Pelaporan Haris Azhar dan Fatia oleh Luhut Dinilai Berlebihan
Kamis, 23 September 2021 - 08:47 WIB
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai langkah Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti berlebihan. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan melaporkan mantan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai langkah Luhut berlebihan. Dia menilai langkah baik yang seharusnya dapat diambil Luhut adalah menjawab dengan menggunakan data bukan melaporkan ke jalur hukum.
Dia menyebut laporan Luhut tersebut menunjukkan kecenderungan pejabat pemerintah untuk menjawab kritik dengan ancaman pidana. Hal itu bertolak belakang dengan pernyataan yang sering diulang Presiden Jokowi dan pejabat lainnya tentang komitmennya atas kebebasan berpendapat.
Baca juga: Luhut Curhat di Medsos: Jika Ingin Kritik, Ayo Duduk Bersama dan Berdialog
"Bahkan jika ancaman pemidanaan ini diteruskan hingga berujung pemenjaraan, hanya akan menambah penuh tahanan dan penjara yang ada. Padahal pemerintah juga berjanji untuk mengurangi populasi tahanan dan lembaga pemasyarakatan," kata Usman dalam keterangan tertulis, Kamis (23/9/2021).
Dia menilai bahwa jika ada data yang disampaikan oleh pelapor dinilai kurang akurat, pejabat itu cukup mengoreksinya dengan data kementerian yang dipimpinnya, yaitu Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
Tidak sulit bagi kementerian ini untuk membuka data tentang perusahaan mana saja yang berinvestasi di Blok Wabu, baik negara maupun swasta, serta siapa saja pihak yang terkait. Dengan cara itu masyarakat bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Baca juga: Kuasa Hukum Fatia: Kritikan ke Luhut Bukan Pencemaran Nama Baik
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai langkah Luhut berlebihan. Dia menilai langkah baik yang seharusnya dapat diambil Luhut adalah menjawab dengan menggunakan data bukan melaporkan ke jalur hukum.
Dia menyebut laporan Luhut tersebut menunjukkan kecenderungan pejabat pemerintah untuk menjawab kritik dengan ancaman pidana. Hal itu bertolak belakang dengan pernyataan yang sering diulang Presiden Jokowi dan pejabat lainnya tentang komitmennya atas kebebasan berpendapat.
Baca juga: Luhut Curhat di Medsos: Jika Ingin Kritik, Ayo Duduk Bersama dan Berdialog
"Bahkan jika ancaman pemidanaan ini diteruskan hingga berujung pemenjaraan, hanya akan menambah penuh tahanan dan penjara yang ada. Padahal pemerintah juga berjanji untuk mengurangi populasi tahanan dan lembaga pemasyarakatan," kata Usman dalam keterangan tertulis, Kamis (23/9/2021).
Dia menilai bahwa jika ada data yang disampaikan oleh pelapor dinilai kurang akurat, pejabat itu cukup mengoreksinya dengan data kementerian yang dipimpinnya, yaitu Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
Tidak sulit bagi kementerian ini untuk membuka data tentang perusahaan mana saja yang berinvestasi di Blok Wabu, baik negara maupun swasta, serta siapa saja pihak yang terkait. Dengan cara itu masyarakat bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Baca juga: Kuasa Hukum Fatia: Kritikan ke Luhut Bukan Pencemaran Nama Baik
tulis komentar anda