Benny Rhamdani Posisikan Pekerja Migran sebagai VVIP
Kamis, 23 April 2020 - 13:31 WIB
Presiden Jokowi melantik politikus Partai Hanura, Benny Rhamdani sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Istana Negara. Foto/Istimewa
JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyambut langsung kedatangan 41 PMI dari Los Angeles, Amerika Serikat, di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka merupakan kru kapal pesiar Norwegian Joy.
Benny mengatakan, pemerintah wajib menyiapkan karpet merah bagi PMI. Alasannya, dalam teori negara tidak ada negara tanpa rakyat dan pemerintah pun digaji oleh rakyat. "PMI seharusnya diposisikan sebagai very very important person (VVIP) dalam kehidupan bernegara," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (23/04/2020).
BP2MI membentuk Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. BP2MI juga menyiapkan petugas di pintu-pintu masuk bandara dan pelabuhan. Mereka dilengkapi sarana dan prasarana, seperti alat pelindung diri (APD). ( ).
Benny mengungkapkan para petugas siap memberikan layanan maksimal kepada PMI yang pulang ke Tanah Air. "Kita harus mampu memberikan pelayanan dan pelindungan kepada para PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kita membuktikan bahwa negara benar-benar hadir untuk PMI," tuturnya.
Para PMI yang pulang akan langsung diperiksa kesehatan sesuai dengah protokol pencegahan penularan Covid-19. Bagi yang dinyatakan sehat akan diberikan sertifikat. BP2MI akan memastikan dan membiayai kepulangan mereka hingga daerah masing-masing.
Ada juga PMI yang pulang secara mandiri, tapi tetap dipantau dan dipastikan sampai ke rumah dan bertemu keluarga. Sesuai aturan, 41 PMI itu harua karantina mandiri selama 14 hari meskipun hasil rapid test-nya negatif. Ini untuk mengurangi risiko penularan pandemi Covid-19.
BP2MI pun tak melepas para PMI begitu saja selepas tak bekerja. Para PMI bisa melapor ke pemerintah dan daerah UPT BP2MI di daerah apabila berencana ingin bekerja kembali di luar negeri. Untuk yang ingin di Tanah Air, akan diberikan pelatihan dan pemberdayaan kewirausahaan PMI.
PMI juga bisa mendaftarkan diri menjadi peserta kartu prakerja. "Kami tidak ingin satu PMI pun yang tidak merasakan pelayanan negara yang sungguh-sungguh. Negara hadir untuk mereka dan BP2MI ini sebagai representasi negara," tegas Benny.
Sementara itu, salah satu PMI Gede Leo Ariawan mengapresiasi pelayanan dari pemerintah. Leo mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan hotel di Denpasar untuk proses karantina dan pemeriksaan kesehatan. "Setelah dinyatakan negatif, baru diperkenankan pulang ke daerah asal," pungkasnya.
Benny mengatakan, pemerintah wajib menyiapkan karpet merah bagi PMI. Alasannya, dalam teori negara tidak ada negara tanpa rakyat dan pemerintah pun digaji oleh rakyat. "PMI seharusnya diposisikan sebagai very very important person (VVIP) dalam kehidupan bernegara," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (23/04/2020).
BP2MI membentuk Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. BP2MI juga menyiapkan petugas di pintu-pintu masuk bandara dan pelabuhan. Mereka dilengkapi sarana dan prasarana, seperti alat pelindung diri (APD). ( ).
Benny mengungkapkan para petugas siap memberikan layanan maksimal kepada PMI yang pulang ke Tanah Air. "Kita harus mampu memberikan pelayanan dan pelindungan kepada para PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kita membuktikan bahwa negara benar-benar hadir untuk PMI," tuturnya.
Para PMI yang pulang akan langsung diperiksa kesehatan sesuai dengah protokol pencegahan penularan Covid-19. Bagi yang dinyatakan sehat akan diberikan sertifikat. BP2MI akan memastikan dan membiayai kepulangan mereka hingga daerah masing-masing.
Ada juga PMI yang pulang secara mandiri, tapi tetap dipantau dan dipastikan sampai ke rumah dan bertemu keluarga. Sesuai aturan, 41 PMI itu harua karantina mandiri selama 14 hari meskipun hasil rapid test-nya negatif. Ini untuk mengurangi risiko penularan pandemi Covid-19.
BP2MI pun tak melepas para PMI begitu saja selepas tak bekerja. Para PMI bisa melapor ke pemerintah dan daerah UPT BP2MI di daerah apabila berencana ingin bekerja kembali di luar negeri. Untuk yang ingin di Tanah Air, akan diberikan pelatihan dan pemberdayaan kewirausahaan PMI.
PMI juga bisa mendaftarkan diri menjadi peserta kartu prakerja. "Kami tidak ingin satu PMI pun yang tidak merasakan pelayanan negara yang sungguh-sungguh. Negara hadir untuk mereka dan BP2MI ini sebagai representasi negara," tegas Benny.
Sementara itu, salah satu PMI Gede Leo Ariawan mengapresiasi pelayanan dari pemerintah. Leo mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan hotel di Denpasar untuk proses karantina dan pemeriksaan kesehatan. "Setelah dinyatakan negatif, baru diperkenankan pulang ke daerah asal," pungkasnya.
(zik)
tulis komentar anda