Komisi I DPR: TNI Polri Alat Negara, Jangan Terlibat Diskusi Politik Praktis
Rabu, 02 Maret 2022 - 11:24 WIB
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyatakan bahwa arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada aparat TNI-Polri serta keluarganya, merupakan pengingat yang tepat bahwa sebagai alat negara tidak boleh terlibat diskusi politik praktis. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyatakan bahwa arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada aparat TNI-Polri serta keluarganya, merupakan pengingat yang tepat bahwa sebagai alat negara tidak boleh terlibat diskusi politik praktis. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta keluarga TNI-Polri disiplin termasuk dalam WhatsApp Group (WAG) di kalangan internal.
"Arahan Pak Jokowi sudah pas, TNI dan Polri bahkan keluarganya tidak boleh terlibat dalam diskusi-diskusi politik praktis apalagi yang menjelekkan negara atau pemerintah," kata TB Hassanudin saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (2/3/2022).
Menurut dia, sebagai alat negara, TNI dan Polri harus mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah, bukan justru sebaliknya. Hasanuddin menegaskan TNI dan Polri harus tetap memegang teguh Pancasila dan UUD 45, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Catur Prasetia serta Tribrata. "Termasuk soal Ibu Kota Negara (IKN) yang tadi disampaikan Pak Jokowi," katanya.
Jenderal purnawirawan bintang dua ini juga menyinggung arahan Presiden Jokowi yang menegur personel TNI dan Polri serta keluarganya agar tidak sembarangan mengundang penceramah radikal dengan mengatasnamakan demokrasi. Politikus PDI Perjuangan itu memandang bahwa teguran Presiden soal ini sudah tepat, mengingat TNI dan Polri adalah garda terdepan dan benteng pertahanan negara.
Menurutnya, penyebaran paham radikal terorisme tak melulu menyasar masyarakat biasa, pegawai lembaga negara, kementerian, bahkan aparat keamanan pun tak luput dari pengaruh paham negatif ini. "Jadi harus waspada modus-modus teroris dalam melancarkan aksi mencari simpatisan," katanya.
Baca juga: Jokowi Perintahkan WAG TNI-Polri Didisiplinkan, Selengkapnya Hanya di iNews Sore
"Arahan Pak Jokowi sudah pas, TNI dan Polri bahkan keluarganya tidak boleh terlibat dalam diskusi-diskusi politik praktis apalagi yang menjelekkan negara atau pemerintah," kata TB Hassanudin saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (2/3/2022).
Menurut dia, sebagai alat negara, TNI dan Polri harus mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah, bukan justru sebaliknya. Hasanuddin menegaskan TNI dan Polri harus tetap memegang teguh Pancasila dan UUD 45, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Catur Prasetia serta Tribrata. "Termasuk soal Ibu Kota Negara (IKN) yang tadi disampaikan Pak Jokowi," katanya.
Jenderal purnawirawan bintang dua ini juga menyinggung arahan Presiden Jokowi yang menegur personel TNI dan Polri serta keluarganya agar tidak sembarangan mengundang penceramah radikal dengan mengatasnamakan demokrasi. Politikus PDI Perjuangan itu memandang bahwa teguran Presiden soal ini sudah tepat, mengingat TNI dan Polri adalah garda terdepan dan benteng pertahanan negara.
Menurutnya, penyebaran paham radikal terorisme tak melulu menyasar masyarakat biasa, pegawai lembaga negara, kementerian, bahkan aparat keamanan pun tak luput dari pengaruh paham negatif ini. "Jadi harus waspada modus-modus teroris dalam melancarkan aksi mencari simpatisan," katanya.
Baca juga: Jokowi Perintahkan WAG TNI-Polri Didisiplinkan, Selengkapnya Hanya di iNews Sore
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(abd)
tulis komentar anda