Perkuat Keamanan, Moeldoko Dorong Percepatan Pembangunan Dermaga Lantamal VI Makassar
Selasa, 24 Agustus 2021 - 20:14 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong percepatan pembangunan Dermaga Lantamal VI Makassar. Foto/Humas KSP
JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerja sama pembangunan Dermaga Lantamal VI dengan harapan agar fasilitas ini dapat memperkuat keamanan di Makassar New Port, Sulawesi Selatan. Pelabuhan ini diproyeksikan menjadi pelabuhan terbesar kedua di Indonesia.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan dukungannya terhadap pembangunan infrastruktur sebagai penopang utama kegiatan perekonomian masyarakat yang diintegrasikan dengan peningkatan fasilitas ketahanan dan keamanan. “Untuk itu saya meminta kepada semua pihak agar seluruh proses, khususnya perizinan, dapat dipercepat sehingga pembangunan Dermaga Lantamal VI Makassar dan fasilitas pendukung lainnya dapat segera dimulai setelah perjanjian kerja sama ditandatangani hari ini,” ungkap Moeldoko, Selasa (24/8/2021).
Tak hanya mengapresiasi, Moeldoko juga meminta komitmen seluruh pihak untuk menjamin kelancaran pembangunan infrastruktur terbesar di Indonesia timur ini. Selain Kepala Staf Kepresidenan, hadir dalam penandatanganan perjanjian, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV Prasetyadi, perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Deputi I KSP Febry C. Tetelepta.
Kerja sama tersebut nantinya mencakup pembangunan Dermaga 150 Meter x 12 meter kubik, pembangunan trestle (jalan akses dari daratan) menuju dermaga, dan lain sebagainya. Baca Juga: Peduli Lingkungan, Personel Lantamal VI Ramai-Ramai Masuk Kolong Dermaga
Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi KSP Febry C Tetelepta menambahkan perlunya peningkatan fasilitas Lantamal VI Makassar sebagai bagian dari upaya pengembangan kawasan pelabuhan sebagai penopang kegiatan perekonomian di Sulawesi Selatan.
Pada kesempatan tersebut Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan, pembangunan dermaga tersebut akan membantu kemajuan bangsa. “Pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim merupakan salah satu pilar poros maritim dunia yang utama. Namun pilar poros maritim yang tak kalah penting adalah pertahanan maritim. Oleh karenanyadua hal ini harus dilakukan bersama-sama,” ujar Yudo Margono
Makassar New Port merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Makassar New Port berada dalam lokasi yang terintegrasi dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta dan Markas Komando Lantamal VI Makassar. Pelabuhan ini diharapkan menjadi penghubung transportasi dan perdagangan untuk wilayah Indonesia bagian timur serta lalu lintas internasional dari dan ke Australia.
Sementara itu, rencana pembangunan dermaga 150 Meter x 12 meter kubik bagian sisi luar breakwater Lantamal VI tersebut sesuai dengan permintaan TNI AL. Dermaga sepanjang 150 meter nantinya diperuntukkan untuk mewadahi kebutuhan sandar KRI jenis LPD (Landing Platform Dock) dan jenis fregat yang dapat mengangkut tank dan alat berat lainya.
Saat ini para pihak terkait sedang melakukan langkah-langkah percepatan dalam pengurusan perizinan, khususnya perizinan lingkungan yang membutuhkan dukungan dari Kementerian LHK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Foto:
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan dukungannya terhadap pembangunan infrastruktur sebagai penopang utama kegiatan perekonomian masyarakat yang diintegrasikan dengan peningkatan fasilitas ketahanan dan keamanan. “Untuk itu saya meminta kepada semua pihak agar seluruh proses, khususnya perizinan, dapat dipercepat sehingga pembangunan Dermaga Lantamal VI Makassar dan fasilitas pendukung lainnya dapat segera dimulai setelah perjanjian kerja sama ditandatangani hari ini,” ungkap Moeldoko, Selasa (24/8/2021).
Tak hanya mengapresiasi, Moeldoko juga meminta komitmen seluruh pihak untuk menjamin kelancaran pembangunan infrastruktur terbesar di Indonesia timur ini. Selain Kepala Staf Kepresidenan, hadir dalam penandatanganan perjanjian, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV Prasetyadi, perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Deputi I KSP Febry C. Tetelepta.
Kerja sama tersebut nantinya mencakup pembangunan Dermaga 150 Meter x 12 meter kubik, pembangunan trestle (jalan akses dari daratan) menuju dermaga, dan lain sebagainya. Baca Juga: Peduli Lingkungan, Personel Lantamal VI Ramai-Ramai Masuk Kolong Dermaga
Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi KSP Febry C Tetelepta menambahkan perlunya peningkatan fasilitas Lantamal VI Makassar sebagai bagian dari upaya pengembangan kawasan pelabuhan sebagai penopang kegiatan perekonomian di Sulawesi Selatan.
Pada kesempatan tersebut Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan, pembangunan dermaga tersebut akan membantu kemajuan bangsa. “Pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim merupakan salah satu pilar poros maritim dunia yang utama. Namun pilar poros maritim yang tak kalah penting adalah pertahanan maritim. Oleh karenanyadua hal ini harus dilakukan bersama-sama,” ujar Yudo Margono
Makassar New Port merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Makassar New Port berada dalam lokasi yang terintegrasi dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta dan Markas Komando Lantamal VI Makassar. Pelabuhan ini diharapkan menjadi penghubung transportasi dan perdagangan untuk wilayah Indonesia bagian timur serta lalu lintas internasional dari dan ke Australia.
Sementara itu, rencana pembangunan dermaga 150 Meter x 12 meter kubik bagian sisi luar breakwater Lantamal VI tersebut sesuai dengan permintaan TNI AL. Dermaga sepanjang 150 meter nantinya diperuntukkan untuk mewadahi kebutuhan sandar KRI jenis LPD (Landing Platform Dock) dan jenis fregat yang dapat mengangkut tank dan alat berat lainya.
Saat ini para pihak terkait sedang melakukan langkah-langkah percepatan dalam pengurusan perizinan, khususnya perizinan lingkungan yang membutuhkan dukungan dari Kementerian LHK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Foto:
(cip)
tulis komentar anda