DPR Tagih Aturan Protokol Wisata di Era New Normal
Rabu, 17 Juni 2020 - 13:06 WIB
PT TWC menggelar simulasi penerapan standar new normal di Candi Prambanan, Sleman, Kamis (11/6/2020) sore. FOTO/SINDOnews/PRIYO SETYAWAN
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menerbitkan panduan bagi turis, industri pariwisata, maupun pemerintah daerah dalam masa tatanan kehidupan baru atau new normal yang sebagian mulai diberlakukan, khususnya di sektor pariwisata .
"Kita sudah dengar soal CHS (Cleanlines, Health, and Safety) yang akan diterapkan, tapi belum ada regulasinya," kata Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (17/6/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, beberapa pemerintah daerah saat ini sudah mulai membuka destinasi wisatanya dengan protokol kesehatan. "Kita harus jaga agar kondisi tidak kembali outbreak, malah bisa balik ke fase awal," katanya.( )
Fikri berpendapat, dalam fase yang belum menunjukkan kulminasi (titik puncak) pandemi COVID-19 di Indonesia, pembukaan destinasi wisata sebenarnya belum dianjurkan. "Setiap kegiatan yang memicu keramaian dan lalu lintas orang, tetap berpotensi meningkatkan angka infeksi, harus ada protokol yang sangat ketat," katanya.
Maka itu, Fikri berharap panduan dari pemerintah pusat terkait daerah-daerah yang sudah mulai menarik wisatawan untuk datang. Dia juga menekankan bagaimana mengubah perilaku turis agar mampu beradaptasi pada fase new normal. Standar pemakaian masker, selalu mencuci tangan, dan physical distancing secara ketat harus tetap diterapkan.
"Physical distancing juga memaksa pengelola menerapkan pembatasan kuota orang dalam satu tempat hiburan, resto, transportasi, maupun penginapan," katanya. ( )
Fikri menekankan pentingnya pengawasan pemerintah dalam hal ini diterapkan oleh pengelola tempat wisata dan hiburan. Koordinasi lintas sektor juga diharapkan dalam penerapan regulasi tersebut. "Pelibatan sektor perhubungan, keamanan dan ketertiban, serta sektor kesehatan harus integral dalam penerapan new normal di pariwisata," kata Fikri.
Selain itu, dia juga meminta pelibatan pelaku industri pariwisata hingga unit terkecil seperti pemandu wisata, supir, ojek, hingga pedagang sektor wisata agar bersama berpartisipasi dalam kampanye wisata yang aman dan sehat selama new normal.
Adapun terkait CHS di industri pariwisata, Fikri mengingatkan akan menjadi pertaruhan citra pariwisata lokal maupun nasional di mata pelancong. "Citra destinasi wisata saat ini akan kental dengan isu CHS, di mana turis akan merasa aman dan nyaman berkunjung," katanya.
Lebih lanjut dia berharap, dengan semangat gotong-royong dari seluruh pelaku dan pengampu, pariwisata nasional akan kembali bangkit dan meraih kepercayaan publik internasional yang tengah turun.
Sebelumnya diberitakan, dilansir organisasi nirlaba Deep Knowledge Group, Indonesia termasuk kategori negara paling tidak aman terhadap COVID-19. Dari daftar 100 negara yang dianggap paling aman dari Covid-19, Indonesia menduduki peringkat 97.
"Kita sudah dengar soal CHS (Cleanlines, Health, and Safety) yang akan diterapkan, tapi belum ada regulasinya," kata Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (17/6/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, beberapa pemerintah daerah saat ini sudah mulai membuka destinasi wisatanya dengan protokol kesehatan. "Kita harus jaga agar kondisi tidak kembali outbreak, malah bisa balik ke fase awal," katanya.( )
Fikri berpendapat, dalam fase yang belum menunjukkan kulminasi (titik puncak) pandemi COVID-19 di Indonesia, pembukaan destinasi wisata sebenarnya belum dianjurkan. "Setiap kegiatan yang memicu keramaian dan lalu lintas orang, tetap berpotensi meningkatkan angka infeksi, harus ada protokol yang sangat ketat," katanya.
Maka itu, Fikri berharap panduan dari pemerintah pusat terkait daerah-daerah yang sudah mulai menarik wisatawan untuk datang. Dia juga menekankan bagaimana mengubah perilaku turis agar mampu beradaptasi pada fase new normal. Standar pemakaian masker, selalu mencuci tangan, dan physical distancing secara ketat harus tetap diterapkan.
"Physical distancing juga memaksa pengelola menerapkan pembatasan kuota orang dalam satu tempat hiburan, resto, transportasi, maupun penginapan," katanya. ( )
Fikri menekankan pentingnya pengawasan pemerintah dalam hal ini diterapkan oleh pengelola tempat wisata dan hiburan. Koordinasi lintas sektor juga diharapkan dalam penerapan regulasi tersebut. "Pelibatan sektor perhubungan, keamanan dan ketertiban, serta sektor kesehatan harus integral dalam penerapan new normal di pariwisata," kata Fikri.
Selain itu, dia juga meminta pelibatan pelaku industri pariwisata hingga unit terkecil seperti pemandu wisata, supir, ojek, hingga pedagang sektor wisata agar bersama berpartisipasi dalam kampanye wisata yang aman dan sehat selama new normal.
Adapun terkait CHS di industri pariwisata, Fikri mengingatkan akan menjadi pertaruhan citra pariwisata lokal maupun nasional di mata pelancong. "Citra destinasi wisata saat ini akan kental dengan isu CHS, di mana turis akan merasa aman dan nyaman berkunjung," katanya.
Lebih lanjut dia berharap, dengan semangat gotong-royong dari seluruh pelaku dan pengampu, pariwisata nasional akan kembali bangkit dan meraih kepercayaan publik internasional yang tengah turun.
Sebelumnya diberitakan, dilansir organisasi nirlaba Deep Knowledge Group, Indonesia termasuk kategori negara paling tidak aman terhadap COVID-19. Dari daftar 100 negara yang dianggap paling aman dari Covid-19, Indonesia menduduki peringkat 97.
(abd)
tulis komentar anda