Penuntasan Kemiskinan Ekstrem Harus Jadi Kerja Bersama
Kamis, 07 Oktober 2021 - 23:52 WIB
Wakil Presiden K.H Maruf Amin didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Ma
JAKARTA - Penuntasan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu fokus program pemerintah. Untuk itu kolaborasi antar kementerian/lembaga maupun pihak ketiga harus terus ditingkatkan.
“Kami terus meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun swasta untuk bersama-sama mengejar target Presiden Joko Widodo 0% kemiskinan ekstrem di tahun 2024,” ungkap Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar di sela Rapat Koordinasi (Rakor) Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/10/2021).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang dihadiri oleh Menko Perekonomi Arilanggar Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain itu hadir lima kepala daerah dari di Kabupaten Banyumas, Brebes, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumen.
Gus Halim sapaan akrab Abdul Halim Iskandar mengatakan, untuk 2021 pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah difokuskan di Kabupaten Banyumas, Brebes, Pemalang, Banjarnegara, dan Kebumen. Dia optimistis jika penuntasan kemiskinan ektrem di lima daerah tersebut bisa tuntas akhir tahun ini.
“Saya telah mengunjungi kelima wilayah tersebut. Saat ini berbagai program pengentasan kemiskinan bakal segera diluncurkan sesuai profiling warga yang membutuhkan berdasarkan data SDGs Desa yang kami miliki,” ujarnya.
Dia menuturkan, data SDGs Desa ini sangat penting untuk memastikan jika program pengentasan kemiskinan tepat sasaran serta sesuai dengan profiling warga desa yang membutuhkan. Hingga 6 Oktober 2021, sebanyak 44.520 desa atau setara 59% yang telah menuntaskan proses pendataan berbasis SDGs Desa.
Rukun Tetangga (RT) yang telah terdata sebanyak 485.280, dengan 30.901.327 kepala keluarga (KK), 92.172.656 jiwa atau 76% dari total warga desa. "Data dikumpulkan oleh 1.575.944 relawan pendataan desa dengan penggunaan dana desa untuk pemutakhiran data SDGs Desa Rp1.572.553.390.689 atau setara Rp23 juta per desa," ujarnya.
Gus Halim berharap agar para kepala daerah segera menuntaskan proses pengumpulan data SDGs Desa di wilayah masing-masing. Menurutnya langkah ini cukup fundamental untuk menuntaskan 0% kemiskinan ekstrem di 2024.
“Kami meyakini jika pemuktakhiran data desa berbasia SDGs Desa bisa pijakan dasar untuk penentuan konsolidasi program dalam rangka penuntasan kemiskinan ekstrem termasuk di seluruh Indonesia,” ujarnya.
“Kami terus meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun swasta untuk bersama-sama mengejar target Presiden Joko Widodo 0% kemiskinan ekstrem di tahun 2024,” ungkap Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar di sela Rapat Koordinasi (Rakor) Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/10/2021).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang dihadiri oleh Menko Perekonomi Arilanggar Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain itu hadir lima kepala daerah dari di Kabupaten Banyumas, Brebes, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumen.
Gus Halim sapaan akrab Abdul Halim Iskandar mengatakan, untuk 2021 pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah difokuskan di Kabupaten Banyumas, Brebes, Pemalang, Banjarnegara, dan Kebumen. Dia optimistis jika penuntasan kemiskinan ektrem di lima daerah tersebut bisa tuntas akhir tahun ini.
“Saya telah mengunjungi kelima wilayah tersebut. Saat ini berbagai program pengentasan kemiskinan bakal segera diluncurkan sesuai profiling warga yang membutuhkan berdasarkan data SDGs Desa yang kami miliki,” ujarnya.
Dia menuturkan, data SDGs Desa ini sangat penting untuk memastikan jika program pengentasan kemiskinan tepat sasaran serta sesuai dengan profiling warga desa yang membutuhkan. Hingga 6 Oktober 2021, sebanyak 44.520 desa atau setara 59% yang telah menuntaskan proses pendataan berbasis SDGs Desa.
Rukun Tetangga (RT) yang telah terdata sebanyak 485.280, dengan 30.901.327 kepala keluarga (KK), 92.172.656 jiwa atau 76% dari total warga desa. "Data dikumpulkan oleh 1.575.944 relawan pendataan desa dengan penggunaan dana desa untuk pemutakhiran data SDGs Desa Rp1.572.553.390.689 atau setara Rp23 juta per desa," ujarnya.
Gus Halim berharap agar para kepala daerah segera menuntaskan proses pengumpulan data SDGs Desa di wilayah masing-masing. Menurutnya langkah ini cukup fundamental untuk menuntaskan 0% kemiskinan ekstrem di 2024.
“Kami meyakini jika pemuktakhiran data desa berbasia SDGs Desa bisa pijakan dasar untuk penentuan konsolidasi program dalam rangka penuntasan kemiskinan ekstrem termasuk di seluruh Indonesia,” ujarnya.
tulis komentar anda