Polemik Fadel vs Sri Mulyani, Sekjen MPR Beberkan Lembaga Negara yang Anggarannya Naik
Rabu, 08 Desember 2021 - 11:49 WIB
Sekjen MPR RI Maruf Cahyono meluruskan bahwa reaksi Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani bukan terkait anggaran. Namun, lebih kepada masalah komunikasi dan koordinasi terkait tugas-tugas kelembagaan. FOTO/DOK.MPR RI
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Ma'ruf Cahyono meluruskan bahwa reaksi Wakil Ketua MPR Fadel Muhamad terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani bukan terkait anggaran. Namun, lebih kepada masalah komunikasi dan koordinasi terkait tugas-tugas kelembagaan.
Hal ini disampaikannya merespons pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yang menyatakan bahwa Pimpinan MPR RI salah alamat jika menuding Sri Mulyani yang memotong anggaran. Sebab, yang memotong anggaran adalah Bappenas.
Menurut Ma'ruf, MPR juga tidak mempersoalkan pemotongan anggaran, apakah Menteri Perencanaan/Bappenas selaku perencana atau Menteri Keuangan yang memang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Baca juga: Sri Mulyani Berang, Negara Banyak Utang tapi Daerah Sering Hamburkan Uang
"Perdebatan itu sudah selesai saat palu diketok di DPR dan Dipa 2022 diterima langsung oleh Ketua MPR di Istana bersama pimpinan lembaga dan kementerian yang lain. Harapan ketua MPR, setelah pertemuan Beliau dengan Menkeu di Bali, tidak ada lagi pihak yang mencoba memperkeruh situasi. Karena antara pimpinan MPR dan Menkeu sudah sepakat untuk bertemu dalam forum resmi. Pertemuan akan membahas berbagai hal, khususnya untuk meningkatkan sinergitas antara MPR RI dengan Kementerian Keuangan," kata Ma'ruf menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta dikutip, Rabu (8/12/21).
Ma'ruf menjelaskan MPR RI tidak terlalu mempersoalkan refocusing anggaran MPR RI. Karena faktanya, penurunan anggaran MPR RI telah berlangsung sebelum pandemi Covid-19. Pada 2018 anggaran MPR RI sebesar Rp1,04 triliun, menurun menjadi Rp958,4 miliar di 2019. Pada 2020, anggaran MPR kembali dipotong menjadi Rp800,5 miliar dan turun kembali menjadi Rp777,2 miliar di 2021.
"Di tahun depan, MPR RI hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp695,7 miliar dan MPR juga telah siap mencadangkan anggaran 5% dari Pagu 2022 sebesar 35M dan tetap mendukung kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sampai titik ini pun kami tidak masalah," katanya.
Baca juga: Ralat Ucapan Fadel Muhammad, Bamsoet Cuma Minta Sri Mulyani Hargai MPR
Ma'ruf pun mengungkap bahwa tidak semua lembaga/kementerian mengalami penurunan anggaran di masa pandemi Covid-19. Misalnya anggaran Kementerian PPN/Bappenas yang justru naik di 2022 menjadi Rp1,375 triliun dari tahun sebelumnya Rp1,060 triliun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga naik menjadi Rp44,012 triliun di 2022, dari Rp43,020 triliun di 2021. DPR RI dan DPD RI yang kantornya sama dengan MPR RI pun mengalami kenaikan anggaran.
"DPR RI mengalami kenaikan dari Rp5,492 triliun di 2021, menjadi Rp5,564 triliun pada tahun 2022. Anggaran DPD RI juga naik dari Rp983,2 miliar di tahun 2021 menjadi Rp987 miliar pada tahun 2022. MPR RI tidak mempersoalkan adanya lembaga atau kementerian anggarannya justru naik di kala pandemi Covid-19. MPR RI yang diisi 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD, tetap siap mendukung pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang partisipatif," kata Ma'ruf.
Hal ini disampaikannya merespons pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yang menyatakan bahwa Pimpinan MPR RI salah alamat jika menuding Sri Mulyani yang memotong anggaran. Sebab, yang memotong anggaran adalah Bappenas.
Menurut Ma'ruf, MPR juga tidak mempersoalkan pemotongan anggaran, apakah Menteri Perencanaan/Bappenas selaku perencana atau Menteri Keuangan yang memang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Baca juga: Sri Mulyani Berang, Negara Banyak Utang tapi Daerah Sering Hamburkan Uang
"Perdebatan itu sudah selesai saat palu diketok di DPR dan Dipa 2022 diterima langsung oleh Ketua MPR di Istana bersama pimpinan lembaga dan kementerian yang lain. Harapan ketua MPR, setelah pertemuan Beliau dengan Menkeu di Bali, tidak ada lagi pihak yang mencoba memperkeruh situasi. Karena antara pimpinan MPR dan Menkeu sudah sepakat untuk bertemu dalam forum resmi. Pertemuan akan membahas berbagai hal, khususnya untuk meningkatkan sinergitas antara MPR RI dengan Kementerian Keuangan," kata Ma'ruf menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta dikutip, Rabu (8/12/21).
Ma'ruf menjelaskan MPR RI tidak terlalu mempersoalkan refocusing anggaran MPR RI. Karena faktanya, penurunan anggaran MPR RI telah berlangsung sebelum pandemi Covid-19. Pada 2018 anggaran MPR RI sebesar Rp1,04 triliun, menurun menjadi Rp958,4 miliar di 2019. Pada 2020, anggaran MPR kembali dipotong menjadi Rp800,5 miliar dan turun kembali menjadi Rp777,2 miliar di 2021.
"Di tahun depan, MPR RI hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp695,7 miliar dan MPR juga telah siap mencadangkan anggaran 5% dari Pagu 2022 sebesar 35M dan tetap mendukung kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sampai titik ini pun kami tidak masalah," katanya.
Baca juga: Ralat Ucapan Fadel Muhammad, Bamsoet Cuma Minta Sri Mulyani Hargai MPR
Ma'ruf pun mengungkap bahwa tidak semua lembaga/kementerian mengalami penurunan anggaran di masa pandemi Covid-19. Misalnya anggaran Kementerian PPN/Bappenas yang justru naik di 2022 menjadi Rp1,375 triliun dari tahun sebelumnya Rp1,060 triliun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga naik menjadi Rp44,012 triliun di 2022, dari Rp43,020 triliun di 2021. DPR RI dan DPD RI yang kantornya sama dengan MPR RI pun mengalami kenaikan anggaran.
"DPR RI mengalami kenaikan dari Rp5,492 triliun di 2021, menjadi Rp5,564 triliun pada tahun 2022. Anggaran DPD RI juga naik dari Rp983,2 miliar di tahun 2021 menjadi Rp987 miliar pada tahun 2022. MPR RI tidak mempersoalkan adanya lembaga atau kementerian anggarannya justru naik di kala pandemi Covid-19. MPR RI yang diisi 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD, tetap siap mendukung pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang partisipatif," kata Ma'ruf.
(abd)
tulis komentar anda