, Pejaten. Dalam sambutannya, Wamen ATR/BPN Raja Juli bercerita, pihaknya mengaku sering mendapat laporan rumah ibadah yang tidak memiliki sertifikat tanah. Karena itu sertifikasi rumah ibadah menjadi prioritas.
"Arahan Pak Menteri Hadi (Menteri ATR/BPN), selain kita mengurus tanah-tanah HGU, kita harus memberikan perhatian pada tanah wakaf dan rumah ibadah," kata Raja.
Raja Juli mengungkapkan, pihaknya terus mengejar sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah yang ditargetkan selesai pada 2024. "Insya Allah saya akan fokus dan konsisten," ujar Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.
Baca juga: Wamen ATR/BPN Sebut 2024 Semua Tanah Rumah Ibadah Termasuk Pura Disertifikasi
Dia menyebutkan, penyerahan sertifikat adalah bentuk perlindungan negara. Dengan perlindungan itu umat beragama akan mendapatkan kenyamanan dalam beribadah.
"Dengan adanya sertifikat ini, menjadi ada kepastian hukum sehingga mafia tanah tidak bisa lagi mengganggu hak-hak umat," tegas Raja
Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni juga mengajak kepada seluruh umat beragama supaya sesegera mungkin mendaftarkan asset tanahnya.
"Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Pak Hadi insya Allah bergerak cepat. Mari daftarkan tanahnya ke kantor pertanahan setempat," tutup Raja.
Bagi pemerintah khususnya kantor pertanahan, sertifikasi rumah ibadah menjadi penting dalam pengelolaan pertanahan demi terwujudnya tertib administrasi pertanahan.
Selama tahun 2022, Kementerian ATR/BPN telah menyerahkan sebanyak 18.852 sertifikat tanah wakaf dan rumah ibadah di seluruh Indonesia.
(maf)
tulis komentar anda