Pemerintah Harus Berikan Afirmasi Khusus Terkait Pemekaran Papua

JAKARTA - Pembentukan daerah otonomi baru ( DOB ) Papua masih menjadi isu strategis pemerintah untuk menjawab persoalan kemiskinan, percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan di daerah Papua. Menyingkapi kondisi ini, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Roberth Rouw setuju dengan niat pemerintah pusat yang akan menambah tiga DOB di pulau Papua.

Namun, dia juga memberikan dua syarat yang harus dipenuhi pemerintah agar DOB bisa berjalan sesuai harapan rakyat Papua. Roberth Rouw menegaskan, pihaknya mengapresiasi niat pemerintah pusat yang akan memberikan tiga daerah pemekaran baru di Pulau Papua.

Walaupun sejauh ini diakuinya masih ada pihak yang mendukung dan ada juga yang tidak setuju. “Sebagai anggota DPR RI, kami menerima dua aspirasi itu, baik yang mendukung maupun yang menolak. Kami wajib sampaikan juga aspirasi itu ke pemerintah pusat,” kata Roberth, baru-baru ini.





Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu menegaskan, kalau pemerintah pusat merasa memang harus melakukan pemekaran di Papua demi mengejar ketertinggalan pembangunan dan untuk memperpendek rentang kebijakan yang selama ini terkendala di Papua, maka pihaknya sangat mendukung niat baik tersebut.

“Tapi jangan hanya diberikan begitu saja. Harus juga memberikan afirmasi khusus kepada tiga provinsi DOB itu, yaitu dengan dukungan anggaran yang baik agar pembangunan di sana lebih baik dan lebih cepat. Jangan hanya semangat memberikan DOB saja, tapi juga semangat memberikan dengan segala konsekuensinya, yakni dukungan anggaran untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.

Di samping itu selama ini keterwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat hanya sebanyak 13 kursi. Jika nantinya terjadi pemekaran menjadi lima provinsi, maka diusulkan agar pemerintah memberikan tiap provinsi empat kursi. "Jadi total masyarakat Papua memiliki 20 perwakilan di DPR RI," tegas Roberth.

Dirinya juga mengingatkan, bila pemerintah pusat ingin memekarkan Papua, maka bukan hanya dukungan anggaran yang harus diperhatikan. Tetapi juga kursi keterwakilan di DPR RI. Melihat ketentuan yang ada, satu provinsi hanya memiliki tiga kursi keterwakilan di DPR.

“Kalau begitu, tidak ada afirmasi khusus, biasa saja sesuai ketentuan. Harus diberikan afirmasi khusus, bahwa semangat memberikan DOB dengan segala konsekuensi dari mulai anggaran dan keterwakilan di DPR,” ucapnya.

Mengenai pihak yang menolak DOB, Roberth menjelaskan, sejak dulu semua daerah memohon dan berebut dimekarkan. Dalam konteks Papua, pemerintah pusat memberikan khusus, karena itulah ada pihak yang curiga dengan niat pemerintah tersebut.

“Pemerintah harus bisa menjawab itu, yakni dengan memberikan afirmasi khusus, dan segala konsekuensinya harus juga ditanggung. Dengan demikian masyarakat melihat bahwa pemerintah betul-betul memperhatikan dan ingin mempercepat pembangunan di pulau Papua,” katanya.