Jangan Sampai Korban Jatuh Lagi, Pemerintah Harus Tegas Berantas KKB

Senin, 26 April 2021 - 14:13 WIB
Kabinda Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya yang gugur saat terjadi kontak tembak dengan KKB di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua beberapa minggu terakhir ini terus melakukan aksi kriminal yang membuat resah warga Papua. Sebelumnya mereka melakukan penembakan terhadap dua orang guru hingga tewas dan tiga sekolah dibakar. Beberapa prajurit TNI juga terbunuh oleh mereka.



"Ini merupakan aksi kriminal yang kesekian kalinya yang dilakukan oleh KKB di Papua. Tentu ini sangat meresahkan dan mengkhawatirkan, bukan hanya masyarakat Papua, tapi seluruh bangsa Indonesia. Kelompok ini terus membangun ketakutan pada warga, khususnya di Papua," ujar Chief Executife IYLC Institute Muhammad Syarif Hidayatullah, Senin (26/4/2021).

Baca juga: Jokowi Naikkan Pangkat Kabinda Papua yang Gugur Ditembak KKB

Menurutnya, status KKB di Papua mesti dinaikkan, dari KKB menjadi Kelompok Separatis. "Mereka itu bukan lagi kelompok kriminal. Tapi sudah bisa dikatakan sebagai kelompok separatis yang nyata-nyata melawan negara dan membangun ketakutan di tengah-tengah warga. Olehnya itu status mereka mesti dinaikkan sehingga aparat TNI-Polri bisa maksimal dalam menanganinya," jelas Syarif.

Demi keamanan dan keutuhan negara, lanjut Syarif, pemerintah mesti berani mengambil sikap tegas. "Jangan menunggu lagi korban-korban berikutnya berjatuhan, baik sipil maupun militer. Pemerintah mesti berani mengambil sikap tegas. Tidak perlu takut dengan yang namanya HAM, karena ini sudah menyangkut keamanan dan keutuhan negara," tegas Syarif.

Selain itu juga, Syarif mengkritik beberapa LSM dan organisasi lainnya yang selama ini meneriakkan HAM di Papua. "Di mana LSM atau organisasi yang selama ini teriak HAM ketika ada guru yang dibunuh oleh KKB di Papua? Di mana mereka ketiaka ada prajurit TNI-Polri yang ditembak dan dibunuh di Papua? Bukan kah KKB di Papua ini juga sudah melanggar HAM? Bahkan lebih dari itu, KKB di Papua ini sudah mengganggu keamanan dan keutuhan negara," tutup Syarif.
(maf)
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Terpopuler
Berita Terkini More