New Normal Tanpa Pengendalian COVID-19, Mardani: Bencana Besar
Selasa, 26 Mei 2020 - 15:45 WIB
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengkritik istilah ‘New Normal’ atau Normal Baru yang disampaikan Presiden Jokowi pada Jumat pekan lalu. Foto/SINDOphoto
JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengkritik istilah ‘ New Normal ’ atau Normal Baru yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat pekan lalu. Dia menilai, tanpa pengendalian COVID-19 kebijakan Normal Baru itu bisa jadi bencana besar.
“Belum saat melakukan relaksasi kebijakan PSBB dan mempersilahkan masyarakat beraktifitas kembali secara normal. Akan ada potensi bencana lebih besar tanpa melakukan pengendalian dalam kebijakan ini,” ujar Mardani kepada SINDOnews, Selasa (26/5/2020). (Baca juga: Persiapan New Normal, Jokowi Siagakan TNI/Polri di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota)
Anggota Komisi II DPR itu mengatakan, pelonggaran PSBB atau mau berdamai dengan virus ibarat bunuh diri massal. Menurutnya, tren penyebaran virus di Indonesia masih terus meningkat. Selain itu, masih belum ada vaksin resmi ditemukan.
“Lalu kenapa pemerintah nekat melakukan pelonggaran? Sama saja dengan bunuh diri massal,” ucapnya.
Mardani mendesak pemerintah untuk lebih mengedepankan aspek darurat kesehatan ketimbang darurat ekonomi. Jika sebaliknya, menurut dia, hal itu tinggal menunggu bom waktu saja.
Inisiator gerakan #KamiOposisi itu juga mengingatkan pemerintah agar menjadikan pakar ilmu pengetahuan atau scientist sebagai panglima dalam membuat ukuran kebijakan. Menurutnya, negara yang berhasil menurunkan kurva penyebaran COVID-19 sangat mengandalkan data dan masukan dari ahli sains.
“Belum saat melakukan relaksasi kebijakan PSBB dan mempersilahkan masyarakat beraktifitas kembali secara normal. Akan ada potensi bencana lebih besar tanpa melakukan pengendalian dalam kebijakan ini,” ujar Mardani kepada SINDOnews, Selasa (26/5/2020). (Baca juga: Persiapan New Normal, Jokowi Siagakan TNI/Polri di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota)
Anggota Komisi II DPR itu mengatakan, pelonggaran PSBB atau mau berdamai dengan virus ibarat bunuh diri massal. Menurutnya, tren penyebaran virus di Indonesia masih terus meningkat. Selain itu, masih belum ada vaksin resmi ditemukan.
“Lalu kenapa pemerintah nekat melakukan pelonggaran? Sama saja dengan bunuh diri massal,” ucapnya.
Mardani mendesak pemerintah untuk lebih mengedepankan aspek darurat kesehatan ketimbang darurat ekonomi. Jika sebaliknya, menurut dia, hal itu tinggal menunggu bom waktu saja.
Inisiator gerakan #KamiOposisi itu juga mengingatkan pemerintah agar menjadikan pakar ilmu pengetahuan atau scientist sebagai panglima dalam membuat ukuran kebijakan. Menurutnya, negara yang berhasil menurunkan kurva penyebaran COVID-19 sangat mengandalkan data dan masukan dari ahli sains.
Lihat Juga :